Waspada
Waspada » ‘Kecurangan Pemilu’ Menjadi Pemicu Kudeta Militer Di Myanmar
Internasional

‘Kecurangan Pemilu’ Menjadi Pemicu Kudeta Militer Di Myanmar

Dalam foto bertanggal 6 Mei 2016 ini terlihat Aung San Suu Kyi, yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri, berjalan bersama Jenderal Senior Min Aung Hlaing (kanan). AP

NAYPYIDAW, Myanmar (Waspada): Kudeta militer Myanmar berawal dari sengketa hasil Pemilu 2020 yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Militer Myanmar menuding Pemilu pada November tahun lalu itu curang, dan mengancam akan mengambil tindakan.

NLD saat itu menang telak, meraup 83 persen kursi dan melanjutkan pemerintahan demokrasi Myanmar, yang baru 1 dekade lepas dari kediktatoran militer selama hampir 50 tahun.

Kantor berita Reuters pada Senin (1/2/2021) mewartakan, militer menuduh ada sejumlah kecurangan di Pemilu Myanmar, seperti nama pemilih yang digandakan pada daftar pemungutan suara.

Namun, militer Myanmar tidak membeberkan apakah kecurangan yang mereka tudingkan itu berdampak signifikan pada hasil Pemilu.

Klaim senada juga diungkapkan partai Union Solidarity and Development (USDP), bekas partai berkuasa yang dibentuk oleh militer, sebelum menyerahkan kekuasaan secara resmi pada 2011. USDP, yang dipandang sebagai partai militer, kalah memalukan di Pemilu Myanmar. Mereka hanya memenangi 33 dari 476 kursi.

Suu Kyi belum berkomentar tentang kemenangan partainya atau klaim militer Myanmar, tetapi NLD mengatakan tuduhan itu tidak berdasar dan setiap cacat di Pemilu tidak akan mengubah hasil.

Dari total 90 partai yang ikut Pemilu Myanmar, sekitar 17 di antaranya mengeluhkan ada kecurangan. Semua partai kecil, kecuali USDP. Namun, pengamat Pemilu mengatakan tidak ada kecurangan apapun di pesta demokrasi itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Myanmar pada Kamis pekan lalu juga menyatakan tidak ada kesalahan fatal yang bisa disebut penipuan atau suara yang didiskreditkan.

Juru bicara militer Myanmar, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, pekan lalu mengadakan konferensi pers tentang tuduhan tersebut. Dia berujar, militer akan bertindak dan menggunakan semua opsi seperti Mahkamah Agung guna memggugat hasil Pemilu Myanmar 2020.

Saat ditanya apakah militer akan bekerja sama dengan pemerintah dan legislatif yang baru, dia menjawab “Lihat dan nantikan saja”. Kemudian ketika ditanya apakah kudeta akan dibatalkan, Zaw Min Tun berkata “Tidak bisa dipastikan”.

Selanjutnya pada Sabtu (30/1/2021) militer Myanmar berkata akan melindungi dan mematuhi konstitusi, serta bertindak sesuai hukum.

Undang-undang Myanmar menetapkan panglima tertinggi hanya dapat mengambil alih kekuasaan dalam keadaan ekstrem, yang dapat menyebabkan disintegrasi serikat, disintegrasi solidaritas nasional, dan hilangnya kekuasaan berdaulat.

Akan tetapi tindakan itu hanya bisa diambil dalam keadaan darurat, dan yang bisa mendeklarasikannya hanya presiden sipil. Panglima tertinggi Myanmar sekarang adalah Jenderal Min Aung Hlaing.

Pekan lalu ia membuat komentar panas dengan berujar, konstitusi adalah ibu hukum untuk semua hukum. Jika tidak dipatuhi, maka harus dicabut. Ia pun mencontohkan situasi serupa yang pernah terjadi di Myanmar. (reuters/m11)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2