Petani India Mogok Massal Menentang UU Pertanian Baru - Waspada

Petani India Mogok Massal Menentang UU Pertanian Baru

  • Bagikan
Puluhan ribu petani pada Selasa (8/12/2020) melakukan mogok massal dan berunjuk rasa menentang undang-undang pertanian baru yang bertujuan untuk meliberalisasi sektor pertanian negara itu. AFP

NEW DELHI, India (Waspada): Puluhan ribu petani India melakukan aksi satu hari mogok nasional pada Selasa (8/12/2020) waktu setempat setelah berhari-hari memblokir ibu kota New Delhi dalam upaya untuk memaksa pemerintah mencabut undang-undang pertanian yang baru.

Aksi mogok yang disebut Bharat Bandh itu dilakukan dengan memblokir jalan utama dan jalur kereta api di seluruh negeri sehingga mengganggu jalannya layanan transportasi dan aktivitas perkantoran.

Mereka juga mendapat dukungan dari serikat pekerja lainnya yang turut bergabung dalam aksi mogok nasional ini. Para petani menegaskan bahwa aksi mogok ini merupakan bentuk protes damai.

“Protes kami damai, dan kami akan terus melakukannya. Bharat Bandh adalah protes simbolis untuk menyatakan oposisi kami. Ini untuk menunjukkan bahwa kami tidak mendukung beberapa kebijakan pemerintah,” ujar pemimpin serikat petani Rakesh Tikait kepada wartawan.

Pemogokan itu terjadi setelah lima kali mediasi antara serikat petani dan pemerintah gagal. Mediasi putaran keenam berlangsung pada Rabu (9/12/2020). Mereka mendirikan kemah di dekat perbatasan New Delhi sejak 27 November untuk memprotes undang-undang pertanian baru itu.

Pada September, parlemen India mengeluarkan tiga rancangan undang-undang pertanian kontroversial yang bertujuan untuk meliberalisasi sektor pertanian negara itu. ketiga RUU kemudian disahkan menjadi undang-undang dan sontak memicu protes petani di seantero negeri.

Pemerintah berpendapat bahwa undang-undang baru akan memberikan kebebasan kepada petani untuk menjual produk mereka di luar pasar yang diatur dan membuat kontrak dengan pembeli dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa bersikeras bahwa undang-undang tersebut akan menghasilkan harga yang lebih baik dan membebaskan petani dari tengkulak tradisional yang mendominasi perdagangan. Pemerintah berharap kebijakan baru ini akan menggandakan pendapatan petani pada tahun 2022.

Sementara asosiasi petani mengatakan undang-undang tersebut tidak menjamin pembelian hasil pertanian melalui lembaga yang dikelola negara yang menjamin harga dukungan minimum (MSP), sehingga menggantungkan mereka pada belas kasihan perusahaan swasta yang sekarang diharapkan memasuki sektor pertanian yang bermasalah di negara itu.

Lebih dari 15 partai oposisi dan banyak pemerintah negara bagian yang tidak diperintah BJP mendukung aksi mogok tersebut. Pemerintah menuduh Kongres, partai oposisi utama, sebagai oportunis.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga menegaskan kembali dukungannya terhadap para petani India pekan lalu. Trudeau menyebut tindakan keras polisi terhadap protes petani “mengkhawatirkan” dan mengatakan mereka harus diizinkan untuk melakukan protes damai.

“Kanada akan selalu membela hak protes damai di mana pun di seluruh dunia. Dan kami senang melihat gerakan menuju deeskalasi dan dialog,” katanya kepada wartawan di Ottawa. (deutsche welle/m11)

 

  • Bagikan