Antara KJA Danau Toba Dan Destinasi Pariwisata, Bagai Makan Buah Simalakama

  • Bagikan

KITA sering mendengar peribahasa ‘Bagai Makan Buah Simalakama’. Peribahasa ini cukup populer dapat diartikan sebagai kondisi serba salah, harus memilih antara dua hal yang sulit ditentukan. “Dimakan mati omak, tak dimakan mati ayah”. Namun itu hanya perumpamaan. 

Kondisi sulit seperti peribahasa ‘Bagai Makan Buah Simalakama’ ini sepertinya boleh ditujukan kepada petani budidaya ikan keramba jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba, khususnya daerah kawasan Kabupaten Simalungun antara lain kawasan Parapat, Tigaras, Tambun Raya dan Haranggaol.

Seiring dengan program pemerintah pusat menjadikan Danau terbesar di Asia itu sebagai Destinasi Super Prioritas Pariwisata Danau Toba, mau tidak mau semua pihak harus mendukung program yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016 silam. Salah satu upaya dan program yang paling sulit adalah meningkatkan kwalitas air Danau Toba. 

Agar kualitas air Danau Toba bersih dari pencemaran, maka seluruh kegiatan KJA di Danau Toba harus dihentikan. Karena KJA dinilai sebagai sumber utama pencemaran danau  terdalam di Indonesia itu. Pemerintah melarang petani melakukan budidaya ikan keramba dan petani harus beralih usaha lain yang tidak berdampak kepada pencemaran air danau. Parahnya, petani tidak tau mau berbuat apa tatkala KJA-nya dibongkar. Karena mereka hanya tau memanfaatkan potensi air danau, yaitu melakukan usaha budidaya ikan untuk menopang nafkah kehidupan sehari-hari mereka. 

Sejak pencanangan destinasi nasional pada 2016 lalu, banyak sudah KJA petani yang dibongkar. Namun kenyataannya, setelah enam tahun program pembersihan KJA berlangsung, program tersebut tidak berjalan mulus, banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi, terutama menyangkut nasib petani budidaya KJA pasca pembersihan KJA tersebut.

Khusus kawasan Simalungun, dimasa Bupati JR Saragih, sudah ribuan jumlah KJA yang dibongkar. Hampir seluruh KJA yang dibongkar diberikan ganti rugi sebesar Rp5 juta per lubang, hingga bulan-bulan terakhir masa jabatan JR April 2021 lalu, kegiatan pembersihan KJA milik masyarakat terutama di kawasan Parapat terus dilakukan. Namun sejauh ini KJA yang belum dibongkar masih mencapai puluhan ribu lubang.  

Meskipun sudah ada perintah untuk membongkar, namun tampaknya, petani budidaya ikan kerambah tidak rela tempat usahanya dibongkar. Mereka juga tidak terlalu ambil pusing dengan persoalan pencemaran air Danau Toba, bahkan menurut petani penyumbang terbesar dalam pencemaran bukanlah petani KJA, tetapi justru KJA milik perusahaan besar, hotel-hotel seputar danau serta limbah rumah tangga. Bagi mereka bisa hidup dan menyekolahkan anak dalam situasi ‘ekonomi sulit’ saat ini sudah untung. KJA bagi mereka yang tinggal di sekitar Danau Toba sudah menjadi mata pencaharian utama, sejak ‘oppung’ (nenek/kakek) mereka masih hidup.

Program men- ‘zero’ -kan KJA dari perairan Danau Toba tidaklah mudah. Jika boleh bicara jujur, sesungguhnya keberadaan KJA di perairan Danau Toba memiliki potensi besar sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, khusus dari sektor perikanan. Seharusnya potensi besar tersebut dikelola dan dibina dengan baik serta dijadikan andalan, bukan malah dimusnahkan. 

Belum lagi KJA milik perusahaan, seperti PT Jafap (Suri Tani Pemuka) yang jumlah KJA dan karyawannya mencapai ribuan, mau dikemanakan buruh-buruh dimaksud kalau KJA di nol kan dari Danau Toba. Apalagi, KJA bukanlah penyebab satu-satunya pencemaran Danau Toba, banyak faktor lain yang juga sangat mempengaruhi pencemaran itu. Misalnya, limbah peternakan babi, limbah hotel, limbah rumah tangga dan lainnya yang juga menjadi penyumbang dalam pencemaran air danau.

Antara KJA dan destinasi pariwisata, bagai makan buah simalakama. Kalau KJA dibiarkan lama-lama bisa merusak alam lingkungan dan kwalitas air Danau Toba. Sedangkan kalau KJA ditutup, ribuan warga akan jatuh melarat. 

