Waspada
Waspada » Wanita 60 Tahun Dipenjara 43 Tahun Karena Hina Raja Thailand
Internasional

Wanita 60 Tahun Dipenjara 43 Tahun Karena Hina Raja Thailand

Anchan (kanan), seorang mantan pegawai negeri sipil berusia 60 tahun, dijatuhi hukuman 43 tahun dan 6 bulan penjara karena menghina Raja. AP

BANGKOK, Thailand (Waspada): Pengadilan Thailand menjatuhkan vonis 43 tahun 6 bulan penjara terhadap seorang bekas pegawai negeri sipil (PNS) atas tuduhan menghina Raja Thailand.

Seperti dilansir Associated Press, Selasa (19/1/2021), wanita paruh baya ini dinyatakan bersalah melanggar hukum lese majeste yang secara ketat melarang penghinaan atau pencemaran nama baik Kerajaan Thailand.

Kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Thailand mengumumkan bahwa Pengadilan Kriminal Bangkok menyatakan wanita itu bersalah atas 29 dakwaan melanggar hukum lese majeste karena mengunggah klip audio ke Facebook dan YouTube dengan komentar yang dianggap mengritik Kerajaan Thailand.

Vonis 43 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan di tengah maraknya unjuk rasa menuntut reformasi monarki Thailand, langsung mendapat kecaman dari kelompok-kelompok HAM, termasuk kelompok HAM internasional seperti Human Rights Watch (HRW).

“Putusan pengadilan hari ini mengejutkan dan memberikan sinyal mengerikan bahwa tidak hanya kritikan terhadap kerajaan tidak akan ditoleransi, tapi juga akan dihukum berat,” ucap peneliti senior HRW, Sunai Phasuk, dalam tanggapannya.

Melanggar hukum lese majeste, atau yang dikenal sebagai pasal 112, bisa dihukum 3-15 tahun penjara per dakwaan.

Aturan hukum ini controversial, tidak hanya karena telah digunakan untuk menghukum hal-hal sederhana seperti menyukai postingan Facebook, juga karena siapa saja — tidak hanya anggota kerajaan atau pemerintah — bisa mengajukan laporan yang akan menyeret orang yang dituduh ke proses hukum bertahun-tahun.

Pengacara HAM Thailand mengidentifikasi wanita yang divonis itu bernama Anchan, yang disebut berusia 60-an tahun. Pengadilan Thailand awalnya mengumumkan vonisnya 87 tahun penjara, namun menguranginya separuh karena dia mengaku bersalah dalam sidang.

Kasus ini berawal 6 tahun lalu, saat sentimen antipemerintah berkembang usai kudeta militer tahun 2014 yang dipimpin Prayuth Chan-O-Cha, yang kini menjabat Perdana Menteri (PM) Thailand. Anchan ditahan di penjara mulai Januari 2015 hingga November 2018. (ap/m11)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2