Waspada
Waspada » Iran-Palestina Lawan Perdamaian Timur Tengah Usulan Trump
Headlines Internasional

Iran-Palestina Lawan Perdamaian Timur Tengah Usulan Trump

Pemukiman Yahudi di tepi Barat. Usulan perdamaian Donald Trump mendapat banyak penolakan. AP

TEHERAN, Iran (Waspada): Iran menyatakan bahwa usulan perdamaian Israel-Palestina yang dipaparkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump adalah pengkhianatan. Iran juga menyebut usulan itu pasti gagal.

“Rencana perdamaian memalukan yang diberlakukan oleh Amerika terhadap Palestina adalah pengkhianatan abad ini dan ditakdirkan untuk gagal,” demikian pernyataan kementerian luar negeri Iran, seperti dilaporkan AFP, Rabu (29/1/2020).

Seperti diketahui, Trump pada Selasa (28/1/2020) merilis ide yang sudah lama ditunggu-tunggu terkait rencana AS mengakhiri konflik Israel-Palestin, yaitu usulan Perdamaian Timur Tengah. Usulan itu menekankan Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak terbagi.

“Apa yang disebut ‘Visi untuk Perdamaian’ hanyalah proyek impian pengembang real estat yang bangkrut.” Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di Twitter.

“Tapi itu adalah mimpi buruk bagi kawasan dan dunia dan, semoga, seruan bagi semua Muslim yang menggonggong ke pohon yang salah,” lanjut Zarif, yang negaranya tidak mengakui Israel.

Trump memaparkan usulannya sebagai satu-satunya peluang bagi Palestina untuk meraih kemerdekaan sejati. Berdasarkan rencana ini, Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel saja, yang keamanannya akan dijamin dalam kesepakatan.

Rencana perdamaian itu juga akan menawarkan pihak Palestina wilayah berdampingan bagi negara itu dan juga bantuan keuangan dalam jumlah besar, dengan syarat Palestina memenuhi sejumlah tuntutan.

Israel Dominasi Tepi Barat

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan menetapkan Abu Dais sebagai ibu kota Palestina. Abu Dais terletak di pinggiran Yerusalem. Sejak 2017, AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

“Ibu kota negara Palestina adalah Abu Dais, di Yerusalem Timur. Israel akan mendominasi seluruh permukiman Yahudi di Tepi Barat,” kata Netanyahu, seperti dilaporkan saluran televisi Israel, Makan 33, Rabu (29/1/2020).

Menurut Netanyahu, AS sudah menetapkan persyaratan tertentu ke Palestina untuk memulai negosiasi, termasuk mengakui kedaulatan Israel atas Yerusalem. Ia juga menekankan bahwa jika persyaratan ini tak dipenuhi, maka tidak akan pernah ada perubahan di Area C di Tepi Barat.

“Di saat yang sama, Israel akan menerapkan undang-undang atas Lembah Yordania, atas seluruh komunitas Yahudi di Yudea dan Samaria, dan area lainnya yang ditunjuk sebagai bagian dari Israel, yang sudah disetujui oleh AS untuk diakui sebagai bagian dari Israel,” kata dia lagi.

Netanyahu juga berjanji tidak membangun permukiman baru atau memperluas konstruksi di Area C selama empat tahun. Di bawah Perjanjian Oslo 1995 yang disepakati antara Israel dan otoritas Palestina, Tepi Barat -termasuk Yerusalem Timur- dibagi menjadi tiga bagian yakni Area A, B,dan C.

Berdasarkan perjanjian itu, Israel mencegah warga Palestina membangun permukiman di Area C, yang berada di bawah kendali Israel. Area C saat ini menampung 300.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah orang-orang Badui Palestina dan penggembala yang sebagian besar tinggal di tenda, karavan, dan gua.

Palestina Menolak dan Melawan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa menekankan bahwa tidak mungkin menerima negara Palestina tanpa Yerusalem. Abbas memperingatkan, Palestina akan melawan rencana perdamaian dengan seluruh tenaga dan kerja keras untuk menggagalkannya.

“Sebuah negara Palestina tidak dapat diterima tanpa kota Yerusalem. Yerusalem tidak untuk dijual,” kata Abbas, dalam pertemuan kepemimpinan Palestina di Ramallah, Tepi Barat.

Dia juga menegaskan kembali komitmennya mengadakan pemilihan umum Palestina di Kota Yerusalem. “Setelah kami mendengar omong kosong ini dari Trump, kami katakan ‘tidak’ seribu kali pada kesepakatan abad ini,” ujar Abbas.

“Kami tidak akan berlutut dan menyerah. Konspirasi dan apa yang disebut rencana perdamaian akan gagal dan menghilang. Mereka tidak akan menciptakan hak-hak baru dan itu tidak akan mengikat,” kata dia, menegaskan.

Abbas menganggap kesepakatan AS menjadi akhir dari Deklarasi Balfour dan sebenarnya rencana itu tergantung pada deklarasi tersebut. Deklarasi Balfour berisi janji pemerintah Inggris melalui Menteri Luar Negeri Arthur James Balfour pada 1917 untuk mendirikan rumah nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina.

Dia menegaskan kembali penolakannya terhadap AS yang secara sepihak menyeponsori proses perdamaian Palestina-Israel. “Kami bukan orang-orang teroris dan (kami) berkomitmen memerangi terorisme,” ungkap Abbas. (afp/ap/anadolu/And)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2