Tak Pernah Ke BPN, PRT Sitompul Cari Legalitas Di Pengadilan

  • Bagikan
ANALIS Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Tapsel, Fredrigk. Waspada/Ist
ANALIS Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Tapsel, Fredrigk. Waspada/Ist

Hingga bergulir di meja peradilan, PRT Sitompul tak bisa menunjukkan alas hak dan sempadan tanah yang mereka klaim.

ADA yang ganjil dari gugatan Team Hukum Parsadaan Raja Toga Sitompul (PRTS), khususnya soal kepengurusan legalitas atas lahan yang mereka klaim di area proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru.

Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan, Fredrigk Rogate Hutajulu, kepada waspada.id, Kamis 25 November 2021, menegaskan pihaknya tidak akan pernah menerbitkan produk bermasalah atau tanah yang bersengketa. “Sementara Lobu Sitompul sendiri tidak pernah mengusulkan itu ke BPN,” tegasnya.

Apakah artinya BPN akan membiarkan orang mengklaim tanah tetapi tidak mempunyai alas bukti yang sah? Fredrigk memastikan BPN akan bekerja sesuai aturan, tanah yang diurus itu tidak sengketa, harus dikuasai oleh pihak yang mengklaim dan itu adalah tanah penguasaan dia.

“Itu penting menurut saya, misalnya orang mengurus sertifikat ke kita, sangat penting BPN untuk ngecek tanahnya clear, tidak dari pihak lain. Jadi, ketika ada dua orang mengklaim tanah itu, bisa-bisa menghambat proses walaupun di aturan ada prosesnya, ada mediasi, pihak-pihak bisa mengajukan ke pengadilan, keberatan dalam proses internalnya kita (BPN) untuk penerbitan sertifikat,” tegasnya lagi.

Soal gugatan Tim Hukum PRT Sitompul, Fredrigk mengaku baru mengetahui di persidangan bahwa proses pembebasan lahan PT North Sumatra Hydro Energy (PT NSHE) dulu dibantu oleh Pemkab Tapanuli Selatan. “Jadi menurut sudut pandang saya sebagai Sarjana Hukum ini, saya memandang iktikad baik dari NSHE agar bisa memperoleh lahan, agar clear. Padahal NSHE sebagai pihak swasta dalam memperoleh lahan bisa saja melakukan pembebasan secara langsung, berbeda dengan BUMN atau instansi pemerintah yang harus melalui proses pengadaan tanah,” katanya.

Menurut Fredrigk, NSHE beriktikad baik meminta tolong kepada pemerintah Tapanuli Selatan untuk membantu mereka dalam proses identifikasi pemilik lahan-lahan ini pada 2013. Itu ada SK-nya. “BPN hanya membantu memfasilitasi pengukuran tanah yang diklaim oleh pihak-pihak yang ingin diganti rugi oleh NSHE,” kata Freedrigk.

Dia tegaskan alas hak yang diajukan oleh PRT Sitompul sebagai bukti itu hanya berupa surat keterangan tentang marga Sitompul di Roncang Batu, yang dikeluarkan Zulfikar Siregar. Mereka menyatakan itu masih bagian dari lembaga adat atau Harajoan Marancar. “Tapi ketika kita berproses di persidangan bukti itu ditolak oleh pihak Harajoan Marancar, dalam hal ini si tergugat Pak Darma Bakti (Tergugat 12).”

Saat itu, kuasa hukum Darma Bakti sebagai Raja Luat, menyatakan Zulfikar Siregar hanya sebatas pemangku Raja Luat. “Yang saya tangkap adalah, di internal Harajoan Marancar masih pecah ataupun tidak sependapat terkait klaim yang disampaikan oleh Lobu Sitompul,” sebut Fredrigk.

Di sini, lanjut Fredrigk, mereka tidak merinci batas-batas. Mereka menyatakan Dinas Kehutanan sudah pernah mengambil titik koordinat atas tanah mereka. “Tapi akhirnya dibatalkan oleh pihak Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan karena itu dijadikan sebagai alas hak. Padahal sebenarnya bukan alas hak,” jelas Fredrigk.

