BPDPKS Didorong Maksimalkan Sosialisasi PSR

BPDPKS Didorong Maksimalkan Sosialisasi PSR

  • Bagikan
ANGGOTA DPRD Sumut Ahmad Hadian. BPD PKS didorong maksimalkan sosialisasi PSR. Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Sumut Ahmad Hadian. BPD PKS didorong maksimalkan sosialisasi PSR. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Ahmad Hadian (foto) mendorong Badan Pengelola Dana Pabrik Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk lebih memaksimalkan sosialisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Utara.

“Kita berharap sosialisasi PSR lebih gencar agar diketahui masyarakat, terutama para petani yang ingin berkecimpung dalam pengelolaan sawit rakyat,” kata Ahmad Hadian kepada Waspada di Medan, Senin (15/11).

Anggota dewan dari Fraksi PKS ini merespon minimnya serapan program PSR yang diketahui berkisar 50 persen, jauh dari angka ideal yang seharusnya lebih dari itu.

Menurut wakil rakyat dari Dapil V yang meliputi Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini, dengan sosialisasi itu, masalah dan kendala yang dihadapi akan dapat diketahui serta diantisipasi secara diri, terutama terkait dana PSR bagi para petani.

Sebagai lembaga otonom, BPDPKS yang dananya berasal dari pajak ekspor Crude Palm Oil (CPO) perlu secara intensif berkordinasi dengan Pemprovsu untuk mengintensifkan berbagai langkah, termasuk sosialisasi yang bertujuan memudahkan petani mengikuti PSR.

Terkait dengan luasan lahan yang diberikan petani melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Ahmad Hadian berpendapat, sejauh ini dana PSR yang diberikan sebesar Rp 30 juta/per hektar, masih belum memadai.

“Artinya, dengan jumlah dana tersebut para petani masih perlu mendapatkan pinjaman agar pengelolaan PSR menjadi lebih maksimal,” katanya.

Di sejumlah daerah, ada petani yang terpaksa meminjamkan modal dengan perusahaan besar, yakni PT Musim Mas di Labuhan Batu yang berperan sebagai penjamin usaha mereka.

“Ke depan, kita berharap dana untuk PSR yang sekarang Rp 30 juta/hektar, idealnya Rp 50 juta per hektar agar para petani tidak lagi meminjam dana untuk usaha PSR tersebut,” ujarnya.

Ini sejalan dengan target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp5,567 triliun. Sejak BPDPKS berdiri sampai tahun 2020, BPDPKS telah menyalurkan dana program PSR sebesar Rp 5,3 triliun yang mencakup luas lahan 200,2 ribu hektar.

Selain itu, Ahmad Hadian juga berharap Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proaktif membantu kelompok tani, yang selama ini terganjal akibat surat keterangan(Suket). Para petani mengeluhkan Suket dari kantor ATR/BPN Asahan yang tidak kunjung dikeluarkan.

“Kita berharap BPN mempermudah usaha kelompok tani agar program PSR terealisasi,” katanya.

Perda CSR

Di bagian lain keterangannya, anggota dewan Ahmad Hadian mengusulkan kepada Pemprovsu agar membentuk Perda Corporate Sosial Responsilbility (CSR), seperti yang sudah dibuat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah 3 persen dari keuntungan netto per tahun.

Alasan pembentukan CSR, lanjut Hadian agar ada ruang kontrol bagi Pemprovsu dan DPRD Sumut untuk mendorong perusahaan untuk menyalurkan dana CSR bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.

“Saat ini, dana yang diberikan belum sepenuhnya maksimal, karenanya dengan usulan Perda CSR, kita berharap ada rasa tanggungjawab perusahaan untuk lebih peduli dengan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (cpb)

  • Bagikan