Waspada
Waspada » Mahathir Akan Ajukan Mosi Tidak Percaya Ke PM
Internasional

Mahathir Akan Ajukan Mosi Tidak Percaya Ke PM

Mahathir Mohamad aka mengajukan mosi tidak percaya di Parlemen pada 18 Mei. The Star

KUALA LUMPUR, Malaysia (Waspada): Mahathir Mohammad akan melayangkan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Parlemen.

Laman The Straits Times pada Kamis (7/5/2020) melaporkan, mantans PM Malaysia itu bakal mengajukan mosi tidak percaya ketika Parlemen bersidang pada 18 Mei. Rencana itu tertuang dalam surat tertanggal 4 Mei yang dikirim Mahathir ke Ketua Majelis Rendah Parlemen, Tan Sri Mohammad Ariff Md Yusof.

Di surat tersebut Mahathir menyatakan niatnya untuk mengajukan mosi, karena mengklaim Muhyiddin tidak memiliki dukungan mayoritas anggota Parlemen untuk menjadi PM.

Hal ini terjadi setelah Ketua Menteri Sabah Shafie Apdal, sebelumnya meminta mosi kepercayaan pada Mahathir dalam surat kepada Ariff. Surat ini viral di media sosial pada Rabu malam (6/5/2020).

Akan tetapi mosi Datuk Seri Shafie yang merupakan anggota parlemen untuk Semporna di Sabah, ditolak Ariff karena tidak sejalan dengan Pasal 43 Konstitusi Federal, yang berkaitan dengan wewenang raja untuk menunjuk perdana menteri.

“Oleh karena itu, saya tidak akan mengizinkan mosi dibawa ke sidang parlemen,” kata Ariff menanggapi. Shafie sebelumnya pada Kamis (7/5/2020) mengonfirmasi ia telah mengirim surat tertanggal 1 Mei itu kepada Ariff setelah ditekan wartawan di Sabah.

Akan tetapi menurut laporan The Star, Presiden Parti Warisan Sabah itu menolak menguraikan alasan untuk mengajukan mosi khusus, dengan mengatakan bahwa masalah tersebut akan dibahas pada waktu dan tempat yang tepat.

Tanggal 18 Mei akan menjadi kali pertama sidang parlemen digelar, sejak pemerintahan Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin Muhyiddin mengambil alih kekuasaan dari aliansi Pakatan Harapan (PH). Manuver dari Mahathir dan Shafie memantik lagi konflik politik Malaysia yang dimulai pada 24 Februari.

Saat itu, anggota Parti Pribumi Bersatu Malaysia – termasuk Muhyiddin – dan 11 anggota parlemen dari Parti Keadilan Rakyat (PKR) meninggalkan koalisi Pakatan Harapan, menyebabkan PH kehilangan mayoritas parlemennya.

PH kemudian digantikan oleh PN, aliansi yang dibentuk oleh Muhyiddin bersama Barisan Nasional (BN) yang dipimpin UMNO, dan Parti Islam Se-Malaysia yakni partai-partai yang bukan bagian dari pakta PH yang memenangkan pemilu 2018.

Meski PN mengambil alih kekuasaan, PH bersikeras bukan Muhyiddin atau PN yang sebenarnya mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. (the straits times/the star/m11)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2