Waspada
Waspada » 22 Pensiunan Tentara Turki Dipenjara Seumur Hidup Terkait Kudeta
Internasional

22 Pensiunan Tentara Turki Dipenjara Seumur Hidup Terkait Kudeta

Senjata dan pakaian para tentara yang terlibat kudeta pada 2016 lalu berserakan di jalanan Kota Istanbul, Turki. Pengadilan di Ankara pada Rabu (7/4/2021) menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 22 pensiunan tentara terkait kudeta yang hendak menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan. New York Times

ANKARA, Turki (Waspada): Pengadilan di Ankara, Turki, pada Rabu (7/4/2021) waktu setempat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 22 pensiunan tentara.

Mereka didakwa bersalah karena terlibat dalam upaya kudeta untuk menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada 2016. Selain itu, pengadilan di Ankara juga menyelidiki 497 mantan tentara, termasuk anggota pengawal presiden, yang diduga terlibat dalam upaya kudeta tersebut.

Rencana penggulingan itu termasuk penyanderaan penyiar stasiun televisi Turki, yang dipaksa untuk membacakan pernyataan perampasan pemerintahan oleh pemimpin militer.

Para pensiunan tentara yang dipenjara seumur hidup termasuk mantan Letnan Klonel Umit Gencer, yang dihukum dengan dakwaan melanggar tatanan konstitusional.

Melansir Al-Jazeera, Kamis (8/4/2021), ia dinyatakan bersalah karena memaksa stasiun televisi TRT membacakan deklarasi kudeta. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada mantan Mayor Fedakar Akca, karena memimpin tim dari resimen ke markas besar staf umum pada 2016.

Mantan mayor lainnya, Osman Koltarla, bersalah atas keamanan Istana Presiden pada saat itu. hukuman seumur hidup menggantikan hukuman mati yang dihapuskan pada 2004.

Putusan itu dibacakan di ruang sidang terbesar di negara itu, di kompleks penjara Sincan dengan agenda persidangan pembacaan vonis atas kasus kudeta.

Awal pekan ini, Erdogan juga melayangkan tuduhan kepada 104 mantan personel angkatan laut berpangkat tinggi yang juga diduga terlibat kudeta. Setidaknya 10 dari mereka ditahan sebagai bagian dari penyelidikan.

Langkah itu dikecam oleh sekutu Barat dan kelompok hak asasi manusia (HAM) sebagai tindakan keras melalui lembaga peradilan. Pemerintahan Erdogan dituding menggunakan isu kudeta 2016 sebagai dalih untuk membungkam oposisi di negara tersebut. (al Jazeera/m11)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2