Waspada
Waspada » Meski Diancam Militer, Demo Di Berbagai Kota Di Myanmar Jalan Terus
Internasional

Meski Diancam Militer, Demo Di Berbagai Kota Di Myanmar Jalan Terus

Demonstran di Yangon, Myanmar, Selasa (9/2/2021) terus melakukan unjuk rasa dengan mengabaikan ancaman militer yang akan melakukan "tindakan" terhadap kerumunan besar. AP

YANGON, Myanmar (Waspada): Para pengunjuk rasa kembali berkumpul di kota terbesar Myanmar, Yangon pada Selasa (9/2/2021), mengabaikan ancaman pihak militer yang akan melakukan “tindakan” terhadap kerumunan besar.

Dilansir dari Channel News Asia, di pusat kota San Chaung – di mana pertemuan-pertemuan saat ini dilarang – sejumlah guru berbaris di jalan utama, melambai memberi hormat tiga jari.

Kudeta militer pada 1 Februari lalu dan penahanan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi telah menimbulkan aksi protes selama berhari-hari di seluruh negara berpenduduk 53 juta orang itu.

Muncul gerakan pembangkangan sipil yang juga mempengaruhi pekerja di rumah sakit, sekolah dan kantor pemerintah.

Dalam pidato pertamanya setelah kudeta, pemimpin junta militer Min Aung Hlaing berjanji akan mengadakan Pemilu.

Ia juga mengulangi tuduhan militer atas kecurangan pemilu November 2020, yang dimenangkan secara telak oleh Partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi.

“Kami akan terus berjuang,” demikian pernyataan dari aktivis pemuda Maung Saungkha, yang menyerukan pembebasan tahanan politik dan ‘kehancuran kediktatoran’ serta penghapusan konstitusi yang memberi militer hak veto di parlemen.

Militer Myanmar memberlakukan larangan berkumpul lebih dari empat orang setelah puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di seluruh Myanmar dalam aksi demo menentang kudeta militer.

Kedutaan Besar Amerika Serikat mengatakan telah menerima laporan tentang pemberlakuan jam malam di dua kota yakni Yangon dan Mandalay. Jam malam diberlakukan mulai jam 8 malam sampai 4 pagi.

Dalam pidato pertamanya di televisi sebagai pemimpin militer, Min Aung Hlaing mengatakan akan membentuk ‘demokrasi yang benar dan disiplin’ berbeda dengan era pemerintahan militer sebelumnya yang membuat Myanmar dalam isolasi dan kemiskinan.

“Kami akan mengadakan pemilu multi partai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam pemilu itu, sesuai dengan aturan demokrasi,” katanya. Komisi pemilihan telah menepis tuduhan kecurangan dalam pemungutan suara tahun lalu.

Min Aung Hlaing tidak memberikan kerangka waktu tetapi junta mengatakan keadaan darurat akan berlangsung selama satu tahun.

Komentar itu menimbulkan kemarahan di media sosial, dengan beberapa orang memposting foto diri mereka sendiri sambil meletakkan satu jari di televisi saat dia berbicara.

Pemerintah Barat telah mengutuk kudeta itu, meskipun sejauh ini hanya ada sedikit tindakan konkret untuk menekan para jenderal.

Dewan Keamanan PBB telah menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya. Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus pada Jumat (12/2) untuk membahas krisis Myanmar atas permintaan Inggris dan Uni Eropa.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan sedang mempertimbangkan sanksi-sanksi. Dikatakan pihaknya akan “bergerak cepat” untuk memberikan tanggapannya. (cna/m11)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2