Parahnya lagi, tambah Fredrigk, ketika mereka memohonkan itu pun tidak disertai dengan alas hak yang jelas pada saat diambilnya titik koordinat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan. “Itu yang disampaikan saat persidangan. Di suratnya Zulfikar itu, mereka menyatakan memutuskan Lobu yang ada di Rancang Batu, berbatasan dengan Batang Toru (ada tiga nama daerah), batas ini juga tidak bisa dijadikan bukti ketika bersidang karena ini, kan, batasan alam semua. Sungai Batang Toru kita tau sepanjang apa, Sibulan-bulan itu, kan, Tapanuli Utara, jadi kita tidak tau berbatasan dengan apa.”

Jadi, lanjut Predrigk, ketika dicek lapangan, tim hanya berdiri di pintu masuk Marancar, ini termasuk area tanah yang mereka klaim. Yang kedua dari CV-nya, dia mengaku kurang tau nama desanya, mereka juga mengklaim masuk ke daerahnya. “Berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan itulah mereka melakukan klaim, padahal itu titik koordinat yang dibatalkan kembali oleh Dinas Kehutanan,” tambahnya.

Menurut Fredrigk itu bukan alas hak. “Saya datang ke Dinas Kehutanan, saya ngecek misalnya ini tanah saya tolong dicek apakah masuk kawasan atau tidak. Terus ketika Dinas Kehutanan melakukan pengecekan ternyata di luar kawasan atau dalam kawasan. Kita bilang di luar kawasan, terus ketika di luar kawasan ujug-ujug saya datang ke BPN, alas haknya apa? Itu di luar kawasan, itu tentu kita tolak sebagai alas hak. Bisa kita terima alas hak tadi jika dikeluarkan oleh desa yang menjelaskan terkait riwayat tanah, ada bukti penguasaannya dalam bentuk surat atau fisik,” paparnya.

Menurut Fredrigk, surat yang dikeluarkan ini tidak menjelaskan klaim yang mereka sampaikan itu. “Ada surat pernyataan yang dikeluarkan kepala Desa Sigordang, lalu tanah yang mereka klaim apakah masuk juga dalam wilayah Sigordang, itu juga tidak dibuktikan dalam persidangan. Terus surat pernyataan Marancar tahun 2008 atau 2009, kesepakatan forum komunikasi yang menyatakan bahwa tanah adat marga Sitompul ada batasnya (pokoknya gitu gitu). Menurut saya tidak bisa dijadikan alas hak ketika mereka, misalnya, mau memohonkan ke kita. Mereka tidak pernah memohonkan,” tegasnya kembali.

Fredrigk menambahkan adanya surat pernyataan dari perorangan. “Misalnya saya punya tanah terus saya memohonkan orang membuat surat pernyataan itu benar tanah saya, itu hanya dokumen-dokumen pendukung, yang paling kuat ialah jiran. Jiran mengetahui dengan siapa berbatas tanahnya, apakah Hutapea berbatas tanah dengan Sitompul atau si Amran. Kemarin di persidangan ada Muhammad Eyun dikontra juga sama pihak tergugat (Saya lupa). Jadi Muhammad Eyun ada buat surat keterangan yang dibantah oleh NSHE, tapi malah Sitompul melakukan laporan ke Polda, Jadi serba ke mana-mana sebenarnya,” ungkap Fredrigk.

Lalu, lanjutnya, ada surat pernyataan Amran Sigolon kepada kepala Desa Maheng. Fredrigk berpendapat Kepala Desa Maheng hanya berhak menerangkan tanah di wilayah administrasi yang dia pimpin.

Apakah Lobu Sitompul ini masuk ke area itu? Menurut Fredigk, itu perlu dibuktikan lagi. Mereka tidak pernah membuktikannya di persidangan, baik melalui saksi atau pihak yang menerbitkan surat ini.

Yang mereka hadirkan, kata Fredigk lagi, juga tidak bisa menjelaskan terkait surat-surat alas haknya itu, lokasi, makam-makam ada susunan batu, yang menurut saya pembuktiannya itu kurang, baik melalui saksi. Saksi hanya menyatakan keterangan berdasarkan pihak Sitompul itu sendiri. “Menurut pandangan saya, mereka bukan saksi fakta, tapi hanya saksi yang mendengar,” ujarnya.

