Jejak Mafia Di Balik Gugatan PLTA Simarboru

  • Bagikan
TEROWONGAN di area PLTA Simarboru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Waspada/Rizaldi Anwar
TEROWONGAN di area PLTA Simarboru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Waspada/Rizaldi Anwar

Pahlawan Sitompul meminjam tangan “orang pintar” untuk menentukan titik koordinat tanah yang dia klaim sepihak. Dari titik inilah kegaduhan gugatan tanah waris Lobu Sitompul itu bermula.

DI pengujung 2013, tanggal 3 Desember, panitia pembebasan tanah pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipirok-Simarancar-Batang Toru (Simarboru) memasang iklan pengumuman di media ihwal tanah yang akan diganti rugi milik beberapa kelompok tani di area proyek.

Mendengar kabar itu, dari balik tembok penjara, “libido” Pahlawan Sitompul memuncak. Ia lantas mengirim Agus Samsuddin Sitompul (kini almarhum) untuk melayangkan surat protes karena tanah tersebut, versi Pahlawan, berada di dalam area tanah waris Lobu Sitompul.

Sanggahan tertulis bernomor 05/PMSM/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 itu mengatasnamakan Parsadaan Marga Sitompul Muslim Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tapi, setelah diverifikasi dan diuji oleh tim pembebasan tanah dari Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan, klaim sepihak Pahlawan Sitompul ini terjungkal.

“Mereka tidak dapat menunjukkan alas hak dan sempadan tanah yang mereka klaim. Bahkan mereka juga tidak bisa menunjukkan di mana lokasi tanah mereka. Alas hak yang dijadikan dasar mereka titik kordinat yang mereka buat sendiri. Ini tentu tidak bisa dijadikan sebagai alas hak,” tegas Fredrigk Rogate Hutajulu, Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan, kepada waspada.id, di Padang Sidempuan, Kamis 25 November 2021.

Pahlawan Sitompul adalah tokoh sentral di balik huru hara gugatan klan Sitompul se Indonesia terhadap proyek strategis kelistrikan nasional di Batang Toru. Pahlawan mengendalikan kasus ini dari balik penjara setelah divonis 12 tahun oleh hakim gara-gara membunuh adik kandungnya pada 2012.

Dalam amar putusan hakim Nomor 593/Pid.B/2012/PN.PSP, lelaki kelahiran 12 Oktober 1959, ini disebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan menghilangkan nyawa adik kandungnya, Kopon Mulia Sitompul. Pemicu percekcokan ini adalah gara-gara Kopon memukul anak Pahlawan. “Sebelumnya, mereka berdua juga sering ribut soal harta warisan,” kata tetangga Pahlawan yang ikut bersaksi di PN Padang Sidempuan.

Tersungkur di tingkat panitia pembebasan tanah, lantas tak membuat semangat Pahlawan mengendur. Ia bersama Maratua Sitompul dan Armansyah Sitompul, saudara sepupunya, merancang strategi baru untuk merebut kembali tanah yang diklaim milik leluhurnya itu.

Pahlawan Sitompul mengubah strategi dengan menjual tanah yang diklaim warisan leluhurnya itu ke dua orang masing-masing 10 hektare. Pelepasan hak ini dilakukan melalui Akte Pelepasan Hak. Salah satu pembelinya adalah Boru Pasaribu. Tapi, klaim ini juga kandas karena tanah dalam transaksi tersebut berada di desa yang jauh dari lokasi proyek.

Kalah kedua kali, Pahlawan Sitompul tak menyerah. Ia menjual lahan-lahan itu secara ijon kepada beberapa pihak yang membayar bertahap antara Rp10 juta-Rp20 juta. Kompensasinya ditukar dengan akte hibah kepada masing-masing pihak yang memberikan uang ijon ke Pahlawan cs. (Lihat Boks: Kronologi Penjualan Tanah Secara Ijon Oleh Pahlawan Sitompul)

Tapi, strategi ini juga tak membuka pintu masuk Pahlawan cs untuk mendapatkan ganti rugi dari Pemangku Proyek PLTA Simarboru, yaitu konsorsium antara PT Nort Sumatra Hydro Energy (PT NSHE), PT PLN, dan PMA.

Apalagi, menurut teman dekatnya, Pahlawan Sitompul menentukan titik koordinat klaim sepihak tanah leluhurnya hanya menggunakan jasa “orang pintar”. “Itulah pegangan kami waktu itu, hanya berdasarkan terawangan, sehingga kami bergerak berjam-jam naik ke bukit untuk membuat bale-bale di sana,” cerita Agussalim Sitompul, 44 tahun, teman Pahlawan Sitompul, kepada waspada.id, di Padang Sidempuan, Kamis 25 November 2021.

Dikendalikan Elit Jakarta

Gagal memperjuangkan klaim tanah leluhurnya di tingkat lokal, Pahlawan Sitompul yang lahir di Gunung Tua, Padang Lawas, Sumut, mencoba peruntungan baru dengan membawa kasus ini ke orang-orang hebat bermarga Sitompul di Jakarta.

