Waspada
Waspada » Konspirasi Kelas Dunia Di Batangtoru
Lapsus

Konspirasi Kelas Dunia Di Batangtoru

Info grafis dari berbagai sumber oleh Tim Waspada
Info grafis dari berbagai sumber oleh Tim Waspada

SUNGAI sepanjang 174 kilometer ini mengalir di wilayah utara pulau Sumatera. Beriklim hutan hujan tropis, suhu rata-rata setahun di kawasan Sungai Batangtoru adalah sekitar 24°C. Bulan terpanas terjadi pada Februari, dengan suhu rata-rata 26°C, dan musim terdingin terjadi pada Mei, sekitar 22°C.

Curah hujan tertinggi di Batangtoru terjadi pada November, dengan rata-rata 520 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Juli, rata-rata 156 mm.

Tiga tahun belakangan, sungai yang mengalir di jantung Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, itu namanya mendadak mendunia. Ini bermula ketika Pemerintah memasukkan PLTA Batangtoru dalam Program Stategis Kelistrikan Nasional pada 11 Januari 2016.

Pemantiknya, ketika PT Agincort Resources (AR) menunjuk PT ESC (Environment Indonesia) sebagai konsultan teknik untuk melakukan analisis terhadap dampak operasi PLTA di sungai Batangtoru. Analisis itu dilakukan pada tingkat mikro karena data dan informasi yang tersedia dan tersaji di ranah publik jumlahnya terbatas.

Dalam ringkasan eksekutif laporan hasil analisis ESC disebutkan PLTA ini akan menghasilkan listrik saat terjadi beban puncak dengan skema operasi antara pukul 00.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB (18 jam) bendungan ditutup guna mengisi waduk. Kemudian, dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 00.00 (6 jam), air dilepaskan untuk memutar paling banyak empat turbin yang masing-masing memerlukan aliran sebesar 52 m3/s.

Selama periode pengumpulan air, bendungan tetap melepaskan aliran air sebesar 2,5 m3/s. Padahal, aliran minimun alami sungai Batangtoru adalah 25 m3/s, sedangkan aliran rata2 alami adalah sebesar 50 m3/s. Jadi, menurut penelitian PT ESC tersebut, skema operasi PLTA diperkirakan akan mengubah secara dramatik hidrologi sungai dan mengganggu ekologi sungai Batangtoru secara harian.

Tidak hanya itu, ESC juga menyebutkan ada beberapa dampak yang akan timbul dengan keberadaan PLTA Batangtoru oleh PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), di antaranya, operasi bendungan PLTA akan mengubah secara signifikan besaran pola dan waktu aliran sungai. Ini disebabkan siklus harian berupa laju aliran sungai sangat tinggi atau sangat rendah di bagian hilir PLTA.

ESC juga mengklaim bahwa beroperasinya PLTA pada saat pelepasan air PLTA akan menimbulkan banjir besar diiringi kenaikan laju aliran sungai secara tiba-tiba di hilir sungai. Kondisi ini akan menimbulkan erosi di dasar dan dinding sungai, menaikkan kekeruhan sungai, dan mengganggu habitat sungai. Puncak operasi PLTA juga disebut dapat mengubah tinggi muka air sungai sampai beberapa meter sehingga dapat mematikan satwa liar di tepi sungai.

Bahkan, lagi-lagi menurut klaim ESC, kebedaan PLTA akan berdampak pada lingkungan hidup, termasuk aspek biologi, kimia dan fisika dari tepi sungai Batangtoru. Kincir turbin milik PLTA juga dinilai dapat melukai dan mematikan ikan.

Mengingat waduk PLTA menyimpan air dalam volume besar, ESC mengklaim jika terjadi kegagalan bendungan karena bencana alam akan dapat berakibat fatal bagi ekosistem, penduduk dan infrastruktur di bagian hilir.

Bermodal hasil kajian PT ESC itu, PTAR pada 3 Mei 2018 menyurati PT NSHE perihal permohonan pertemuan melalui surat nomor PTAR-0695/V-18/DIR. Dalam surat itu, PTAR juga melampirkan hasil penelitian ESC.

Dalam pengantar surat yang ditandatangani oleh Tim Duffy selaku Presiden Direktur menegaskan bahwa PTAR adalah salah satu perusahaan yang menggunakan sungai Batangtoru.

Waspada/Ist
Waspada/Ist

Kemudian, ketika Waspada menelusuri laman website resmi PTAR terungkap bahwa PTAR adalah sebuah perusahaan pertambangan dengan basis di Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral batangan emas dan perak. Satu-satunya tempat operasinya adalah di Tambang Emas Martabe di Sumatera.

Selain itu juga ditemukan adanya dokumen berupa surat dari PT ESC kepada PTAR. Surat ESC tersebut ditandatangani Nigel Landon, selaku Presiden Direktur, tertanggal 22 November 2018 dengan nomor surat 309/ESC-GE/X1/2018.

