Jelang 1 Tahun Kepemimpinan Eramas,  Ketua Komisi A : Bukan Sekda, Gubsu Yang Lemah

MEDAN (Waspada) : Jelang satu tahun kepemimpinan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah  pada 5 September 2019 mendatang, banyak pihak yang menuding Sekdaprovsu Hj Sabrina dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi titik lemah dari kepemimpinan tersebut.

Jelang 1 Tahun Kepemimpinan Eramas,  Ketua Komisi A : Bukan Sekda, Gubsu Yang Lemah

Mereka menuding Sekdaprovsu sangat lemah dan kurang gesit dalam membangun pola komunikasi antara eksekutif dan legislatif, bahkan menuding Sekdaprovsu berpotensi merusak hubungan Gubsu dan Wagubsu.

Kemudian, persoalan masing-masing OPD juga dituding belum menampakkan kinerja yang memuaskan guna mendukung keinginan Edy-Musa mewujudkan Sumut Bermartabat.  Bahkan, banyak yang meminta agar melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz menyatakan tidak setuju jika Sekdaprovsu dan kepala OPD dianggap menjadi titik lemah Eramas.

"Yang namanya pemerintahan itu, yang pegang perintah dan komando itu kepala daerah. Jadi tidak ada kelemahan kepala OPD, tidak ada kelemahan Sekda, yang ada kelemahan kepala daerah, jadi jika disebut-sebut ada yang lemah di pemerintahan ini, hal itu adalah kelemahan Gubernur," tegas Politisi Demokrat ini, Kamis (15/8).

Menurutnya, jika ada yang menilai kinerja Sekda dan OPD lemah saat ini, mungkin karena ada kebuntuan komunikasi diinternal provinsi Sumatera Utara. "Kebuntuan itu bisa diakibatkan oleh kelemahan saudara gubernur, karena yang memegang komando dan keputusan sepenuhnya itu kepala daerah. Untuk tingkat provinsi berarti saudara gubernur," pungkasnya. 

Memang tak bisa dipungkiri, lanjutnya, gaya dan isi pesan yang disampaikan oleh seorang Kepala daerah amat mempengaruhi opini publik dan kinerja para ASN yang bekerja. Bahkan, dalam banyak kasus, ketimpangan komunikasi antara Kepala Daerah dengan jajaran birokrasi mengakibatkan rusaknya kinerja birokrasi, serta jatuhnya wibawa pemerintah daerah di hadapan masyarakat.

"Bila ini terjadi maka akan berdampak besar pada efektivitas dan kinerja Pemerintah daerah sebagai organisasi publik yang berfungsi untuk menjadi pelayan masyarakat," jelasnya. 

Kemudian, sambungnya, terkait situasi menjelang setahun kepemimpinan Edy-Musa, memang diakuinya hampir belum ada program prioritas yang bisa dilihat atau dilaksanakan oleh gubernur.

"Yang terlihat hanyalah gubernur masih menyesuaikan diri dengan keadaan Sumut dan adaptasi ini menurut kita cukup lama. Harusnya Pak Edy sudah melakukan pemetaan sebelum menjadi Gubsu, caranya gampang suruh saja kepala OPD masing-masing membuat tabulasi kinerja mereka selama triwulan pada tahun anggaran berjalan," imbuhnya mengakhiri. (h02)