Di antara para elit Jakarta itu tertera nama Manahan Sitompul, Hakim Mahkamah Konstitusi, Henry Panggabean, bekas Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Marsda TNI (Purn) Johnny FP Sitompul, Laksda TNI (Purn) Iskandar Sitompul, Brigjend TNI (Purn) Albiner Sitompul, Rumbi Sitompul (Pengacara kelompok penggugat), Poltak Sitompul, notaris Netty Sitompul dan nama-nama “penting” lain.

Sebagian nama-nama “penting” yang kemudian masuk dalam Tim Hukum di balik gugatan Perkumpulan Punguan Sitompul Sibangebange Datu Manggiling se Indonesia terhadap lahan 3200 hektare di Kecamatan Batang Toru dan Marancar, Tapanuli Selatan, Sumut, ini sudah diverifikasi waspada.id pada pemberitaan sebelumnya. (Baca: Klaim Bodong Para “Pembesar” Di Batang Toru)

Hakim MK Manahan Sitompul sempat menjadi Ketua Penasihat/Pembina Team Hukum organisasi Lobu Sitompul di Batang Toru yang ditetapkan di Jakarta pada 20 September 2019. Menurut kode etik hakim, ini adalah bentuk pelanggaran serius meski SK itu kemudian diubah dan menghapus nama Manahan Sitompul.

Dari informasi yang diperoleh waspada.id, tersimpulnya benang merah antara Pahlawan Sitompul dengan kelompok elit di Jakarta lewat jejaring Poltak Sitompul yang kemudian membawa Notaris Netty Sitompul serta Fredy Sitompul.

Dari kelompok ini kemudian dibawa ke elit Sitompul lainnya, termasuk ke Manahan Sitompul hingga kemudian melibatkan Persadaan Raja Toga Sitompul (PRTS) dan penunjukan Rumbi Sitompul, adik kandung Manahan Sitompul, sebagai ketua pelaksana.

Awalnya, kasus Pahlawan Sitompul yang hanya mempermasalahkan pembebasan tanah milik kelompok tani seluas sekitar 120 hektare, mendadak “disulap” menjadi kasus Sitompul se Indonesia dengan klaim seluas 600 ha (semua tanah proyek PLTA) hingga meluas lagi menjadi 3.200 hektare. Ini diduga sengaja didesain oleh kelompok elit Jakarta agar menjadi kasus kolosal dan menasional.

Di titik ini lah kendali kasus sepenuhnya berada di tangan elit Jakarta. Peran sentral yang awalnya dimainkan Pahlawan Sitompul, kini berubah; semua menjadi “kuasa” para elit Jakarta. Dari kasus personal menjadi komunal.

Ada indikasi Pahlawan Sitompul hanya dijadikan “kuda troya” oleh elit Sitompul yang berkedudukan di Jakarta dan Jawa Barat.

Lebih tak lazim, dari dokumen Surat Kuasa ahli waris Punguan Sitompul Sibangebange Datu Manggiling pada 16 Agustus 2019, yang memberikan kuasa kepada PRT Sitompul, disebutkan bahwa Surat Kuasa itu dapat dicabut atau dibatalkan hanya dengan persetujuan penerima kuasa.

Adapun pengurus dan ahli waris Punguan Sitompul Sibangebange Datu Manggiling, diantaranya adalah Poltak Parlindungan Sitompul dan Pahlawan Sitompul. Sedangkan PRTS diwakili oleh Ketua Umum, Marsda TNI (Purn) Johnny FP Sitompul dan Sekretaris Jenderal, Subur MP Sitompul.

Uniknya, kasus ini kemudian bergulir di PN Padang Sidempuan tanpa menghadirkan Pahlawan Sitompul sebagai saksi. Surat gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada 16 November 2020 dan diterima pada 16 Desember 2020, pun dilayangkan langsung oleh Tim Hukum PRT Sitompul.

Tapi, Hakim PN Padang Sidimpuan, Sumut, Jumat 29 Oktober 2021, mementahkan dan menolak gugatan Perkumpulan Punguan Sitompul Sibangebange Datumanggiling se-Indonesia yang berkedudukan di Depok, Jawa Barat.

Sidang perkara perdata bernomor register 39/PDT.G/2020/PN.PSP, dipimpin Hakim Ketua Lucas Sahabat Duha dan anggota Hasnur Tambunan dan Rudi Rambe serta panitera pengganti Heri Chandra itu menjatuhkan putusan dan menyatakan gugatan penggugat terhadap PT NSHE dan 19 tergugat lainnya, tidak dapat diterima (NO).

