Percepat Penurunan Stunting, BKKBN Gandeng AIPGI dan Pergizi - Waspada

Percepat Penurunan Stunting, BKKBN Gandeng AIPGI dan Pergizi

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada): Upaya percepatan penurunan angka stunting (gagal tumbuh) perlu keterlibatan berbagai pihak, mulai masyarakat, pemerintah, komunitas, pengusaha, akademisi dan media.

Untuk itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) dan Persatuan Ahli Gizi (Pergizi) Pangan Indonesia, Selasa (15/10) melaksanakan penandatangan perjanjian kerja sama di Jakarta. Acara digelar secara hibrid (luring terbatas dan daring).

Penurunan prevelensi angka stunting merupakan permasalahan prioritas nasional. Presiden Joko Widodo bahkan sudah memberikan perintah kepada BKKBN untuk memegang kendali terkait penanganan stunting dan diharapkan angka pravelensi stunting dapat turun hingga 14 persen pada 2024.

“Hal ini tentu saja memerlukan dukungan dan peran nyata dari berbagai pihak agar tujuan kita tercapai. Perguruan Tinggi dan akademisi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting. Perguruan Tinggi berperan menjaga keberlanjutan dalam mengembangkan program-program penurunan stunting, memberikan bukti ilmiah pada saat penyuluhan lapangan, memberikan pendampingan dalam pengembangan model pravelensi yang efektif serta bahan pembelajaran program penurunan stunting dan mengedukasi kepada masyarakat mengenai program-program tersebut,”ujar Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto saat memberi sambutan mewakili Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.

Stunting dapat disebabkan beberapa faktor yang dapat dikelompokkan pada penyebab permasalahan gizi yakni secara langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung yaitu mencakup kurangnya asupan gizi dan nutrisi serta kurangnya pemberian asi dan penyakit infeksi. Sementara penyebab tidak langsung yaitu sanitasi di pemukiman terkait air bersih, air minum, sarana sanitasi, pendidikan, lingkungan sosial serta pemberian makanan pada anak.

Tavip mengatakan, pada 5 agustus 2021 ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting disusul dengan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga beresiko stunting. Dalam dasar regulasi pelaksanaan dan draftnya berikan nama RANPASTI.

“Pelaksanaan percepatan penurunan stunting memiliki sasaran meliputi anak remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-9 bulan. Karena waktu kita hanya efektif 2,5 tahun sampai 2024 dalam hal ini kita perlu _shoot card_ agar tepat sasaran target yang akan kita tuju serta konvergensi di lingkup desa dan mikro keluarga menjadi lebih utama dan penting. Fokus intervensi dilakukan pada pendataan keluarga beresiko stunting, pendampingan semua calon pengantin, dan audit kasus stunting. Launching pendataan keluarga akan kita lakukan dalam waktu dekat oleh Pak Kepala BKKBN. Bahkan kita sudah melakukan pendataan keluarga yang sudah mencapai lebih dari 69 juta kepala keluarga dan itu mencapai lebih 95% dari populasi yang mau didata. Dalam hal ini kita akan jadikan data mikro untuk kita intervensi dalam penanganan stunting”, tambahnya.

Ketua Umum AIPGI, Prof. Dr. Hardiansyah menyambut baik kerja sama dengan BKKBN. Hal itu menunjukkan komitmen tinggi Pemerintah Indonesia akan pentingnya gizi dan kualitas manusia sebagai modal utama pembangunan Indonesia menuju Indonesia Tangguh.

“Kami segenap pengurus, anggota dan komponen AIPGI yang tersebar diratusan pendidikan tinggi dari Aceh sampai Papua siap bekerjasama dengan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting beserta segenap kementrian, dan lembaga, masyarakat, swasta dan berbagai mitra dan mendukung suksesnya pelaksanaan rencana aksi nasional penurunan stunting sesuai Arahan Presiden RI yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BKKBN,” pungkas Hardiansyah.(J02)

  • Bagikan