Dalam surat tersebut, Nigel Landon menyarankan agar PTAR tidak menggunakan hasil analisis yang mereka serahkan pada 19 April 2018 tersebut dengan menekankan bahwa dokumen tersebut masih merupakan draft.

Nigel Landon secara gamblang menyarankan kepada PTAR untuk tidak menggunakan konsep laporan yang telah diserahkannya. Pasalnya, informasi yang digunakan ESC dalam penerbitan Konsep Laporan Analisis didasari atas asumsi operasi yang salah dan tidak mencerminkan skema operasi proyek PLTA. Sebagai konsekuensinya, kesimpulan yang dibuat dalam Konsep Laporan tidak dapat diandalkan: Konsep Laporan tersebut harus ditarik.

Pihak ESC menegaskan bahwa Draft Laporan tersebut yang telah disampaikan pada PTAR untuk kepentingan internal dan tidak diperbolehkan digunakan pihak ketiga.

Sindikasi NGO Lokal dan Internasional

Kini, nasi sudah menjadi bubur. Dokumen yang masih berupa konsep dan telah ditarik oleh ESC itu terlanjur beredar bahkan digunakan sejumlah pihak sebagai bahan advokasi dan kampanye level internal, nasional, dan lokal. Tujuannya adalah untuk menggagalkan pembangunan PLTA Batangtoru yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sindikasi yang diduga bermain adalah PanEco, Non Goverment Organitation (NGO) yang berbasis di Swiss (belakangan sudah membangun kerjasama dengan PT NHSE terkait konservasi orangutan), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) yang merupakan mitra utama PanEco di Indonesia, serta Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut sebagai “operator” lapangan YEL dan PanEco.

Seperti dilansir media daring VOA Indonesia pada 22 Januari 2019, manajer advokasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumut, Roy Lumban Gaol, menuturkan pihaknya masih menanggapi serius soal pembangunan PLTA Batangtoru yang diyakini mengancam satwa langka dan masyarakat di bantaran sungai Batangtoru. WALHI Sumut juga tetap akan melakukan strategi perlawanan dan mengadvokasi bahwa pembangunan PLTA Batangtoru tidak pada lokasi yang tepat.

“Itu tidak cocok di situ. Solusi yang kami berikan, tidak boleh dibangun PLTA tapi memperbanyak kincir secara alami agar sungai Batangtoru dimanfaatkan tanpa harus dibendung. Ini kan dibendung, otomatis 18 jam sungai Batang Toru akan kering dan dilepaskan selama 6 jam, itu akan ada perubahan. Sementara masyarakat di hilir masih banyak butuh sungai Batangtoru, khususnya pertanian,” kata Roy Lumban Gaol.

Bahkan melalui rilis tertanggal 21 Februari 2019, koalisi LSM lokal yang dimotori Walhi Sumut menyebutkan pembangunan PLTA akan mengancam keberlangsungan dan keanekaragaman hayati ekosistem Batangtoru serta lokasi PLTA Batangtoru berada di sesar besar Sumatera (Great Sumatera Fault) yang terkenal aktif.

Pernyataan serupa juga disampaikn Walhi kepada Medan Bisnis Daily pada 9 Agustus 2018, kemudian tribunnews edisi 23 Agustus 2018, juga kepada sejumlah media lainnya.

Menariknya, isi kampanye yang dilakukan Walhi Sumut dan koalisinya identik dengan isi konsep penelitan yang dibuat oleh PT ESC atas inisiasi PTAR.

Setali tiga uang, dua lembaga asing yakni Jamescook Universty dan Allliance of Leading Environmental Researchers and Thinkers (ALERT) telah menyurati Presiden Republik Indonesia. Mereka meminta Pemerintah Indonesia membatalkan PLTA Batangtoru karena dinilai bakal mengancam spesies kera besar terlangka di dunia: orangutan Tapanuli.

Surat Jamescook Universty tertanggal 16 Agustus 2018 ditandatangani William F Laurance, sedangkn ALERT mengirim surat tersebut tanggal 10 Juli 2018.

Jika mencermati secara seksama berdasarkan dokumen surat tadi, terang benderang bahwa orang-orang yang berada di PanEco, Jamescook University, serta ALERT merupakan pihak yang memiliki hubungan satu dengan lainnya.

Gabriella Frediksson yang merupakan manajer program Sumatera Orang Utan Concervation Proggram (SOCP) PanEco ternyata merupakan salah satu anggota ALERT. Begitu juga dengan William F Laurance, Profesor pada Jamescook Universty, yang juga anggota ALERT.

Dari jejak di atas, terpetakan dengan jelas skema hubungan antara PanEco, YEL dan Walhi Sumut, termasuk benang merah antara PanEco, Profesir William dan ALERT.

Para pihak yang sudah disebutkan dibatas, mulai Walhi Sumut, YEL, Gabriella (PanEco), Prof William (Jamescook University), serta ALERT sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu bertujuan agar Pemerintah Indonesia membatalkan PLTA Batangtoru yang merupakan Proyek Strategis Ketenagalistrikan Nasional (PSN).