Tak heran, saat Fredrigk menjelaskan terkait putusan tingkat pertama sengketa Sitompul dengan pihak NSHE, menurut pandangan hakim, surat kuasa itu tidak lengkap menguraikan siapa saja pemberi kuasa. “Penggugat hanya menyatakan mereka adalah pihak Sitompul dan pihak-pihak terkait atau kawan kawan istilah saya, karena saya juga tidak membaca surat kuasanya, tapi saya saat putusan hadir. Jadi saya mendengarkan, ini jadi pertimbangan hakim,” urainya.

Cara NSHE Membebaskan Lahan

Dalam wawancara yang berlangsung hampir satu jam itu, Fredrigk menjelaskan bagaimana perbandingan NSHE ketika memulai mengganti rugi segala hal (lahan). Fredrigk memastikan kalau NSHE berangkat dari izin lokasi. “Kita tidak berbicara koridor NSHE dan izin pembangkit listriknya. Terkait perolehan tanah NSHE berdasarkan izin lokasinya dulu, izin lokasi yang menerbitkan adalah pemerintah daerah Tapanuli Selatan.”

Berdasarkan data-data NSHE yang pernah dibaca, tambah Fredrigk, awalnya di tahun 2010 (kalau tidak salah), ada perpanjangan, pembaharuan izin lokasi. Jadi berdasarkan izin lokasi itulah mereka membebaskan lahan. “Mereka membebaskan lahan di area izin lokasinya, setelah dibebaskan oleh NSHE barulah mereka melakukan penerbitan SHGB ke BPN,” runut Fredrigk.

BPN, tegas Fredrigk, tidak akan menerbitkan SHG jika lahan yang dibebaskan di luar izin lokasi. “Jadi bisa saya pastikan SHG yang diterbitkan oleh BPN berada di areal izin lokasi dan telah dibebaskan oleh NSHE berdasarkan alas hak, dan rata-rata ganti rugi. Dan yang dijual ke NSHE pun si penerima ganti rugi juga. Keseluruhannya memiliki alas hak ganti rugi, bentuknya umumnya surat keterangan yang diterbitkan oleh camat atau kepala desa setempat di bawah penguasaannya,” sebutnya lagi.

Keterangan sepihak dari Sitompul

Bagaimana kemudian PRT Sitompul bisa mengklaim tanah dia sekitar 3.200 di gugatan? Fredrigk sedikit berkisah soal suku Batak. Jadi, katanya, Sitompul dalam hal ini mereka menamai dirinya “Datu Manggiling se-Indonesia”. “Mereka merunut Sitompul ada beberapa, saya juga kurang ngerti tapi intinya saya juga orang Batak, saya tau Sitompul itu kampungnya di mana, saya pernah dengar Sitompul asalnya dari Tapanuli Utara (Selatan), tapi dalam gugatan mereka adalah Anak Boru dari marga Siregar. Jadi Marga Siregar memberikan lahan kepada Sitompul dulu, agar bisa bermukim di areal Harajaon Marancar, itu kronologi yang diceritakan di gugatannya,” jelas Fredrigk.

Tapi Fredrigk menjelaskan bahwa pada saat dulu yang mereka klaim 1800-an itu tidak ada bentuk bukti yang bisa ditunjukkan. “Jadi bukti surat untuk mengklaim itu diterbitkan tahun dua ribu berapa (2008 atau 2009) oleh pak apa gitu, pokoknya ada marga Sitompul Siregar. Tapi di suratnya itu tidak menjelaskan berapa luas, batas-batas, letak tanah di mana saja. Jadi itulah yang menjadi dasar mereka untuk mengklaim,” pungkasnya.

Untuk itu, dari klaim-klaim Sitompul yang dibawa ke pengadilan, Fredrigk atas nama BPN berpendapat, jika memang ada hibah, mereka yang memberi hibah adalah pihak Harajaon Marancar, tapi ketika kita berperkara ini ada juga pihak internal marga Siregar Harajoan Marancar jadi tergugat juga. “Misalnya opung saya kasih tanah ke orang, jadi saya tergugat berarti, kan, belum clear and clean pemberian tanah oleh pihak Siregar (Harajoan Marancar) kepada Sitompul, dalam hal ini sebagai pihak yang menerima,” tegasnya.

