Jelang Akhir Periode 2014-2019, DPRD Sumut Bentuk Pansus, Pengamat: Tidak Efektif 

MEDAN (Waspada): Jelang berakhirnya masa jabatan periode 2014-2019, DPRD Sumut membentuk Pansus terhadap permasalahan pembangunan jalan provinsi Ruas Seribu Dolok-Saran Padang di Kab Simalungun. Pembentukan Pansus ini melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan di Gedung DPRD Sumut Jl Imam Bonjol Medan,  Senin (29/7).

Jelang Akhir Periode 2014-2019, DPRD Sumut Bentuk Pansus, Pengamat: Tidak Efektif 
Waspada/Ist

Pansus ini dibentuk untuk mengetahui persoalan belum adanya pembayaran yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut kepada kontraktor yang melakukan peningkatan struktur jalan provinsi Ruas Seribu Dolok-Saran Padang di Kab Simalungun. Kemudian, kontraktor tersebut mengadu ke pimpinan DPRD Sumut, lalu dilakukan rapat pimpinan hingga dibentuk Pansus tersebut. 

Paripurna pembentukan pansus dihadiri Sekdaprovsu Hj Sabrina dan hanya dihadiri beberapa anggota dewan dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) jajaran Pemprovsu.

Pansus yang dibentuk DPRD Sumut terkait pembahasan permasalahan pembangunan jalan provinsi ruas Seribu Dolok-Saran Padang di Kab Simalungun tahun 2018, yang keanggotaanya terdiri dari anggota dewan dari 9 fraksi (FP Golkar, F PDIP, FP Demokrat, FP Gerindra, FP Hanura, F PKS, F PAN, FP NasDem dan FPKB).

Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2018, ada 5 paket konstruksi di Dinas BMBK yang putus kontrak, salahsatunya Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Seribu Dolok-Saran Padang di Kab Simalungun. Kemudian pemeliharaan berkala jalan provinsi ruas Jl Marelan (Simp Jl Pertempuran-Batas Kota Medan), Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Sipangimbar-Batas Paluta (Tolang) di Kab Tapsel, Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Lolowua-Dola di Kab Nias dan pembukaan jalan pada ruas jalan provinsi Fabaliwa-Bts Nias Barat (Ringroad) di Kab Nias Barat. 

Pengamat Anggaran Elfenda Ananda menilai, Pansus tidak akan efektif dari sisi waktu yang tersisa di akhir periode mereka. Walaupun bisa saja sebagian mereka akan meneruskan Pansus tersebut seandainya belum berakhir.

"Selain itu, ada agenda lain yang tak kalah penting yaitu agenda pembahasan PAPBD 2019 dan pembahasan APBD 2020 yang seyogyanya periode ini juga yang membahas. Pansus yang dibentuk dengan waktu yang mepet tidak bisa menghasilkan sesuatu yang hendak dicapai. Sementara anggaran sudah begitu banyak keluar untuk kegiatan Pansus," tambahnya.

Dia khawatir Pansus yang dibentuk secara terburu-buru dan sebagian banyak anggota dewan yang akan berakhir menjadi alat bargaining untuk kepentingan kelompok maupun pribadi apabila ada permasalahan yang didapati di lapangan. "Pansus harus dibentuk secara transparan, efesien, efektif, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya. (h02)