Mahasiswa Desak Kejatisu Naikkan Status Bupati Madina Jadi Tersangka

MEDAN (Waspada): 300 an massa dari DPP Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (IMA Tabagsel) melakukan aksi unjukrasa  di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin (2/12).

Mahasiswa Desak Kejatisu Naikkan Status Bupati Madina Jadi Tersangka
Massa IMA Tabagsel tumpah ruah di depan Kantor Kejatisu, Senin (2/12). Mereka mendesak agar Kejatisu menaikkan status Bupati Madina menjadi tersangka. Waspada/Rama Andriawan

Mereka kembali mendesak Kejatisu agar Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution, dinaikkan statusnya jadi tersangka atas kasus korupsi pembangunan Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-Siri (TSS).

Massa yang datang sebagian menggunakan angkutan umum, tumpah ruah di jalan. Mereka juga tampak membawa spanduk berisi desakan agar menaikkan status Bupati Madina sebagai tersangka.

Dari atas sebuah mobil pikup, Penanggung Jawab Aksi Rahman Simanjuntak, didampingi Ketua IMA Tabagsel Wildan Lubis mengkomandoi massa agar tetap tertib menjalankan aksi unjuk rasa tersebut

Dalam orasinya, massa menilai Kejatisu sebagai institusi hukum yang menyelidiki kasus korupsi TRB dan TSS dinilai telah bermain mata dengan kelompok kepentingan, sehingga kasus semakin mandek untuk dituntaskan.

"Tidak ada gunanya lagi Kejaksaan Tinggi, Bupati Madina sudah dipanggil ke pengadilan tidak pernah hadir. Dua tahun berlalu tidak ada kejelasan dari penegak hukum, proses penanganan yang lambat Ini harus dilaporkan ke Kejagung,"kata Rahman Simanjuntak.

Ia mengatakan dalam orasinya, desakan Bupati Madina untuk dijadikan tersangka dikarenakan diduga aktor intelektual dalam kasus korupsi TRB dan TSS adalah inisiatif dari Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution. Sehingga sudah sepantasnya bupati bertanggung jawab dan dijadikan tersangka.

Rahman mengatakan, orasi yang mereka sampaikan cukup berdasar, sebab di dalam persidangan para terdakwa di PN Medan, menyebutkan bahwa yang memerintahkan proyek tersebut adalah Bupati Madina.

"Meminta kepada Kejatisu menaikkan status Bupati Madina Dahlan Nasution dari saksi menjadi tersangka. Meminta kepada Kejatisu supaya lebih serius lagi menangani kasus mega proyek TSS dan TRB," ujarnya.

Kata Rahman, bila memang Kejatisu tidak mampu lagi menangani kasus itu, lebih baik penanganannya diberikan kepada KPK RI.

"Jika Kejatisu tidak mampu lagi menangani persoalan ini lebih cepat maka melimpahkan kasus ini KPK RI. Karena kita sudah laporkan perkara ini secara resmi kepada Kejagung dan KPK. Jadi kasus ini sudah menjadi atensi dan pantauan dari KPK," tegasnya.

Dalam orasinya, massa juga menegaskan agar Kejatisu juga segera menahan Kadispora Madina, Rahmad Hidayat Daulay yang sudah disebutkan menjadi tersangka sebelumnya.

"Kejati juga harus memberikan kepastian hukum terkait sudah ditetapkannya Kadispora Mandailing Natal sebagai tersangka dalam korupsi Mega Proyek ini. Dimana pada 14 Oktober lalu Kasi Bidang Intelijen Kejati Erman Syafrudianto menjelaskan bahwa Kadispora sudah jadi tersangka dan akan segera ditangkap," kata Rahman.

Tidak hanya itu, dalam orasi, massa juga sempat menyinggung soal keterlibatan seorang PPK berinisial R atas pekerjaan bantaran sungai Aek Singolot.

"Kami menduga Kejatisu melindungi PPK pekerjaan bantaran Aek Singolot, di mana temuan kita proyek pendahuluan bantaran Aek Singolot dikerjakan sebelum anggaran dikeluarkan sama dengan PPK lainnya yang sudah tersangka," ujar Rahman.

Pantauan Waspada, sebelum diterima perwakilan Kejatisu, massa sempat memanjat pagar Kantor Kejatisu. Dalam aksi unjukrasa itu, massa juga bernyanyi dengan lirik lagu: tangkap, tangkap bupati sekarang juga.

Setelah lama berorasi, pihak Kejatisu yang diwakili Seksi Pengawasan Kejatisu Alof Sianturi menemui massa. Di hadapan mereka ia menyebutkan, terkait tuntutan, akan ia sampaikan ke pimpinan. Sebab, saat ini seluruh pimpinan Kejatisu sedang berada di Bogor dalam rangka kegiatan rapat kerja.

"Seluruh pimpinan kejaksaan sedang ada di Bogor. Tapi ini setelah diberikan kami akan terima, jadi kami sampaikan secara lisan di sini, ini kami pastikan akan sampai ke meja pimpinan," kata Alof.

Usai orasi di Kejatisu, mahasiswa seyogyanya ingin lanjut aksi ke PN Medan tapi karena disarankan polisi tunda sebab PN sedang berduka, Penanggung Jawab Aksi Rahman Simanjuntak Dan Wildan Lubis hanya menyerahkan surat Pernyataan Sikap ke PN Medan yang diterima petugas Di Bagian Umum untuk kemudian diserahkan pada Ketua PN.

Bupati Kembali Mangkir

Sementara di PN Medan, dalam sidang lanjutan kasus korupsi TRB dan TSS dengan Plt Kadis Perkim Rahmatsyah Lubis, PPK Perkim Edy Djunaedi dan Akhyar Rangkuti, Bupati Madina kembali tidak hadir dalam persidangan.

Seyogianya bupati akan memberikan kesaksian hari ini, Senin (2/12). Hal itu sesuai instruksi Hakim Ketua Irwan Effendi yang sebelumnya meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan orang nomor satu di Pemkab Madina itu.

"Inikan bupati dipanggil untuk saksi dalam kasus saya ,bukan yang lain. Ya, permintaan kita supaya dia bisa bersaksi bahwa dia inisiator dalam kasus saya ini. Karena saya hanya Plt yang mengerjakan apa yang diperintahkan atasan dalam hal ini bupati. Kalau tadi saya sudah definitif mungkin saja saya mengambil kebijakan. Tapi inikan tidak," kesal Rahmatsyah salah satu terdakwa dalam kasus itu. Ia tampak kecewa usai sidang, saat mengetahui Bupati Madina kembali berhalangan hadir. (cra)