“Pertimbangan mendasar majelis hakim terkait surat kuasa Penggugat cacat formil adalah karena tidak secara lengkap menerangkan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, antara di Surat Kuasa dengan di Gugatan berbeda. Ditambah dalam surat kuasa yang telah didaftarkan tersebut hanya mencantumkan redaksi DKK,” jelas kuasa hukum pihak tergugat I (PT NSHE), Hasrul Benny Harahap, kepada waspada.id, Jumat 5 November 2021.

Hasrul didampingi kuasa hukum tergugat lainnya, yaitu Syamsir Alam Nasution, Akhmad Johari Damanik, M Aswin Diapari Lubis, Rinaldi, dan Yusuf Ridha.

Di luar persidangan, Humas PN Padang Sidimpuan Irpan Hasan Lubis dan Jubir PN Azhari Prianda Ginting, senada dengan putusan hakim.“Pokok perkara nomor 39 majelis hakim pada intinya tidak menerima gugatan penggugat karena cacat formil terkait surat kuasa,” tegas Irpan, kepada waspada.id, Kamis 25 November 2021, di ruang kerjanya, Kota Padang Sidimpuan.

Azhari Prianda Ginting, Jubir PN Padang Sidimpuan, menambahkan,”pokok pentingnya penyebutan dan kawan-kawan itu tidak dibenarkan dalam hal pembuatan suara kuasa sehingga gugatan itu tidak dapat diterima sehingga cacat formil,” tegas Azhari Prianda.

Kini, kata Azhari, pihak penggugat sudah melakukan upaya banding dan perkara ini sudah ditangani pihak pengadilan tinggi. “Jadi pihak pers bisa menunggu hasilnya dari pihak pengadilan tinggi,” saran Azhari.

Cara Kerja Mafia Tanah

Hasrul Benny, Pengacara NSHE selaku Tergugat-I, mengaku optimis bahwa pihak hakim di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara akan berlaku objektif dan adil. Apalagi, jelas Benny, selama agenda acara pembuktian, penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya baik mengenai alas hak maupun objek tanahnya.

Bahkan, tegas Benny, dalam sidang lapangan untuk menunjukkan keseluruhan batas-batas alam dari objek gugatannya pun penggugat tidak mampu.

“Kalau cuma itu bukti yang mereka miliki, ini bisa kita katakan mirip cara kerja mafia tanah. Asal klaim saja,” tegas Benny kepada waspada.id, Jumat 26 November 2021.

Tim hukum kelompok elit ini tak cuma menggugat PT NSHE, tapi menggugat 19 objek lainnya seperti Pemerintah Daerah, dinas terkait, para kelompok tani, perseorangan, camat, hingga lurahpun ikut “digiring” ke pengadilan.

“Dugaan kami, bisa jadi ini bagian dari strategi penggugat agar para tergugat tak bisa menghadirkan saksi-saksi dari pihak tergugat. Misalnya, Pemkab butuh saksi dari Kelompok Tani, karena posisinya sama-sama tergugat maka tidak dibolehkan,” kata Bambang Antariksa, pemerhati hukum dan advokat di Sumatera Utara, kepada waspada.id.

Bambang menilai jika konstruksi gugatannya seperti itu, penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya baik mengenai alas hak maupun objek tanahnya, maka ini mirip kerja-kerja mafia tanah. “Apalagi jika dilihat dari perjalanan sosok Pahlawan Sitompul, orang yang punya peran kunci di balik semua ini,” tegas Bambang Antariksa.

Soal merajalelanya mafia tanah di Sumatera Utara sudah menjadi catatan khusus Jaksa Agung Burhanuddin. Kepada jajarannya di Sumut, Burhanuddin menginstruksikan agar mencermati setiap sengketa-sengketa tanah yang terjadi di wilayah hukum masing-masing.

Jaksa Agung meminta jajarannya memastikan bahwa sengketa yang terjadi adalah murni sengketa tanah antarwarga, bukan dilatarbelakangi atau digerakkan oleh para mafia tanah yang bekerja sama dengan pejabat tertentu.

“Saya tidak ingin para mafia tanah bergerak leluasa merampok dan menguasai tanah rakyat dan tanah negara,” ungkap Jaksa Agung dalam siaran persnya Nomor: PR917/066/K.3/Kph.3/11/2021 yang ditandatangani Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak tertanggal 12 November 2021.

Pahlawan Sitompul tak berhasil dihubungi. Nomor kontak yang diperoleh waspada.id dari teman dekatnya tidak aktif. “Hp nya aktif kalau dia menghubungi orang saja,” kata Agus, 46 tahun, teman Pahlawan Sitompul, ditemui waspada.id, di Padang Sidimpuan, Kamis 25 November 2021.

Ketua Tim Pengacara PRT Sitompul, Rumbi Sitompul, juga gagal dihubungi. Rumbi tak merespon klarifikasi dan verifikasi yang diajukan waspada.id via pesan whatsapp, Senin pagi 29 November 2021. (Baca: Para Elit Tergiur Fakta Bodong Pahlawan) | RIZALDI ANWAR

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.