Waspada
Waspada » Kaum Muda Thailand Menuntut Demokrasi Dan PM Prayut Mundur
Internasional

Kaum Muda Thailand Menuntut Demokrasi Dan PM Prayut Mundur

Puluhan ribu pengunjuk rasa prodemokrasi berkumpul di Monumen Demokrasi Bangkok, Thailand, Minggu, guna menuntut PM Prayut Chan-o-cha lengser dari kekuasaannya. AP

BANGKOK, Thailand (Waspada): Puluhan ribu orang yang dipimpin oleh para mahasiswa melakukan demonstrasi di jalanan ibu kota Bangkok, Thailand, menuntut Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha lengser dari kekuasaan.

Menurut peneliti Senior Human Rights Watch (HRW) Thailand, Sunai Phasuk, mengungkapkan ini merupakan sebuah fenomena baru akan kesadaran politik warga negara Gajah Putih.

“HRW menyaksikan puluhan ribu demonstran mengambil alih ruas jalan Bangkok untuk bergabung dalam protes terbesar yang dipimpin oleh mahasiswa. Protes ini menuntut demokrasi dan pengakuan hak asasi di #Thailand. Ini merupakan fenomena baru dari kesadaran politik,” katanya seperti dikutip dari akun Twitter @sunaibkk, Senin (17/8).

Melansir Bangkok Post, Kepolisian Thailand melaporkan pada Minggu (16/8) pukul 19.00 setempat, sebanyak 12 ribu demonstran menutup persimpangan jalan Monumen Demokrasi Bangkok. Namun, demonstran mengklaim bahwa massa melebihi 20 ribu orang.

Aksi protes oleh mahasiswa ini merupakan yang terbesar yang pernah dilihat kerajaan sejak Prayut melakukan kudeta pada 2014. Para demonstran yang didominasi mahasiwa ini telah mengadakan protes rutin hampir setiap hari di seluruh negeri selama sebulan terakhir.

Mereka mengecam Prayut yang merupakan mantan panglima militer yang memimpin kudeta pada 2014 silam. Demonstran memiliki tiga tuntutan, yaitu membubarkan kepemimpinan Prayut, mengamandemen konstitusi, dan memiliki kebebasan mengritik pemerintah.

Mereka menuntut perombakan pemerintah dan penulisan ulang konstitusi bernaskah militer 2017, yang mereka yakini condong pada pemilu tahun lalu untuk mendukung partai yang berpihak pada militer Prayut.

Demonstrasi berpuncak pada Minggu petng saat demonstran mengambil alih Monumen Demokrasi Bangkok.

Monumen Demokrasi Bangkok sendiri merupakan bangunan bersejarah yang menandai revolusi 1932 yang mengakhiri absolutisme kerajaan.

Jika tuntutan tidak perpenuhi pada September mendatang, para demonstran mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi.

Demostrasi rutin ini memanas dalam 2 minggu terakhir saat aparat keamanan menangkap tiga aktivis. Mereka kemudian dibebaskan dengan jaminan setelah dituduh melakukan aksi penghasutan.

Terinspirasi oleh gerakan demokrasi Hong Kong, para pengunjuk rasa mengklaim tidak memiliki pemimpin dan sebagian besar mengandalkan kampanye media sosial untuk menarik dukungan.

Analis politik Universitas Ubon Ratchathani Titipol Phakdeewanich menilai besarnya gelombang demonstran membawa pesan kepada pemerintah bahwa rakyat tak bisa lagi ditekan dengan hukum yang berlaku.

“Mereka tidak dapat selamanya menggunakan mekanisme hukum untuk melawan rakyat. Mereka dapat melihat bahwa itu (hukum) hanya digunakan untuk melayani kepentingan militer dan partai-partai yang mapan,” katanya. (channel news asia/m11)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2