Pemerintah Didesak Tidak Sahkan RUU Omnibus Law

  • Bagikan
PARA pengunjukrasa membentangkan spanduk penolakan terhadap Omnibus Law atau UU Cipta Lapangan Kerja, di depan gedung DPRD Sumut, Kamis (5/3). Pemerintah didesak tidak sahkan Omnibus Law. Waspada/Partono Budy
PARA pengunjukrasa membentangkan spanduk penolakan terhadap Omnibus Law atau UU Cipta Lapangan Kerja, di depan gedung DPRD Sumut, Kamis (5/3). Pemerintah didesak tidak sahkan Omnibus Law. Waspada/Partono Budy

Medan (Waspada): Pemerintah pusat didesak untuk tidak sahkan RUU Omnibus Law, karena dianggap dapat membungkam demokrasi.

“Pemerintah didesak untuk tidak sahkan RUU Omnibus Law, karena berpeluang besar bungkam demokrasi dan melanggar hak-hak buruh,” kata Ryan, dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sumut, Kamis (5/1).

Ia menegaskan hal itu di depan para pengunjukrasa dari Walhi Sumut, Bakumsu, LBH Medan, KPR, SMI, KontraS, dan PBHI Sumut, untuk menyuarakan penolakannya terhadap Omnibus Law.

Aksi demo yang digelar kemarin merupakan yang kesekian kalinya di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Medan.

Mereka tetap bersikeras menolak rancangan undang-undang tersebut karena dapat menciptakan masalah baru di bidang ketenagakerjaan.

Terdapat sekitar 80 undang-undang serupa yang disederhanakan untuk dijadikan undang-undang cipta lapangan kerja.

Namun beberapa poin yang dirasa memberatkan para pekerja, yakni hilangnya upah minimum, dan hilangnya pesangon.

Kemudian, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas waktu.

Lalu, jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah.

Selain itu, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan.

Keseluruhan poin tersebut dianggap dapat membungkam demokrasi, memasifkan pelanggaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam.

Selanjutnya, melanggar hak-hak buruh, dan dapat menjadi payung bagi praktik penindasan buruh.

Karenanya, pendemo mendesak Pemprov dan DPRD Sumut turut menyampaikan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak layak disahkan.

Kawal

Menanggapi ini, anggota DPRD Sumut, Rudi Hermanto berjanji akan terus mengawal rancangan undang-undang tentang Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja dan memastikan tidak ada yang dikorbankan jika akhirnya nanti disahkan.

“DPRD terus kawal RRU Omnibus Law sampai akhirnya nanti disahkan oleh DPR RI,” kata di hadapan pengunjukrasa yang berdemo di depan gedung dewan, Kamis (5/3).
Menurut politisi PDI-P ini, Omnibus Law yang masih kontroversial ini harus diluruskan tujuan dan sasarannya.

“Selama ini, para pekerja berusaha menghalanginya karena menganggap akan menyengsarakan mereka,” katanya.

Karena masih bersifat RUU, maka prosesnya secara harus dikawal dan dicermati. “Saya pastkan tidak ada kelompok masyarakat yang teraniaya jika nantinya RUU ini disahkan,” katanya.

Senada dengan itu, anggota DPRD Sumut Sugianto Makmur mengatakan, RUU Omnibus Law harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Setelah kurang lebih 2 jam menyampaikan orasinya, massa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat dan mahasiswa ini pun membubarkan diri. Aksi damai ini berlangsung tertib. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *