Waspada
Waspada » Warga Marelan Tolak Eksekusi Tanah
Headlines

Warga Marelan Tolak Eksekusi Tanah

SEJUMLAH warga pemilik tanah saat melakukan aksi demo penolakan eksekusi tanah di Jl Jala IX Lingkungan IX Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan, Minggu (24/1). Waspada/Ist
SEJUMLAH warga pemilik tanah saat melakukan aksi demo penolakan eksekusi tanah di Jl Jala IX Lingkungan IX Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan, Minggu (24/1). Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Sejumlah warga Jl Jala IX Lingkungan IX  Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan tolak eksekusi terhadap rumah dan tanah mereka, karena belum adanya putusan hukum yang tetap (inkrah) dari Pengadilan Tinggi Sumut.

Massa warga pun melakukan aksi demo menolak eksekusi yang akan dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Medan  tersebut, Minggu (24/1) di lahan yang mereka beli dan huni sejak belasan tahun silam.

Dalam aksi demo menolak eksekusi tersebut warga memperlihatkan semua sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki mulai dari surat keterangan (SK) Camat hingga surat sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.

Syahrul Chaniago salah seorang warga menuturkan, puluhan warga telah membeli tanah kavlingab dan menghuninya beberapa tahun silam tanpa ada permasalahan karena surat alas hak langsung dikeluarkan oleh pihak Kecamatan Medan Marelan.

“Tanah yang kami tempati memiliki alas hak yang sah dan ada SK Camat. Bahkan sebagian tanah ini sudah disertifikatkan sehingga keluarlah sertifikat tanah dari BPN, tiba-tiba kenapa tanah ini mau dieksekusi,” tegas Syahrul Chaniago dalam orasinya menolak eksekusi tersebut.

Dijelaskan Syahrul, akibat adanya permohonan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh PN Medan ke Polres Pelabuhan Belawan tentu saja membuat warga jadi resah bahkan ada yang menderita sakit.
Menurut Syahrul, sampai titik darah terakhir tanah dannl rumah warga tetap dipertahankan.

“Kami akan tetap mempertahankan tanah ini sampai titik darah penghabisan,” cetus Syahrul dalam orasinya.

Pemilik tanah lainnya Ibu Wardah berharap kepada Presiden Joko Widodo agar memperhatikan nasib rakyatnya selaku pemilik, karena warga sudah jelas-jelas memiliki alas hak yang sah seperti SK Camat dan sertifikat BPN namun seenaknya saja mau dieksekusi.

 

Imsar Satari

Sementara itu, kuasa hukum warga Leonard Manurung SH dari Kantor Hukum Binsar Siringoringo & Rekan menyebutkan, timbulnya permasalahan tersebut berawal tahun 2011 antara pemilik awal dengan pemohon eksekusi Imsar Satari.

“Pemohon eksekusi memohon eksekusi lahan hanya seluas 8000 meter persegi dari total 14.000 meter persegi. Seharusnya tanah yang dieksekusi seluruhnya seluas 14.000 meter persegi, bukan 8.000 meter, sehingga pemilik tanah resah dengan eksekusi tersebut,” ujar Leonard Manurung.

Dijelaskan Leonard, pihaknya selaku kuasa hukum warga sudah mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Sumut pada Desember 2020 lalu.

“Seharusnya PN Medan menunggu keluarnya putusan tetap (inkrah) dari PT Sumut karena warga masih melakukan gugatan banding ke PT Sumut,” sebut Leonard.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, aksi demo warga dilakukan karena ada surat dari  Pengadilan Negeri kelas I – A Khusus Medan yang menyatakan Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi, Pengosongan lahan Ountruiming Dalam Perkara No 34/Eks /2016 /150 /Pdt /G/PN Medan yang ditujukan ke Polres Pelabuhan  Belawan  tanggal 13/1/2021 lalu.

Pengamanan eksekusi tersebut terhadap sebidang  Tanah seluas kurang lebih  8081  M2, yang terletak di lingkungan IX dan Lingkungan II, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Sementara dalam (1)  satu surat tanah tersebut total jumlahnya 14,194  M2.(m27)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2