Fredrigk menegaskan lagi bahwa klaim 3.200 hektar oleh PRT Sitompul juga rancu. “Ketika mereka berperkara, kan, tidak membuktikan kebenaran 3.200 ini. Kalau misal pihak BPN ini, kita mengatakan ini misalnya luas tanah 1000 hektare, kita bisa berbicara data dan bisa menghadirkan pihak-pihak yang kompeten menjelaskan itu. Ini mereka hanya menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan dulu di situ ada perkampungan, perkampungan ini tidak bisa terbukti juga secara benar di persidangan. Ada bekas-bekas kuburan, kuburannya juga tidak mencantumkan itu makam siapa”.

Fredrigk kembali menyoal saksi sejarah makam-makam tersebut. “Umumnya kita makam di Barus itu, meninggalnya tahun berapa, zaman nabi Muhammad itu, orang tau itu, berdasarkan apa? Berdasarkan tulisan. Ada saksi sejarahnya dan di nisannya juga tertulis. Jadi ketika ini juga, kan, mereka menyatakan bangun balai-balai di makam dan tulisan itu di makam Sitompul Datu Manggiling itu tulisan baru, bukan tulisan yang dibuat atau 1.800-an atau Datu Manggilingnnya meninggal dunia. Jadi catatan sejarah ini, menurut saya, tidak valid, hanya berdasarkan keterangan sepihak dari pihak Sitompul. Menurut saya harus dibuktikan kebenaran atau kevalidan klaim yang mereka sampaikan di gugatan,” ujar Fredrigk.

Soal validitas untuk sebuah area tanah ukuran dari BPN, Fredrigk menegaskan pihaknya clear soal ada alas hak, sudah menguasai fisik tanah. “Surat yang menerbitkan bukan saya sendiri tapi yang membuat perkumpulan, saya klaim tanah, saya yang mengklaim surat. Kan tidak seperti itu.”

Menurut Fredrigk, ketika seseorang menyatakan itu tanah miliknya maka harus ada yang membenarkan, yang sempadan biasanya mengakui bahwa tanah itu tanah kita dan biasanya diketahui BPN. Misalnya penerbitan sertifikat, biasanya ada pernyataan penguasaan fisik dari si pemohon yang dibenarkan oleh kepala desa dan jiran-jirannya. “Tapi itu tidak kita temukan di alas hak yang disampaikan oleh si penggugat (PRT Sitompul), termasuk selama proses persidangan berlangsung,” demikian penjelasan Fredrigk.

Dikuatkan oleh Dinas Kehutanan

Pernyataan Fredrigk di atas dikuatkan data dari Dinas Kehutanan Padang Sidempuan. Saat itu, pada tanggal 17 April 2014, Panitia Pengurusan Lobu Marga Sitompul meminta ke Dinas Kehutanan Tapsel agar dikeluarkan surat keterangan status Lahan Lobu Marga Sitompul.

Kemudian pada 21 Mei 2014, Kadis Kehutanan Pardamean Daulay, mengeluarkan surat keterangan. Surat inilah yang kemudian dijadikan sebagai legalitas/alas hak kepemilikan lahan oleh Marga Sitompul. Padahal menurut BPN itu bukanlah alas hak.

Karena terkesan asal-asalan, pada 14 Desember 2014, Pemangku Raja Luat Harajaon Marancar, Dharma Bhakti Siregar, menyurati dan meminta kepada Dinas Kehutanan untuk mencabut surat itu karena dengan surat keterangan tersebut lahan milik Harajaon Marancar diperjualbelikan dan dihibahkan oleh Marga Sitompul.

Menjawab surat Dharma Bhakti Siregar, pada 15 Desember 2014, Kepala Dinas Kehutanan Tapsel, Pardamean Daulay, membatalkan surat bernomor 522/675/2014 tangal 21 Mei 2014 tentang penjelasan status lahan Lobu marga Sitompul.

Pada 25 Juni 2021, Pardamean Daulay menguatkan pembatalan surat keterangan Dinas Kehutanan Tapsel. Intinya ia menegaskan bahwa Surat Dinas Kehutanan Tapsel bukan merupakan bukti/alas kepemilikan tanah.

“(Kami hanya) memperjelas titik koordinat, bukan status lahan, tidak ada wewenang kita mengeluarkan surat soal status lahan, makanya surat pertama itu kita batalkan,” kata Pardamean Daulay, ketika dihubungi waspada.id via jaringan telepon selular, Rabu 24 November 2021. (Baca: Setelah PRT Sitompul Terjungkal Di PN Padang Sidempuan) | RIZALDI ANWAR

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.