Setelah PRT Sitompul Terjungkal Di PN Padang Sidimpuan

  • Bagikan
IRPAN Hasan Lubis, Humas PN Padang Sidempuan (kiri) dan Azhari Prianda Ginting, Jubir PN Padang Sidempuan (kanan). Waspada.id
IRPAN Hasan Lubis, Humas PN Padang Sidempuan (kiri) dan Azhari Prianda Ginting, Jubir PN Padang Sidempuan (kanan). Waspada.id

KEGIGIHAN Team Hukum PRT Sitompul untuk meloloskan gugatan perdata ihwal tanah waris Lobu Sitompul ke Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan patut dipertanyakan. Bagaimana tidak, hanya berbekal fakta samar, tanpa alas hak dan sempadan, para ahli hukum ini membawa gugatannya ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara setelah terjungkal di tingkat peradilan pertama.

Banyak pihak ingin mengetahui seberapa perkasa gugatan PRT Sitompul, yang diduga bodong, menggempur “bendungan” proyek strategis kelistrikan nasional di Sipirok-Marancar-Batang Toru (Simarboru) itu.

Kamis pagi kemarin, 25 November 2021, tim waspada.id menemui Humas dan Juru Bicara PN Padang Sidimpuan di jantung kota penghasil salak itu. Dari perbincangan di luar persidangan, banyak hal tersingkap ke permukaan. Di antaranya, dalam kaidah hukum disebutkan jika ada penyebutan “dan kawan-kawan” (DKK) dalam surat kuasa harus dijelaskan siapa kawan-kawan itu.

Kata Irfan Hasan Lubis, Humas PN Padang Sidimpuan, pada perkara nomor 39 majelis hakim telah menjatuhkan putusan vonis dan dalam konvensi menolak tuntutan provisi penggugat. “Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat 1, 2, 3, 5 sampai dengan 13 dan tergugat 2, dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO).

“Bukan ditolak, tapi cacat formil, sebagaimana kaidah hukum kalau tidak ada upaya hukum pihak penggugat bisa mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki gugatan sebagaimana termaktub dalam amar putusan,” tambah Irfan.

Kata Irpan, pertimbangan majelis hakim pihak penggugat dalam hal membuat surat kuasa tidak memenuhi syarat formil sebagaimana sema nomor 2 tahun 1959 junto nomor 6 tahun 1994 dan dijuntokan lagi ke nomor 1 tahun 1971 terus dihubungkan sema nomor 7 tahun 2012, kaidah hukumnya menerangkan pemberian surat kuasa khusus.

“Dari semua keseluruhan tadi itu, hasil rapat pleno Mahkamah Agung menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur pengadilan dalam hal menilai dan mempertimbangkan surat kuasa,” jelasnya.

Keterangan Irpan dipertegas Azhari Prianda Ginting, Juru Bicara PN Padang Sidimpuan. “Jadi, dalam perkara perdata nomor 39 tahun 2020 ini, amar putusannya tidak dapat diterima. Nah, itu poin pentingnya, yaitu eksepsi para tergugat dikabulkan karena ada membahas tentang surat kuasa penggugat.

Tidak memenuhi syarat formil, menurut mereka, setelah musyawarah dengan majelis hakim. Sehingga majelis berpendapat yang disampaikan dalam eksepsi tergugat beralasan. “Kami hubungkan juga dengan hasil rapat pleno tadi, yang sudah menjadi sema nomor 7 tahun 2012. Pada pokoknya penyebutan dan kawan-kawan itu tidak dibenarkan dalam hal pembuatan surat kuasa sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima,” katanya.

Menurut Azhari, dalam penelusuran perkara saat ini, penggugat (Perkumpulan Sitompul) mengajukan banding. “Putusan ini nanti bakal diperiksa pihak pengadilan tinggi (PT). Kalau pihak pers mau tau hasil putusan bandingnya, ya, tunggu hasil dari PT,” kata Azhari menutup percakapannya.

KANTOR BPN Tapanuli Selatan. Waspada/Rizaldi Anwar
KANTOR BPN Tapanuli Selatan. Waspada/Rizaldi Anwar

Di luar persidangan, tim waspada.id menelusuri keberadaan jejak kuburan yang diklaim sebagai kuburan Datu Manggiling, leluhur marga Sitompul. Tim juga mewawancarai sejumlah saksi kunci yang mengetahui jasad siapa yang sesungguhnya dikubur di kuburan tanpa nama itu. Bagaimana cerita sebenarnya? (Baca: Klaim Raja Di Kuburan tak Bernama) | RIZALDI ANWAR/SYARIEF ALI USMAN

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.