Ketua DPRK Pidie Desak Pusat Tuntaskan Semua Isi MoU

SIGLI (Waspada): Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Mahfuddin Ismail mendesak pemerintah pusat segera menuntaskan semua butir-butir MoU, antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdekan (GAM) di Helsinki.

Ketua DPRK Pidie Desak Pusat Tuntaskan Semua Isi MoU
Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail bersama dua unsur pimpinan DPRK Pidie lainnya memakai pakaian adat Aceh saat menjalani proses pengambilan sumpah dan jaji sebagai pimpinan DPRK Pidie di gedung dewan setempat. Senin (21/10) Waspada/Muhammad Riza
Demi kelangsungan perdamaian Aceh, pemerintah pusat perlu segera menuntaskan semua butir-butir MoU Helnsiki. Hal  ini ditegaskan Mahfuddin, saat menyampaikan pidato pertama usai dilantik sebagai Ketua DPRK Pidie Priode 2019-20124 di Gedung DPRK setempat. Senin (21/10).
Menurut dia, butir-butir yang terkandung dalam nota kesepahaman itu perlu segera diimplementasikan, karena itu adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secera berkelanjutan.
Dia juga mendesak pemerintah pusat segera mengalokasikan tanah pertanian yang pantas dan pekerjaan bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mantan tahanan  politik yang memperoleh amnesti, serta rakyat sipil yang mengalami kerugian akibat konflik. Desakan yang disampaikan Mahfuddin Ismail tersebut sesuai yang termaktub dalam MoU Helsinki poin 3,2 dan 5.
Dalam kesempatan itu, Mahfuddin Ismail juga mengingatkan pemerintah daerah setempat untuk mejalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. “Salah satu tujuan negara sebagaimana telah termaktub dalam konstitusi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum,” katanya.
Sejalan dengan itu, imbuh Mahfuddin, bahwa prinsip utama dalam mengembangkan kemandirian daerah adalah berlandaskan azas otonomi daerah dan menjalankan otonomi itu seluas-luasnya. Begitupun kata dia sesuai amanat dalam UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA), disebutkan bahwa otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu, yakni kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan rakyat Aceh.
Sementara dalam UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) secara spesifik pemerintah di dalam menetapkan norma, standar, dan prosedur serta pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Aceh dan Kabuaten/Kota dengan memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang telah diberikan tersebut.
Hal ini sebut dia sesuai yang disebut dalam pasal 7 dan pasal 11 UUPA. Dengan begitu pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota dilaksanakan secara berkelanjutan. Ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat Aceh. (b10)