Waspada
Waspada » Wali Kota Canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Birokrasi Bersih Melayani Di Pemko Medan
Headlines Medan

Wali Kota Canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Birokrasi Bersih Melayani Di Pemko Medan

DIRUT RSUD Dr Pirngadi Medan Suryadi Panjaitan bersama beberapa pimpinan OPD menandatangani Ikrar Perjanjian Zona Integritas disaksikan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Waspada/ME Ginting
DIRUT RSUD Dr Pirngadi Medan Suryadi Panjaitan bersama beberapa pimpinan OPD menandatangani Ikrar Perjanjian Zona Integritas disaksikan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Waspada/ME Ginting

MEDAN (Waspada): Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemko Medan, Kamis (6/5).

Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan Ikrar Perjanjian Zona Integritas beberapa pimpinan OPD secara mandatoris yakni Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zulkarnain, Plt Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Suherman, Dirut RSUD Dr Pirngadi Suryadi Panjaitan, Plt Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit, dan Camat Medan Petisah M Agha Novrian.

Saat memberikan arahan, Bobby mengingatkan, pencanangan dan pembangunan zona integritas ini bukan hanya untuk penilaian, namun lebih dari itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik.

“Yang harus kita capai adalah peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih serta bebas KKN,” kata wali kota yang berlangsung secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) tersebut.

Pada kegiatan yang dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PAN dan RB Ronald Andrea Annas, Asisten Ombudsman RI Dearma Sinaga, Plt Inspektur Kota Medan Laksamana Putra Siregar, dan seluruh pimpinan OPD dan Camat se-Kota Medan itu, Bobby menyatakan, antar OPD harus berkolaborasi dan bersinergi untuk memberikan pelayanan yang singkat, tepat, dan memuaskan masyarakat.

Ditekankannya pula, harus ada sinkronisasi lamanya waktu pengurusan di kecamatan maupun dinas.

“Adanya keluhan masyarakat bukan hanya pekerjaan rumah kepala lingkungan, lurah, camat, tapi juga kepala dinas, juga wali kota,” katanya.

Teknologi komunikasi, lanjut wali kota, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diterimanya.

Dikatakannya, dirinya banyak menerima laporan langsung dari masyarakat, terutama melalui media sosial.

“Karena itu, mari kita berikan pelayanan yang baik, cepat, tepat, dan memuaskan. Jangan lakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Wali Kota mengatakan, ke depan Pemko Medan akan membuat Mal Pelayanan Publik.

Hanya saja yang harus terlebih dahulu dibangun adalah sistem di dalamnya.

“Untuk apa fisiknya bagus, kalau prosedurnya belum singkat dan biaya pengurusannya tidak transparan,” ungkapnya.

Tujuan reformasi birokrasi, lanjut wali kota, di antaranya menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinnggi, pemerintahan efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.

“Bila ini tercapai, yakinlah tingkat kepuasan publik pada Pemko akan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt Inspektur Kota Medan Laksamana Putra Siregar melaporkan, kegiatan ini berlandasan Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019.

Dia menyampaikan, tahapan dari pembangunan zona integritas ini meliputi pencanangan, pengusulan, lalu penilaian dari pemerintah pusat.

Dalam kegiatan ini, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PAN dan RB Ronald Andrea Annas dan Asisten Ombudsman RI Dearma Sinaga juga menyampaikan pemaparan yang berkaitan dengan pembangunan Zona WBK dan WBBM. (m26)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2