Waspada
Waspada » Prokes Gali Kearifan Lokal 
Hiburan Medan Sumut

Prokes Gali Kearifan Lokal 

KISARAN (Waspada) : Masyarakat saat ini terpecah menjadi dua bagian antara percaya dan tidak percaya dengan adanya pandemi Covid-19, seyogiyanya sosialisasi Prokes harus menggali budaya kearifan lokal.
Hal itu terungkap dalam zoom meeting Focus Discussion Group diselenggarakan Harian Waspada tema Faktor Budaya dalam Kenormalan Baru dimoderatori DR Dedi Sahputra dengan pembicara, Sapriadi dari Biro Kisaran dan Agam dari Aceh Tamiang, Sabtu, (31/10). Diskusi ini diikuti wartawan Waspada dari berbagai daerah seperti Medan, Aceh, Sumut, dan Jakarta.
Sapriadi dalam kesempatan itu menyatakan, di awal-awal masa pandemi Covid-19, masyarakat masih percaya dengan pemerintah terutama gugus tugas yang menyatakan betapa bahayanya virus Corona. Namun lama kelamaan, kepercayaan itu mulai terkikis oleh adanya peraturan dan imbauan yang bertentangan antara satu dengan lainnya.
Sebagai contoh katanya, satu sisi, pemerintah melarang berkumpul dalam pengajian, sekolah, dan pesta pernikahan, sementara di sisi lain, ‘pesta demokrasi’ pilkada tetap digulirkan, padahal dikhawatirkan bisa menjadi bom kluster baru.
Berkaitan dengan budaya masyarakat dalam menjalankan new normal dan Prokes 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), Sapriadi menuturkan ada hambatan utama yang dialami. Bila mengenakan masker dan mencuci tangan masih bisa dilaksanakan sebagian besar masyarakat, maka menjaga jarak sedikit sekali yang menerapkan.
Hal ini terjadi karena berkumpul bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Asahan dengan kultur dominannya Melayu, Jawa, Batak, sudah menjadi budaya lokal dan sangat mendarah daging. Masyarakat ‘bandel’ yang tidak mau menerapkan social distancing ini pula termasuk dalam warga negara yang tidak percaya dengan adanya virus Corona.
Namun kata Sapriadi, bukan berarti tidak ada budaya yang wajib menerapkan social distancing dalam etnis tertentu. Sebagai contoh, dalam Budaya Batak dan Pakpak, seorang menantu perempuan sangat dilarang berbicara tatap muka langsung dengan mertua laki-laki, tidak terkecuali di muka umum, sehingga mereka harus tetap menjaga jarak.
Tidak diketahui secara pasti kapan aturan tidak tertulis ini dimulai dan sanksi yang dihadapi bagi pelanggar, namun menjaga jarak ini masih kental diterapkan di kalangan masyarakat Batak dan Pakpak. Kearifan lokal seperti inilah yang perlu digali oleh pemerintah untuk menyukseskan program new normal Pandemi Covid-19.
Sementara pembicara kedua, Agam menjelaskan perlunya pemerintah melibatkan tokoh agama dan tokoh adat untuk menyosialisasikan program pencegahan penyebaran Covid-19. Jangan hanya TNI, Polri, Pemkab, Pemko, dan Gugus tugas, karena para tokoh adat ini lebih dekat ke masyarakat dan tentunya lebih ditaati imbauannya.
Di Aceh Tamiang sendiri ungkapnya, juga terjadi standard ganda pemerintah dalam menyikapi dan menerapkan aturan jaga jarak. Sebagai contoh, sekolah tidak diperbolehkan secara langsung dan tatap muka, sedangkan kegiatan lain seperti wiridan, yasinan, tidak ada pelarangan.
Sementara kendala yang dihadapi dari sisi budaya yakni berkumpulnya masyarakat di warung kopi mengabaikan penerapan jaga jarak. Budaya ini sangat sulit dilarang karena warung kopi merupakan sumber informasi, silaturahmi, diskusi, dan hiburan bagi masyarakat.