Maka tidak salah jika “persekutuan” antara pihak Asing (PanEco, ALERT dan Perguruan Tinggi) dengan operator lokal (YEL dan Walhi Sumut) dituding oleh Abdul Hakim Siagian, seorang mantan anggota DPRD Sumut, sebagai skenario besar untuk melemahkan Indonesia dengan “menggoreng” isu lingkungan.

Sebelumnya, Dr Abdul Hakim Siagian, kepada Waspada, Senin (1/4) malam, mengatakan kedaulatan negara harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh siapa pun. Black campaign melalui isu lingkungan dan Orangutan merupakan skenario Eropa untuk melemahkan Indonesia di gelanggang internasional.

“LSM atau organisasi ini harus berpikir ulang dan mengoreksi diri. Karena bicara lingkungan, belakangan ini telah disusupi berbagai kepentingan, yaitu kepentingan bisnis mengatasnamakan lingkungan,” tegas Abdul Hakim Siagian.

Tidak cuma Abdul Hakim Siagian yang meradang. Anggota DPR RI Raden Muhammad Syafii, melalui SumutPos, Selasa (2/4), mengatakan bahwa isu-isu negatif tentang lingkungan sering dimanfaatkan LSM asing untuk melemahkan posisi Indonesia di mata internasional. Beberapa isu lingkungan yang paling santer digunakan LSM asing menggunakan ‘tangan’ LSM lokal di antaranya, perusakan hutan dan terancamnya habitat orang utan di Indonesia, khususnya Sumut.

“Bahkan, kampanye negatif itu telah mengganggu proyek-proyek strategis pembangunan nasional seperti PLTA Batangtoru di Tapsel, Sumut dan PLTA Tempur di Gayo Luwes, Aceh. Ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah,” sebutnya.

Karena itu, politisi Gerindra ini meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak memberi celah sedikitpun kepada LSM asing memainkan isu-isu lingkungan ini demi kepentingan mereka.

“Harus diakui kalau LSM asing khususnya dari Eropa dan Amerika, mereka solid memperjuangkan kepentingan negaranya, meski harus mengorbankan negara lain,” katanya kecewa.

Tak berhenti di sini. Persekongkolan kelas dunia untuk menggagalkan PSN PLTA Batangtoru menggurita ke segala lini isu. Bahkan, Walhi Sumut mencoba menggiring kasus kematian Golfrid Siregar, aktivis Lingkungan dan Kuasa Hukum Walhi Sumut, menjadi isu internasional.

Berbekal asumsi dan opini yang jauh dari fakta-fakta hukum, kemudian Dana Tarigan, Direktur Walhi Sumut, merilis kematian Golfrid ke jaringan media kelas dunia seperti New York Time, BBC London, Al Jazera, CNN dan media nasional.

Dalam pemberitaan yang dirilis oleh satu sumber, yaitu Dana Tarigan, media-media asing dan nasional itu mengaitkan kematian Golfrid dengan tugas yang sedang dia advokasi, di antaranya adalah gugatan izin lingkungan yang diterbitkan pemerintah Sumut untuk PT NSHE Tbk melalui PTUN Medan.

Tapi, tudingan itu langsung dimentahkan Firman Taufik, Humas NSHE. “Terkait dengan kematian Golfrid, NSHE sudah meminta kepada Polda Sumut untuk mengungkap dan mengusut tuntas kasus kematian Golfrid. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi,” kata Firman kepada Waspada.

Secara terpisah, salah seorang perwira menengah di Poldasu, juga mengomentari keraguan Walhi Sumut terhadap hasil kerja polisi. “Itu kan asumsi satu orang. Silahkan saja. Kalau kami (polisi) bekerja profesional berdasarkan data dan fakta-fakta di lapangan, bukan berkhayal yang tidak ada, trus diada adakan. Itu namanya halusinasi,” kata pamen itu sambil menunjukkan bukti-bukti hasil penyelidikan polisi kepada Waspada.

Sepertinya, jalan Dana Tarigan untuk mengaitkan kematian Golfrid dengan kasus pembunuhan, semakin sempit. Apalagi Poldasu sudah menutup penyidikan kasus kematian Golfrid Siregar, karena kesimpulan dari hasil penyelidikan Polda Sumut kematian Golfrid akibat kecelakaan tunggal.

“Belum ada temuan atau bukti-bukti baru terkait kematian kuasa hukum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut itu,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto melalui Kasubbid Penmas AKBP MP Nainggolan saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (20/11) di Mapoldasu.

Menurut Nainggolan, hasil penyelidikan yang dilakukan Reskrim Poldasu, Labfor Polri dan Sat Lantas Polrestabes Medan, tidak ditemukan adanya dugaan pembunuhan atas kematian Golfrid. ”Kuat dugaannya karena kecelakaan tunggal, sudah kita close,” katanya. (m16)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2