Waspada
Waspada » Refleksi Akhir Tahun FPAN, Pulihkan Ekonomi
Lapsus

Refleksi Akhir Tahun FPAN, Pulihkan Ekonomi

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI,Saleh Partaonan Daulay ( Waspada/dok)

JAKARTA (Waspada) Tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi segenap anak bangsa mengingat Covid-19 yang merebak di awal tahun masih menyebar secara masif ke seluruh pelosok negeri. Hingga tanggal 28 Desember 2020, ada 713.365 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, diantaranya sebanyak 583.676 pasien dinyatakan sembuh, dan 21.237 lainnya meninggal. Zona penyebaran Covid-19 sendiri telah meliputi hampir seluruh provinsi dan tersebar di 373 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Partai Amanat Nasional (PAN) berpandangan bahwa keberhasilan dalam penanganan Covid-19 adalah kunci bagi perbaikan kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, menghentikan penularan Covid-19 adalah prioritas utama dan menjadi tanggungjawab kita bersama seluruh komponen bangsa sesuai dengan peran, fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing.
Dalam kesempatan yang baik ini, PAN menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tenaga medis, petugas medis, para relawan dan aparatur negara yang berada di garda terdepan dan tidak mengenal lelah dalam memberikan pelayanan kepada kita agar terhindar dari Covid-19 yang ganas ini.
Semoga Allah swt selalu memberikan pertolongan kepada seluruh pejuang Covid-19 dan kita doakan agar mereka tetap sehat, kuat dalam melaksanakan tugas. Bagi mereka yang telah gugur, kita doakan agar Husnul Khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang maha kuasa.

Dalam konteks penanganan Covid-19, PAN mendesak agar tidak ada pihak -pihak yang memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan kelompoknya dan juga tidak menjadikannya sebagai alat politik untuk meraih simpati masyarakat. Harus dibangun kesadaran bahwa Pandemi ini adalah musuh kemanusiaan dan sangat tidak layak untuk dijadikan konsumsi politik.  Kita harus bersatu padu dalam melawan Covid-19 tanpa memandang suku, agama, ras dan afiliasi politik.
Setelah mencermati secara sungguh sungguh perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang tahun 2020 dengan segala dinamika yang terjadi, PAN menyampaikan pandangan sebagai berikut:

SINERGI PENANGANAN PANDEMI

1. Prioritas di tahun 2021 adalah menghentikan penularan di hulu dengan menaikkan secara signifikan jumlah Testing, Tracing dan Treatment untuk memutus rantai penularan sekaligus memperkuat basis data penanganan Pandemi.
Dengan mengambil pelajaran dari kejadian sepanjang tahun 2020, kami mendorong pemerintah untuk lebih tegas dalam menegakkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) serta membatasi secara tegas mobilitas masyarakat yang menyebabkan kerumunan dan keramaian.

2. PAN mendorong pemerintah untuk memperbaiki Manajemen dan Komunikasi Krisis menghadapi Pandemi Covid-19. Pemerintah diharapkan memaparkan realita dan data secara apa adanya agar kesadaran dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Pemerintah juga diharapkan terus membangun komunikasi, koordinasi dan sinergi dalam lingkungan pemerintah pusat dan daerah dan sedapat mungkin melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam kesempatan ini, PAN mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi protokol Kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah dan sesuai standar yang ditetapkan WHO.

B. VAKSINASI GRATIS
1. Sejak awal Desember 2020, Fraksi PAN secara sungguh-sungguh telah menyuarakan agar Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat. Aspirasi ini disampaikan secara formal di dalam rapat-rapat kerja bersama pemerintah dan juga melalui advokasi publik di berbagai media yang ada. Dalam konteks itu, Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang disuarakan Partai Amanat Nasional sebelumnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi secara menyeluruh sekaligus mencegah segala bentuk komersialisasi fasilitas kesehatan pada masyarakat.

