Waspada
Waspada » Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Macatkan Kawasan Fly Over
Headlines

Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Macatkan Kawasan Fly Over

SEJUMLAH elemen massa membawa spanduk ketika unjuk rasa menolak Omnibus Law sehingga macetkan kawasan fly over Amplas, Kamis (16/7).Waspada/Surya Efendi
SEJUMLAH elemen massa membawa spanduk ketika unjuk rasa menolak Omnibus Law sehingga macetkan kawasan fly over Amplas, Kamis (16/7).Waspada/Surya Efendi

MEDAN (Waspada): Aksi unjuk rasa yang tolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law macatkan kawasan di sekitar fly over (jembatan layang) Amplas dan simpang Mariendal hingga Jl Tritura, Kamis (16/7).

Kendaraan yang keluar masuk pintu tol Amplas pun menjadi tersendat. Lalu lintas tampak macat di kawasan tersebut.

Lebih seribuan massa yang unjuk rasa tolak Omnibus Law macatkan kawasan fly over. 

Mereka terlihat menduduki kawasan itu, sehingga menghambat kelancaran arus lalu lintas keluar masuk pintu tol Amplas.

Pantauan Waspada, massa tiba di kawasan fly over Amplas sekira pukul 11.30 WIB. Massa berjalan kaki dari simpang Mariendal menuju fly over Amplas.

Sepanjang unjuk rasa tersebut, sebagian kendaraan dari arah Asrama Haji Jl  Jend AH Nasution Medan menuju simpang Amplas terpaksa memutar dan melawan arah tepat di underpass Titi Kuning untuk menghindari kemacatan.

Polisi lalu lintas sibuk mengatur arus lalu lintas di kawasan tersebut dan di simpang Mariendal dan simpang Jl Tritura – Jl. STM Medan.

Massa menamakan diri dari ‘Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara’ (Akbar Sumut) tersebut berunjuk rasa memblokir jalan di seputaran fly over dan pintu tol Amplas.

Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Mereka berunjuk rasa membawa bendera serta spanduk-spanduk bertuliskan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Mayoritas peserta aksi terlihat menggunakan masker. Terlihat juga kau ibu dan anak-anak ikut dalam unjuk rasa tersebut.

Para pengunjuk rasa bernyanyi sambil meneriakkan penolakan Omnibus Law. Pihak kepolisian terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi aksi.

‘’Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan merugikan para buruh atau karyawan yang di PHK,’’ sebut Martin Luis, salah satu koordinator aksi kepada wartawan.

Martin menilai Omnibus Law akan melegalkan praktik-praktik perampasan tanah, melegalkan praktik-praktik liberalisasi, komersialisasi, dan kapitalisasi dunia pendidikan.

‘’Saat ini rakyat terus dimiskinkan,’’ ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, pengunjuk rasa masih berada di lokasi dan sebagian jalur arus lalu lintas terpaksa dialihkan. (m29)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2