Waspada
Waspada » Diduga Dibredel, Media Terbesar Filipina Tutup
Internasional

Diduga Dibredel, Media Terbesar Filipina Tutup

MANILA, Filipina (Waspada): Stasiun televisi dan radio terbesar di Filipina, ABS-CBN, terpaksa berhenti mengudara. Media ini diduga dibredel lantaran kerap melontarkan kritikan tajam terhadap Presiden Rodrigo Duterte.

Seperti dilansir laman Deutsche Welle (DW), Rabu (6/5/2020), ABS-CBN berhenti mengudara usai gagal memperpanjang izin siarannya. Lisensi siaran yang berlaku selama 25 tahun berakhir pada Selasa (5/5/2020).

ABS-CBN sempat mencoba mengajukan perpanjangan izin siaran kepada parlemen Filipina. Namun hingga kini permohonan tersebut belum juga dibahas. Hal itu pun memperkuat tuduhan bahwa pemerintah Filipina memberedel media-media kritis.

“Bagi kami pembredelan ini sangat menyakitkan, juga sama menyakitkannya buat jutaan warga Filipina yang menganggap layanan kami penting buat mereka,” kata Direktur ABS-CBN, Mark Lopez, di depan kamera sebelum kanal ditutup.

Kendati demikian, Kementerian Kehakiman mengatakan ABS-CBN bisa mengajukan banding atas keputusan pemerintah tidak memperpanjang izin siaran mereka.

Perseteruan ABS-CBN dengan Duterte itu berawal pada 2016. Kala itu, Duterte menuduh stasiun televisi membatalkan tayangan iklan kampanye secara sepihak, tanpa mengembalikan uang yang telah dibayarkan.

Begitu Duterte berkuasa, ABS-CBN sejak awal mengkritik gaya kepemimpinan Duterte. Terutama terkait perang narkoba yang menimbulkan banyak korban jiwa.

Februari silam Jaksa Agung Jose Calida mengajukan permintaan penghentian izin operasi ABS-CBN kepada Mahkamah Agung. Pemerintah beralasan pihak manajemen melanggar ketentuan lisensi yang melarang saham media nasional dijual kepada pihak asing. ABS-CBN menepis tuduhan tersebut.

Awal 2019 silam ABS-CBN sempat berusaha meredakan ketegangan dengan meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Duterte. Namun Jaksa Agung Jose Calida bersikeras menuntut penutupan stasiun. Saat ini kasus tersebut masih dibahas di Mahkamah Agung.

Organisasi HAM dan lembaga pers Filipina pun bereaksi keras atas berhentinya ABS-CBN mengudara. Mereka sontak menuduh pemerintah melancarkan perang terhadap kebebasan berpendapat.

“Ini menjadi pukulan serius bagi kebebasan pers di FIlipina,” kata Carlos Conde dari Human Rights Watch. “Sulit membayangkan Duterte tidak berurusan apapun dengan perintah penutupan ini,” imbuhnya.

Sementara Butch Olano dari Amnesty International menilai langkah pemerintah “sangat tidak bertanggungjawab di saat warga sedang menghadapi pandemi Covid-19.”

“Ini adalah hari yang gelap bagi kebebasan media di Filipina, mengingatkan kita pada UU Darurat Militer ketika rejim diktatur mengambilalih semua kantor berita,” kata dia. (dw/m11)

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2