Waspada
Waspada » Internet Diputus, Warga Myanmar Unjuk Rasa Tolak Kudeta Militer
Internasional

Internet Diputus, Warga Myanmar Unjuk Rasa Tolak Kudeta Militer

Ribuan orang di Yangon, Myanmar, pada Minggu (7/2/2021), melakukan unjuk rasa menolak kudeta militer serta menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi. AP

NAYPYITAW, Myanmar (Waspada): Ribuan pengunjuk rasa anti-kudeta di Myanmar turun ke jalan pada Minggu (7/2).

Aksi unjuk rasa kembali dilakukan setelah pemutusan internet gagal menahan kemarahan masyarakat atas penggulingan pemimpin terpilih oleh militer Aung San Suu Kyi.

Unjuk rasa ini menjadi protes terbesar dimana puluhan ribu orang datang ke kota-kota di seluruh negeri untuk mengutuk kudeta. Ribuan pengunjuk rasa berbaris di Yangon, sambil membunyikan klakson mobil.

Mereka mengangkat spanduk – mengatakan “Kami tidak ingin kediktatoran militer” – dan membawa bendera merah khas partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Suu Kyi.

“Kami akan bergerak maju dan terus menuntut sampai kami mendapatkan demokrasi. Jatuhkan kediktatoran militer,” kata pengunjuk rasa Myo Win (37).

Beberapa memberikan hormat tiga jari yang diilhami oleh film Hunger Games dan digunakan sebagai simbol perlawanan oleh pengunjuk rasa pro-demokrasi di Thailand tahun lalu.

Polisi anti huru hara ditempatkan di sekitar lokasi unjuk rasa, termasuk meriam air. Sejauh ini tidak ada bentrokan besar yang dilaporkan.

“Militer dan polisi harus memastikan hak untuk berkumpul secara damai sepenuhnya dihormati dan para demonstran tidak dikenakan pembalasan,” kata kantor Hak Asasi Manusia PBB setelah protes hari Sabtu (6/2).

Seruan online untuk memprotes pengambilalihan kekuasaan oleh militer memicu pembangkangan, termasuk warga di seluruh daerah yang terus memukul panci dan wajan – sebuah praktik yang secara tradisional dikaitkan dengan mengusir roh jahat.

Ketika protes memanas minggu ini, militer memerintahkan memutus jaringan telekomunikasi dan membekukan akses ke Facebook, layanan yang sangat populer di negara itu dan bisa dibilang sebagai mode komunikasi utama.

Facebook menjadi platform awal pembentuk “Gerakan Pembangkangan Sipil” yang membawa pegawai negeri, tenaga medis profesional hingga guru dan dosen untuk menyampaikan protes soal kudeta hingga melakukan mogok kerja.

Dalam video live Facebook, terlihat para pengunjuk rasa Yangon berbaris di sejumlah jalan, berhadapan dengan polisi anti huru hara yang berjaga di beberapa lokasi. Tidak diketahui jelas bagaimana siaran Facebook bisa diakses.

Sejak protes memanas, militer telah menutup akses media sosial lainnya, termasuk Twitter.

“Para jenderal sekarang berusaha untuk melumpuhkan gerakan perlawanan warga – dan menjaga masyarakat dunia untuk tidak mengetahui kondisi Myanmar – dengan memutus hampir semua akses internet,” kata Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar.

Setelah kudeta, militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun dan berjanji untuk mengadakan pemilihan baru.

Kudeta Myanmar dikecam oleh komunitas internasional, dimana Presiden AS Joe Biden memimpin seruan kepada para jenderal untuk melepaskan kekuasaan dan membebaskan mereka yang ditangkap. (afp/m11)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2