Dalam rapat kepala daerah dengan Gubsu Edy Rahmayadi di aula rumdis Gubsu, Kamis (18/11/2021), terungkap bahwa pemerintah tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba, termasuk salah satunya Kabupaten Simalungun, telah sepakat untuk menertibkan keramba jaring apung (KJA) di daerahnya masing-masing, baik milik perusahaan maupun milik masyarakat. Tujuannya adalah untuk melestarikan Danau Toba yang saat ini sudah menjadi bagian dari Unesco Global Geoparks.

Penertiban KJA di Danau Toba merupakan arahan pemerintah pusat sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasioanl. Sebagaimana saran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) produksi ikan KJA di Danau Toba yang dibolehkan hanya 10.000 ton atau 3000 KJA saja.

Jejeran KJA di kawasan pantai Haranggaol. (Waapada/Hasuna Damanik).

Resah

Sejumlah petani KJA yang ditemui di Dusun Bontean, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipanganbolon dan Kelurahan Harangagaol, Kecamatan Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun, mengaku resah dan gelisah setelah mendengar bahwa pemerintah akan melakukan penertiban seluruh KJA dari perairan Danau Toba.

Sebagaimana diungkapkan T.Sinaga, salah seorang petani pemilik KJA di Nagori Sibaganding. Dia mengaku sudah mendengar kabar tentang pengosongan KJA dari perairan kawasan Danau Toba. Namun informasi penertiban itu dianggap biasa-biasa saja, karena sudah sering dikumandangkan sebelumnya. Karenanya dia tetap mempertahankan KJA miliknya demi memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak-anaknya.

” Jika keramba jaring apung dari perairan Danau Toba dikosongkan, kami masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari budidaya ikan ini mau makan apa, sementara kalau kami mau bercocok tanam lahan kami juga tidak ada, karena kami tinggal dibawah perbukitan,” ujar T Sinaga

Lebih lanjut Sinaga mengatakan, bahwa pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Danau Toba sampai dengan saat ini, tidak begitu berpengaruh kepada kehidupan mereka dan keluarganya. Karena tempat tinggal mereka jauh dari keramaian, tidak bisa dilalui kendaraan baik roda dua apalagi roda empat 

“Jadi kalau mau ditertibkan, sebaiknya KJA yang berdekatan dengan lokasi wisata lah dikosongkan dan kami mohon pemerintah berpihak kepada masyarakat yang jauh dari tempat wisata. Kami hanya bisa mencari nafkah dari budidaya perikanan,” tandas Sinaga.

Lalu apa tanggapan petani budidaya ikan yang beroperasi di pantai Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horisan mengenai pencemaran dan rencana pembersihan KJA dari perairan Danau Toba.

Dua petani KJA bermarga Saragih dan Sinaga, saat berbincang dengan penulis mengaku tidak siap jika harus seluruh KJA milik petani dibongkar habis. Menurut keduanya, usaha budidaya ikan nila sudah mereka geluti sejak awal tahun 1990 atau sejak krisis moneter melanda negeri ini. ” Kami tak bisa hidup tanpa jaring apung ini,” ujar Sinaga.

Saat itu, kata Sinaga, pariwisata Haranggaol benar-benar sudah mati suri. Tidak ada lagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Haranggaol, sehingga masyarakat ketika itu harus ‘banting stir’ beralih ke usaha lain, salah satunya bertani budidaya ikan nila di danau.

Meski lamban usaha budidaya ikan yang dirintis dari nol dapat berjalan dan berkembang hingga dari usaha tersebut dia dapat bertahan hidup memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak-anaknya. Tidak banyak KJA yang dimiliki dan dikelolanya sendiri, hanya puluhan saja jumlahnya. Namun dia bersukur dari hasil yang diperoleh sudah mencukupi kebutuhan keluarga. 

” Saya tidak punya lahan apa-apa untuk usaha. Kalaulah usaha KJA kami ini dibongkar, kami mau makan apa. Apa dengan dibongkarnya KJA, Haranggaol ini akan ramai dikunjungi wisatawan lagi. Dan kalau ramai apakah sudah menjamin kehidupan dan masa depan anak-anak kami,” ujar petani dengan nada seolah bertanya. 

Aan, 45, seorang pengusaha rumah makan di Haranggaol mengatakan ditahun 80-an kawasan pantai Haranggaol masih ramai dari kunjungan wisatawan dan orang-orang dari Samosir yang berbelanja kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Karena memang daerah ini menjadi satu-satunya dermaga penyeberangan kapal dari Haranggaol ke Pulau Samosir dan sebaliknya. 

Seiring berjalannya waktu, pembangunan dermaga penyeberangan kapal semakin bertambah, membuat dermaga Haranggaol menjadi sepi. Orang-orang Samosir tidak lagi datang berbelanja, hingga akhirnya dermaga tutup hingga saat ini tidak ada lagi kapal penyeberangan. ” Kalau dulu orang dari Medan atau dari P.Siantar yang mau ke Samosir pasti lewat sini, begitu juga pulangnya sehingga ramai dan padat. Kini keadaan itu hanya tinggal kenangan,” ujar Aan.

