ACEH TAMIANG (Waspada): Fraksi Partai Gerindra DPRK Aceh Tamiang yang terdiri dari Sugiono Sukandar (Ketua), Fitriadi (Wakil Ketua), Salbiah (Sekretaris) dan Suprianto, Muhammad Irwan, Sarhadi, Abdul Muis masing-masing sebagai anggota fraksi mengkritisi kinerja eksekutif Kabupaten Aceh Tamiang terkait Nota Rancangan Qanun LKPJ APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara faksinya, Sugiono menyampaikan kritik terhadap kinerja eksekutif pada rapat paripurna ke 2 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang, Senin (3/6/2024) sore.
Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH yang turut didampingi Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto dan rapat paripurna tersebut juga anggota DPRK setempat, Pj Bupati Aceh Tamiang, Drs Asra ,unsur Forkompimda,utusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan lainnya.
Pendapat Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh juru bicara Sugiono Sukandar yang maju dan naik ke atas podium memberikan pandangannya tentang hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait realisasi belanja barang dan jasa hanya 81,11 % dari anggaran atau keterangan Kepala Dinas Kesehatan,penyediaan E-Catalogue tidak dapat memenuhi kebutuhan obat dan BMHP.
Juru bicara Fraksi Gerindra itu menyebutkan, realisasi belanja barang dan jasa di Dinas Kesehatan dan nilai persediaan dalam neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.962 331.478, 38 dan telah dilakukan uji petik di 3 (tiga) Puskesmas dari 15 Puskesmas yang ada.
Dari kondisi tersebut, ungkap Sugiono, Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan tentang mekanisme dan tahapan pengadaan obat-obatan dan BMHP di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.
“Jika di dalam pengadaan obat-obatan dan BMHP di Dinkes dalam tahun 2023 ada mengalami kekurangan atau kelebihan dari yang dibutuhkan apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan?,” ucap Sugiono.
Menurut Fraksi Partai Gerindra, Di dalam uji petik di 3 (tiga) Puskesmas dari 15 Puskesmas yang ada ditemukan ketidaktertiban dalam penatausahaan dan pencatatan persediaan obat, yang dapat mengakibatkan risiko penyalahgunaan dan kehilangan persediaan.
“Apakah hal ini juga terjadi di 12 Puskesmas lainnya yang tidak diuji petik?,” tanya Sugiono.
Anggota DPRK Aceh Tamiang sedang serius mengikuti sidang paripurna di Ruang Sidang Utama DPRK setempat, Senin (3/6/2024). Waspada/ Muhammad Hanafiah
Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga mempertanyakan apa tindak lanjut yang sudah dilakukan Kepala Dinas Kesehatan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI terhadap hasil uji petik di 3 (tiga) Puskesmas.
Bukan itu saja, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Sugiono Sukandar mempertanyakan tentang dalam hal penanganan stunting permasalahan apa yang menyebabkan di kecamatan Sekerak yang jumlah balitanya paling sedikit dibandingkan Kecamatan lainnya, tetapi angka stuntingnya paling tinggi mencapai 7,45 %.
Fraksi Partai Gerindra juga menyebutkan, RSUD Muda Sedia melaporkan nilai persediaan dalam neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.385.411.211-, untuk pengadaan obat daan BMHP diketahui terdapat selisih pencatatan atas BMHP hibah antara nilai persediaan.
Menurut Sugiono, dari kondisi tersebut maka Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan mekanisme dan tahapan pengadaan obat-obatan dan BMHP di RSUD Muda Sedia.
“Jika di dalam pengadaan obat-obatan dan BMHP di RSUD Muda Sedia pada tahun 2023 ada mengalami kekurangan atau kelebihan dari yang dibutuhkan apa yang dilakukan oleh manajemen RSUD Muda Sedia?,” ucap Sugiono.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan ,sudah sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi pemeriksaan BPK RI terkait penatausahaan dan pencatatan persediaan obat di RSUD Muda Sedia.
Fraksi Partai Gerindra juga mengungkapkan ,dari hasil Pansus Komisi IV DPRK Aceh Tamiang di Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, ditemukan pekerjaan fisik pengaspalan jalan yang tidak sesuai dengan perencanaan,ada yang belum dikerjakan bahu jalan dan aspalnya bergelombang,terkait hal tersebut apa yang sudah dilakukan Dinas PUPR hingga saat ini terhadap permasalahan tersebut?
“Kami dari Fraksi Partai Gerindra minta penjelasan dari Pj Bupati Aceh Tamiang terkait tindak lanjut dari penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang kurang volume?,” tegas Sugiono Sukandar.(Parlementaria)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
