Waspada
Waspada » Jenderal Min Aung Hlaing Di Balik Kudeta Myanmar
Internasional

Jenderal Min Aung Hlaing Di Balik Kudeta Myanmar

Panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mendapat sorotan setelah pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan tokoh senior pemerintahan ditahan dalam kudeta militer. Myanmar Now

NAYPYITAW, Myanmar (Waspada): Semua mata tertuju ke Panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, setelah pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan tokoh senior pemerintahan ditahan dalam kudeta militer.

Min Aung Hlaing diketahui pernah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS) terkait operasi militer Myanmar terhadap warga etnis Muslim Rohingya.

Seperti dilansir Reuters, Senin (1/2/2021), militer Myanmar dalam pernyataan via televisi miliknya, Myawaddy Television, mengumumkan pihaknya mengambil alih kekuasaan dan menetapkan masa darurat selama satu tahun ke depan.

Militer juga mengumumkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada Jenderal Min Aung Hlaing sebagai Panglima Militer Myanmar.

Sosok Min Aung Hlaing yang berusia 64 tahun ini diketahui menjauhi aktivisme politik yang menyebar luas saat dia masih kuliah jurusan hukum di Universitas Yangon tahun 1972-1974 silam.

“Dia pria yang tidak banyak bicara dan biasanya tidak menonjolkan diri,” tutur mantan teman sekelasnya kepada Reuters tahun 2016 lalu.

Saat mahasiswa lainnya ikut unjuk rasa, Min Aung Hlaing mendaftar untuk bergabung dengan universitas militer utama, Akademi Dinas Pertahanan (DSA).

Dia berhasil dalam upaya ketiganya tahun 1974. Menurut salah satu teman satu kelas di DSA, Min Aung Hlaing merupakan seorang kadet biasa.

“Dia dipromosikan secara teratur dan secara lambat,” tuturnya. Teman Min Aung Hlaing di DSA ini mengaku kaget saat mengetahui dia sudah naik pangkat hingga melampaui pangkal perwira menengah.

Tentara pendiam yang menjadi politikus

Min Aung Hlaing mengambil alih militer Myanmar tahun 2011 saat dimulainya masa transisi menuju demokrasi di negara itu. Para diplomat di Yangon menuturkan bahwa pada masa jabatan pertama Suu Kyi tahun 2016, Min Aung Hlaing berubah dari tentara pendiam menjadi politikus dan tokoh publik.

Para pengamat mencatat bahwa Min Aung Hlaing banyak menggunakan Facebook untuk mempublikasikan aktivitasnya dan rapat-rapatnya dengan para pejabat lainnya dan kunjungannya ke wihara.

Akun Facebook miliknya menarik ratusan ribu pengikut sebelum diblokir terkait operasi militer Myanmar yang sarat kekerasan terhadap Rohingya tahun 2017 lalu.

Menurut para diplomat dan pengamat kepada Reuters, sosok Min Aung Hlaing banyak mempelajari transisi politik di negara-negara lainnya dan melakukan banyak hal yang diperlukan demi menghindari kekacauan seperti di Libya dan negara Timur Tengah lainnya usai unjuk rasa mencuat tahun 2011 lalu.

Sebagai Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing tidak pernah menunjukkan pertanda bahwa dia siap menyerahkan 25 persen alokasi kursi militer dalam parlemen Myanmar.

Dia juga tidak mengizinkan adanya perubahan apapun dalam Konstitusi Myanmar yang melarang Suu Kyi menjadi presiden.

Baru-baru ini, militer Myanmar mengeluhkan adanya kejanggalan dan ketidakberesan dalam daftar pemilih untuk pemilu 8 November 2020, yang seperti diprediksi, dimenangkan oleh Partai Liga Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi.

Min Aung Hlaing memperpanjang masa jabatannya di pucuk kepemimpinan militer untuk lima tahun lagi pada Februari 2016. Hal ini mengejutkan para pengamat yang memperkirakan dia akan mundur pada tahun itu saat perombakan kepemimpinan militer rutin digelar.

Dijatuhi sanksi oleh AS

Operasi militer Myanmar di wilayah Rakhine tahun 2017 membuat lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Para penyidik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan operasi militer Myanmar melibatkan praktik pembunuhan massal, pemerkosaan bergiliran dan aksi pembakaran secara luas. PBB juga menuduh operasi militer Myanmar dilakukan dengan ‘niat genosida’.

Merespons hal itu, AS menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan tiga pejabat tinggi militer Myanmar lainnya tahun 2019.

Sejumlah kasus dan gugatan hukum diajukan ke berbagai pengadilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional, terkait kekejaman militer Myanmar terhadap Rohingya.

Tahun 2019, penyidik PBB mendorong para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi finansial terarah terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan militer Myanmar. (reuters/m11)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2