Jamaah Bisa Ambil Setoran Awal dan Pelunasan, Ini Konsekuensinya - Waspada

Jamaah Bisa Ambil Setoran Awal dan Pelunasan, Ini Konsekuensinya

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada): Peraturan Menteri Agama (PMA) 494/2020 tentang pembatalan pelaksanaan ibadah haji 1441 Hijriyah/2020 Masehi menyatakan sejumlah kebijakan penting bagi jamaah calon haji. Beberapa yang penting, diantaranya transparansi pengelolaan dana manfaat dan pilihan kemudahan pengembalian uang calon haji.

Dalam sistem pelaksanaan haji dikenal istilah BIPIH. Apa, sih BIPIH itu?

BIPIH adalah singkatan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH). BIPIH terdiri dari dua dana setoran yakni setoran awal dan setoran pelunasan.

Jamaah gagal berangkat tahun ini, sesuai PMA 494, bisa memilih tiga hal. Yakni, mengambil uang setoran awal dan pelunasan, mengambil uang pelunasan saja atau tidak mengambil kedua-duanya. Semua pilihan, tentu ada konsekuensinya.

Perlu diketahui juga, setoran awal semua jamaah besarannya sama, yakni Rp25 juta per orang. Yang berbeda adalah setoran pelunasan. Jumlah setoran pelunasan antara satu embarkasi dengan embarkasi lainnya berbeda besarannya. Embarkasi yang menetapkan setoran pelunasan paling mahal adalah dari Makassar. Besarannya mencapai lebih dari Rp16 juta. Paling murah di Embarkasi Aceh, yakni kisaran Rp6 juta.

Pilihan pertama. Jika BIPIH diambil semuanya, yaitu Rp 35.972.602,- (setoran Awal Rp 25 juta & setoran Pelunasan) maka jamaah akan mendapatkan konsekuensi berikut ini:

1. Status Nomor porsi haji, dinyatakan hangus.
2. Calon haji dinyatakan mengundurkan diri.
3. Kehilangan hak untuk berangkat haji tahun 1442H/2021M.

Pilihan kedua. Jika BIPIH yang diambil hanya uang pelunasan, maka:

1. Statusnya masih memiliki nomor porsi.
2. Meski setoran pelunasannya diambil, calon haji tidak akan kehilangan haknya sebagai calon haji yang akan berangkat haji pada tahun 1442H/2021M.
3. Setoran pelunasan BIPIH dapat dibayarkan kembali pasa 2021.

Terkahir adalah pilihan ketiga. Jika BIPIH dana setoran awal dan setoran pelunasan tidam diambil, maka itu sangat dibolehkan. Calon haji akan mendapat manfaat yakni:

1. Dipastikan berhak berangkat haji pada musim haji 1442H/2021M.
2. Dana otomatis disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang merupakan lembaga resmi negara yang mengelola keuangan haji.
3. Nantinya, calon haji mendapat nilai manfaat dari setoran BIPIH yang akan dibayarkan kepada Calon Haji masing-masing, 30 hari sebelum keberangkatan haji pada tahun 1442H/2021M.

Jadi, calon haji bebas menentukan pilihannya sendiri.

Sampai Selasa (9/6), Kementerian Agama menyebutkan ada sedikitnya 58 calon haji reguler dari seluruh Indonesia yang melakukan pengambilan setoran pelunasan.

“Jumlah ini yang akan kami proses dan ajukan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk ditindaklanjuti sesuai alur yang sudah ditetapkan,” ujar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhajirin Yanis, Selasa (9/6).

Sebanyak 58 jamaah haji reguler yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan berasal dari 14 Provinsi Sumatera Utara (6 jemaah), Riau (6), Bengkulu (2), Lampung (2), DKI Jakarta (1), Jawa Barat (4), Jawa Tengah (6), DI Yogyakarta (5), Jawa Timur (15), NTB (1), Kalimantan Tengah (2), Sulawesi Utara (1), Sulawesi Tenggara (1), dan Kepulauan Riau (6).

Jamaah ini mendaftar melalui enam BPS yakni Bank Riau (5), Bank Muamalat Indonesia (5), BNI Syariah (4), BRI Syariah (10), Bank Syariah Mandiri (33), dan Bank Mega Syariah (1).

Jamaah haji reguler dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota) dengan menyertakan: a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji (perlihatkan aslinya); c) fotokopi KTP (perlihatkan aslinya); dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Pengajuan tersebut akan diproses di Kankemenag Kab/Kota, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, BPKH, baru proses transfer oleh Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah.

Seluruh tahapan ini diperkirakan berlangsung 9 sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota; tiga hari di Ditjen PHU; dua hari di BPKH; dan dua hari proses transfer dari BPS ke rekening jamaah.(j02)

  • Bagikan