Meskipun dengan program vaksin gratis, PAN mengingatkan Pemerintah untuk tetap menjamin keamanan, mutu, dan efikasi vaksin sebelum digunakan dengan melakukan berbagai tahapan uji klinis yang dipersyaratkan. Sejalan dengan itu PAN mendesak Badan POM untuk mengedepankan independensi dan integritas dalam melakukan pengujian sebelum mengeluarkan emergency use authorization.
2. PAN mendesak pemerintah untuk segera memproduksi GeNose, alat tes Corona berbasis hembusan nafas, karya para ahli UGM. Alat ini diyakini akan sangat bermanfaat karena harga yang sangat murah dan tingkat akurasinya yang mencapai 97 persen. Karena izin edarnya sudah keluar, sangatlah pantas bila alat ini segera diproduksi massal dan didistribusikan ke seluruh pelosok negeri dalam rangka mempercepat program testing dan tracing yang digalakkan belakangan ini. Jika alat ini benar-benar bermanfaat sebagaimana yang dipublikasikan, alat ini tentunya dapat juga dipakai di negara-negara lain. Pada titik ini, daya saing dan kontribusi Indonesia di pentas global akan benar-benar dirasakan
3. Terkait aspek kehalalan, PAN mengingatkan Pemerintah agar jaminan kehalalan vaksin menjadi perhatian utama. Untuk itu, Pemerintah diharapkan tetap menjalin kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam lainnya dalam rangka pemantauan dan pemeriksaan terhadap kehalalan vaksin tersebut. Dengan adanya jaminan kehalalan vaksin ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat mendukung penuh program vaksinasi yang diagendakan Pemerintah.

4. Dalam hal pengadaan vaksin, PAN mendesak pemerintah agar bersikap transparan dan terbuka. Sikap transparansi dan keterbukaan itu menyangkut proses pengadaannya, harga, logistic, distribusi dan hal-hal lain yang terkait dengan program vaksinasi.
 
5. PAN mendorong Pemerintah untuk segera memproduksi vaksin secara mandiri (vaksin merah putih) sehingga mengurangi ketergantungan impor kebutuhan vaksin dari negara lain. Indonesia adalah salah satu negara yang diakui WHO sebagai pelaku industri vaksin. Indonesia telah memproduksi vaksin yang diekspor ke ratusan negara di berbagai belahan dunia. Saat ini tentunya kita menunggu hadirnya vaksin merah putih produksi Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Pemerintah.
Sejak awal PAN memberikan dukungan penuh untuk produksi vaksin dalam negeri dan meminta semua pihak untuk memangkas semua halangan birokrasi dan memberikan dukungan anggaran yang diperlukan.

PEMULIHAN EKONOMI

1. Terkait strategi pemulihan ekonomi nasional, PAN menekankan pada 3 faktor penting yang membutuhkan fokus dan perhatian pemerintah: (1) Optimalisasi penerimaan negara, (2) Efisiensi anggaran dan (3) Pengelolaan utang yang prudent.

PAN sepakat bahwa kebangkitan ekonomi nasional membutuhkan dorongan besar dari pemerintah melalui kebijakan anggaran yang “pro growth & pro employment”. Oleh karenanya optimalisasi sumber pendapatan negara, pemanfaatan APBN secara tepat sasaran dan efisien, serta kemampuan mengelola utang yang bijak untuk menopang subsidi, memberikan stimulus ekonomi dan lain-lain merupakan kunci keberhasilan kita untuk bangkit dari krisis ekonomi pasca pandemi. Seiring dengan itu, PAN juga menekankan agar pemerintah mewaspadai dan mencari solusi atas besaran SILPA (SAL) yang saat ini sudah mencapai Rp. 221 Triliun atau setara 25% dari defisit anggaran.

2. PAN berpandangan bahwa selama berlangsungnya pandemi Covid-19 tahun 2020, peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi tulang punggung dan penggerak perekonomian nasional, dengan jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,1 Juta unit usaha (2018) dan berkontribusi pada jumlah tenaga kerja disektor UMKM sebesar 116,9 Juta (97%).
 
Untuk itu PAN berharap agar Pemerintah memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar pada UMKM di tahun 2021, termasuk di dalamnya PAN mengusulkan agar pemerintah menggiatkan infrastruktur internet, untuk mendukung produktivitas UMKM dan industri rumahan yang masih dapat bertahan di tengah krisis ekonomi dewasa ini.

3. PAN mendorong Pemerintah untuk melanjutkan berbagai program subsidi di tahun 2021 diantaranya pemberian bantuan sosial secara tunai dengan basis data penerima yang lebih akurat, stimulus subsidi listrik untuk pelanggan kurang mampu serta merealisasikan subsidi gaji untuk karyawan sebagai upaya mencegah meluasnya PHK dan meningkatkan daya beli. Di samping itu, untuk jangka menengah panjang PAN meminta pemerintah untuk menggerakkan proyek sektor industi prioritas, manufaktur dan infrastruktur yang berskala besar dan padat karya untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
4. Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Nasional, PAN mendorong Pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan kegiatan ekonomi diberbagai sektor, sehingga dengan keseimbangan ini diharapkan dapat menjaga dua kepentingan nasional sekaligus yaitu ketahanan ekonomi dan kesehatan.

KETENAGAKERJAAN

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pengangguran sampai bulan Agustus 2020 mencapai 9,7 juta orang. Di lain pihak, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyebut bahwa korban PHK karena Covid-19 telah mencapai 15 juta jiwa. Menyikapi hal ini PAN mendukung upaya pemerintah mempersiapkan strategi penanganan bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah wabah pandemi virus Covid-19, melalui program padat karya tunai, program pelatihan dan peningkatan kapasitas (re-skilling), bantuan sosial tunai (bansos) dan program lainnya  yang sangat dibutuhkan.
 
PENEGAKAN HUKUM

1. PAN mengapresiasi kinerja aparat hukum dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman, tertib dan lancar.  

2. PAN mendorong pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk meningkatkan profesionalisme, penghormatan terhadap HAM serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. 

3. Prinsip penting negara hukum adalah adanya kesetaraan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus tetap menjadi komitmen yang harus diwujudkan Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan dengan tidak melakukan tebang pilih dalam penerapan hukum.

PENDIDIKAN

1. Pandemi Covid-19 telah berdampak langsung terhadap sistem pendidikan di Indonesia dan mengubah pola pembelajaran yang telah berlangsung. Pemerintah harus responsif dan sigap dalam menjawab keluhan dan aspirasi yang disuarakan oleh orang tua siswa di seluruh Indonesia. Adalah fakta bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) sangat memberatkan bagi siswa, guru, dan orang tua. Namun demikian, PAN mendesak Pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif terkait usulan kemungkinan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka di awal tahun 2021 sebagaimana yang telah diwacanakan.
2. PAN meminta Pemerintah untuk melanjutkan dan meningkatkan subsidi dan insentif bagi para guru negeri dan swasta, terutama guru dan dosen honorer.
3. Sejak awal, PAN telah menginisiasi pemberian bantuan kuota internet bagi para siswa dan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, PAN mendukung Pemerintah untuk melanjutkan dan menambah subsidi kuota bagi para pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara online.
4. PAN mendorong Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) guna tercapainya program digitalisasi di seluruh Indonesia. Koneksi internet  telah menjadi kebutuhan dasar terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini karena hampir seluruh aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan sistem daring (online).

G. POLITIK LUAR NEGERI
PAN mendukung sikap Pemerintah RI sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana Indonesia harus ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demikian catatan refleksi akhir tahun ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan terhadap berbagai pihak terutama para pengambil kebijakan, sehingga keinginan luhur untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat segera terwujud di tanah air tercinta ini.

Refleksi akhir tahun F PAN ini diterima dari anggota DPR RI FPAN Saleh Partaonan Daulay (Rel)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2