Sejak itu, lanjut Aan, kawasan pantai mulai diisi dengan KJA, hingga kini jumlahnya sudah mencapai ribuan KJA. Aan juga membantah kalau KJA yang bertebaran di pantai Haranggaol itu adalah milik pengusaha luar. ” Semuanya milik petani di Haranggaol, tidak ada milik pengusaha dari luar,” sebut Aan, seraya mengatakan sejak adanya KJA perekonomian di Haranggaol kembali berputar, beberapa usaha rumah makan kembali hidup. 

” Secara pribadi saya dukung program destinasi pariwisata, tetapi pemerintah harus berikan ruang juga buat petani, bagaimana KJA bisa hidup berdampingan dengan pariwisata,” tambah Aan. 

Sementara Camat Haranggaol Horisan, Elise Sinaga, yang ditemui di kantornya, Kamis (18/11),  mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapat instruksi dari Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga untuk melakukan penertiban seluruh KJA yang ada di perairan Haranggaol.

Menurut Camat, bahkan perintah penertiban KJA itu sudah dilakukan sejak Juni 2021 lalu. Dari data yang ada, jumlah KJA yang ada di Haranggaol sebanyak 7406 unit/lubang yang dikelola sebanyak 340 KK. Sedang yang sudah berhasil dibongkar lebih dari 1000 lubang.

Pembongkaran dilakukan secara persuasif, tanpa ganti rugi. Asosiasi petani keramba membersihkan dengan suka rela, tahap pertama Juni – Oktober 2021 berhasil dibersihkan 763 lubang atau 10 persen dari jumlah total. Tahap kedua Nopember-Desember 2021, sampai memasuki hari ke 13 sudah berhasil dibongkar 244 lubang. ” Hingga akhir tahun, kami diberi target pembersihan 20 persen dari total KJA yang ada,” cetus Camat.

Kaji Ulang

Sementara, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ( DPRD-SU ) daerah pemilihan Siantar-Simalungun, Gusmiyadi, berharap agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kajian yang tuntas soal kebijakan mengenai status keramba jaring apung di Kawasan Danau Toba.

Kebijakan pengosongan KJA diperlukan kajian yang mendalam, karena keberadaan KJA tersebut melibatkan nasib orang banyak dan menyerap ribuan tenaga kerja, baik milik masyarakat maupun perusahaan. Selain itu, putaran uang dari hasil budidaya perikanan tersebut diperkirakan mencapai Rp3 triliun lebih pertahunnya. Sehingga penting sekali pemerintah melakukan kajian yang tuntas. Kajian dimaksud adalah termasuk upaya untuk melakukan semacam proyeksi jika kemudian kebijakan itu betul-betul diambil.  

” Kajian mendalam sangat perlu dilakukan karna menyangkut masa depan mereka yang akan kehilangan mata pencariannya,” ujar Gusmiyadi, politisi muda dari Partai Gerindra, kepada Waspada, Sabtu (20/11).

Lebih lanjut Gusmiyadi mengatakan, sepanjang kajian mendalam belum dilakukan, maka kebijakan untuk melakukan tindakan

pengosongan itu adalah tindakan yang kurang tepat, karena kita tidak bisa bermain-main dengan hidup orang banyak dan nasib ribuan orang yang mungkin bergantung dengan keramba jaring apung.

Pemerintah juga harus mampu mengkolaborasi dan harus juga memberikan opsi kemungkinan kegiatan keramba jaring apung itu pada skala tertentu dijadikan bagian yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata sehingga potensi konflik bisa dikurangi dari sana.

” Di beberapa tempat saya menemukan mereka (petani) tidak punya lahan yang bisa dioptimalkan untuk pertanian. Mereka hanya punya potensi air yang ada di Danau Toba sehingga ini bukan persoalan mudah untuk mengalihfungsikan mereka menjadi petani diluar dari pembudidaya ikan,” tukas Gusmiyadi. 

Disisi lain, juga ditemukan dibeberapa titik di seputar Danau Toba terjadi kegiatan penambangan liar galian C. ” Kita tentu tidak ingin satu sisi kita berusaha untuk menekan usaha KJA yang dilakukan oleh masyarakat, karena mereka tidak punya usaha lain, kemudian kegiatan pariwisata juga belum

diintensifkan buat mereka, maka tentu kita khawatir mereka bisa menjadi penggali tambang liar yang dampaknya jauh lebih membahayakan,” ujarnya lagi.

Dia berharap, sebelum pemerintah melakukan kajian yang tuntas termasuk dalam cara untuk pengalihan profesi masyarakat, maka harus lebih berhati-hati untuk menetapkan kebijakan. Pemerintah harus memastikan masyarakat pemilik KJA tetap mendapat penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.(Waspada/Hasuna Damanik).

:

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *