Waspada
Waspada » Wali Kota Binjai Jangan Kembali Ditegur Kemendagri Kasus ASN
Headlines Sumut

Wali Kota Binjai Jangan Kembali Ditegur Kemendagri Kasus ASN

Waspada/Riswan Rika
Waspada/Riswan Rika

BINJAI (Waspada): Anggota DPRD Binjai Irhamsyah Putra Pohan (foto) yang juga Ketua DPC PPP Kota Binjai mengingatkan Wali Kota Binjai HM idaham jangan kembali ditegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang PNS/ASN.

Irhamsyah Putra Pohan yang akrab disapa Iam menjelaskan, Selasa (12/1) Kemendagri Dirjen kependudukan dan Pencatatan sipil ada mengirimkan surat No 821 22/13528/Dukcapil tertanggal 11 Desember 2020 kepada Wali Kota Binjai.

Isinya memerintahkan membatalkan Surat keputusan (SK) Wali Kota Binjai No 188 45-987/K/Tahun 2020 tertanggal 1 Desember 2020 tentang pemberhentian PNS dari jabatan eselon II-b di lingkungan Pemko Binjai dan surat Wali Kota Binjai No 800-8686 tertanggal 1 Desember 2020 perihal permohonan penerbitan keputusan pemberhentian dari jabatan.

Kemendagri Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipoin 4 menyebutkan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Binjai Tobertina, SH, proses pergantiannya tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar tidak terjadi pelanggaran dan sanksi seperti ketentuan hukum, Wali Kota Binjai harus membatalkan pergantian pejabat dan mengembalikan pejabat tinggi pratama selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Binjai ke jabatan semula, sesuai keputusan Mendagri No 821 2-3979 tahun 2019 selambat lambatnya 7 hari kerja diterima surat Kemendagri.

Menurut Irham Putra Pohan, kasus itu tentunya mencoreng kredibilitas kepala daerah.

Kemudian Irhamsyah juga mengingatkan HM Idaham selaku Wali Kota Binjai tentang peringatan Kemendagri kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang tidak melaksanakan ketentuan kepegawaian, terutama keputusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 disebutkan pemberhentian PNS tidak dengan hormat adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena melakukan perbuatan berkaitan dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.

Kemendagri Tjahyo Kumolo menurut Irhamsyah Putra Pohan sudah memperingati kepala daerah agar tegas dalam menunaikan peraturan kepegawaian.

Irhamsyah menyebutkan, Mendagri sudah mengingatkan pada 3 Juli 2019 ada beberapa daerah tidak cepat melakukan tindakan pemecatan PNS/ASN yang sudah punya kekuatan hukum tetap dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan jabatan.

“Dalam data di Kemendagri 2019, di Pemko Binjai terdapat dua kasus yang belum di proses. Apakah dua kasus itu keterlibatan PNS di Dinas PUPR Kota Binjai yang kena OTT dan hasil peradilan Tipikor Medan sudah memvonis 15 bulan,” ujar Iam.

Irhamsyah Putra Pohan minta Wali Kota Binjai bertindak tegas memberikan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan Sebab membuat keirian PNS yang terlibat korupsi masa lalu yang sudah di berhentikan,walau divonis 12 bulan.

”Jangan Wali Kota Binjai terkena sanksi oleh Kemendagri dan di akhir masa jabatan hendaknya melakukan hal yang sesuai dengan hukum,” tegas Iam. (a12)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2