Dikawal Massa Horas Bangso Batak, Purnawirawan Polri Minta Keadilan Ke Kejatisu

Dikawal Massa Horas Bangso Batak, Purnawirawan Polri Minta Keadilan Ke Kejatisu

  • Bagikan
LONGSER Sihombing bersama massa HBB saat berorasi di depan Kantor Kejatisu, Kamis (25/11). Waspada/Rama Andriawan
LONGSER Sihombing bersama massa HBB saat berorasi di depan Kantor Kejatisu, Kamis (25/11). Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Ratusan massa dari Horas Bangso Batak (HBB) Kota Medan bersama mantan Kapolsek Sukarame, Polres Phakpak Barat, AKP (Purn) Longser Sihombing SH MH CDR berunjukrasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Kamis (25/11). Mereka meminta keadilan atas dugaan kriminalisasi yang dialami Longser Sihombing.

Longser Sihombing yang ikut berorasi menyampaikan, dugaan kriminalisasi yang dialaminya terjadi saat ia menjabat sebagai Kapolsek Sukarame menangkap 1 unit truk berisi 2.000 liter solar bersubsidi pada 3 Agustus 2016 lalu.

Namun truk yang dibawa ke komando dan dipasang police line malah dirusak. Barang bukti solar pun hilang sebagian. Tidak beberapa lama pimpinannya di Polres Phakpak Barat meminta tolong agar dilepas, namun Longser menolak.

“Nah dari sini lah awal dugaan kriminalisasi ini saya terima, saya dijebak dikatakan memeras Rp200 juta kemudian saya dibawa ke Polda dan ditahan di tahanan narkoba hampir 120 hari lamanya,” kata Longser dihadapan massa.

Dua Kali Ditolak

Ia menjelaskan, selama ditahan dengan dugaan pemerasan (Pasal 368 KUHPidana) berkas perkaranya dua kali ditolak oleh pihak kejaksaan tepatnya pada 22 Desember 2016. Apalagi masa penahanannya akan berakhir pada 3 Januari 2017.

“Penyidik memaksa saya untuk mengajukan penangguhan penahanan tapi saya tidak mau, karena pada tanggal itu saya akan bebas demi hukum,” ujarnya.

Tetapi, kata dia, pada 29 Desember 2016 ia diserahkan ke pihak Pidsus Kejatisu dengan kasus menerima suap yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi (Tipikor). Padahal pada 27 Desember 2016 baru dibuat lagi SPDP ke Kejati Sumut tentang kasus suap ini.

“Ini kan aneh sekali, sangat jelas kriminalisasi, super diskriminatif dan terstruktur sehingga membuat BAP palsu terhadap saya ini hanya dalam tempo dua hari kasus pemerasan yang disangkakan kepada saya tiba-tiba berubah menjadi kasus Tipikor, kan cukup luar biasa ini,” ujarnya.

Longser akhirnya menjalani sidang dan dihukum 1 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan pada 26 April 2017 lalu. Meskipun sudah 5 tahun berjalan, dirinya tetap berupaya membongkar kasus dugaan kriminalisasi ini yang ia duga dilakukan oleh oknum Kajatisu, Wakajatisu, Aspidsus, Aspidum Kejatisu bekerjasama dengan Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Kabid Propam Poldasu periode September – Desember 2016.

“Untuk itu kami hadir di sini agar Kejatisu tahu bagaimana bobroknya institusi ini dengan berbagai cara melakukan kriminalisasi seperti ini. Saya saja mantan penyidik di reserse selama 32 tahun tapi bisa dibuat dan diperlakukan seperti ini apalagi masyarakat lemah yang tidak memiliki harta dan jabatan,” sebutnya.

Setelah lama berorasi, pihak Kejatisu yang diwakili Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos Arnold Tarigan, menemui massa. Yos sempat memberikan penjelasan, namun ditolak massa dengan tetap minta agar Kepala Kejatisu yang datang menemui mereka. Massa kemudian memilih tetap menunggu di depan Kantor Kejatisu.

Sementara, Kasi Penkum Yos Arnold Tarigan yang ditemui di halaman Kejatisu mengatakan, kasus yang dilaporkan Longser Sihombing sudah pernah dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI.

“Mereka sudah melaporkan ini ke Jakarta. Mereka mengharapkan satu sisi masalah di tahun 2016 itu dibukakan kembali. Kita sebagai aparat hukum, menjunjung tinggi hukum. Kalau memang ada upaya hukum kasasi, PK, kita sarankan jalur tersebut. Namun begitu aspirasinya kita terima dan akan kita sampaikan ke pimpinan,” tutup Yos. (m32).

  • Bagikan