Sedangkan budaya yang telah bergeser karena Pandemi Covid-19 katanya menanggapi pertanyaan dari wartawan Waspada Jakarta, Dian W, ialah kebiasaan orang tua yang dulunya menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah, kini harus turut terlibat. Bahkan katanya, orang tua yang tidak punya dasar ilmu guru pun harus terjun langsung mengajari anaknya di rumah.
Di menit terakhir sebelum diskusi ditutup, Moderator DR Dedi Sahputra menyatakan etnis Karo juga memiliki budaya jaga jarak antara menantu dan mertuanya. Bahkan saat ini Dedi sedang mengajukan proposal penelitian terkait budaya social distancing ini di salah satu daerah di Langkat yang dihuni suku Karo.
Dedi juga setuju pemerintah menggali kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat yang menerapkan istilah jaga jarak guna menyingkronkan.
Patuh Aparat.
Sehari sebelumnya Forum Discussion Group dipandu Dr Dedi Sahputra ini membahas Tahapan Pilkada Serentak terhadap kemungkinan klaster baru covid19.
Fenomena masyarakat cenderung patuh kepada aparat daripada menjalankan peraturan kesehatan menjadi kerisauan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Demikian antara lain Mohot Lubis sebagai Pembicara dari Tabagsel mengungkapkan hal itu dalam Zoom Meeting Wartawan Waspada se Indonesia Jumat (30/10) dengan topik “Pilkada di Tengah Pandemi”.
Mohot Lubis memaparkan realita prilaku masyarakat yang belum merespon sepenuhnya Protokol Kesehatan, hanya patuh saat razia Yustisia dan memakai masker saat tiba di tujuan fasilitas publik.
Menanggapi hal ini Dian Warastuti wartawan Waspada di DKI Jakarta memberi bandingan dengan strategi Satgas Covid19 DKI Jakarta yang antara lain memberi hukuman kepada para pelanggar Prokes.
Klaster TPS.
Redaktur Sumut David Swayana S.Sos menyampaikan beberapa titik yang harus jadi perhatian wartawan sekaligus keprihatinannya melihat tahapan Pilkada di Kota Medan.
” Waspadai TPS TPS akan menjadi klaster baru penyebaran Covid19,”cetus David.
Kabiro Waspada Asahan-T.Balai-Batubara Nurkarim Nehe MSP sebagai penanggap memberi saran bahwa kenyataannya Pilkada tetap berlangsung bahkan tahapan sudah berjalan.
“Sebagai wartawan kita tak perlu punya rasa pesimis, skeptis, optimis apalagi menjustice. Kita saksikan, catat, siarkan untuk perbaikan tahapan berikutnya,” ujar Nehe.
Nehe mengambil contoh di Asahan ada tiga Paslon, semua jajarannya termasuk KPU Asahan dan Bawaslu Asahan menerapkan Prokes. Dikatakan selalu terlihat justru massa yang didatangi atau datang ke acara Paslon ada yang belum mematuhi Prokes.
Nehe menyarankan apa yang disampaikan Pembicara Mohot Lubis, penanggap Redaktur Sumut David Swayana S.Sos, Kabiro Tabagsel Sukri Falah dan Dian Warastuti wartawan Waspada di Jakarta, menjadi bahan dasar peliputan Pilkada ke depan terkait Protokol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid19.
“Mari kita bersinerji dengan KPU dan Bawaslu mengcover tahapan Pilkada yang sedang berlangsung. Sebagai Pers yang bebas dan bertanggungjawab mari kita giring masyarakat untuk membuktikan di TPS bahwa orang Indonesia sangat bertanggungjawab atas keselamatan umum apalagi keselamatan diri sendiri,” cetus Nehe.(a02-a32)
Nurkarim Nehe-Rasuddin Sihotang

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2