Umrah Bersyarat, Kementerian Agama Akan Lobi Arab Saudi - Waspada
banner 325x300

Umrah Bersyarat, Kementerian Agama Akan Lobi Arab Saudi

  • Bagikan
Plt Dirjen PHU Kemenag, Khoirizi Dasir

JAKARTA (Waspada): Kementerian Agama merespon adanya surat edaran dari pihak Arab Saudi tentang penyelenggaraan umrah mulai 10 Agustus 2021.  Kementerian Agama mengatakan akan melakukan upaya lobi-lobi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait beberapa persyaratannya.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi membenarkan bahwa Arab Saudi akan mulai mengizinkan jamaah umrah dari luar negaranya mulai 10 Agustus 2021.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana  tercantum dalam edaran, di antaranya terkait vaksin dan keharusan karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Saudi bagi 9 negara yaitu  India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon.

“Perwakilan pemerintah di Saudi, yaitu KJRI di Jeddah, telah menerima edaran tersebut pada 15 Zulhijjah 1442H atau 25 Juli 2021. Kami masih pelajari,” terang Khoirizi di Jakarta, Rabu (28/7).

Menurutnya, berkenaan dengan edaran tersebut, KJRI di Jeddah akan melakukan upaya diplomasi melalui Deputi Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Salah satu isu yang dibahas adalah terkait keharusan karantina 14 hari di negara ketiga.

“Kami berharap jamaah Indonesia tidak harus dipersyaratakan seperti itu. Dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Dubes Saudi di Jakarta untuk menyampaikan hal dimaksud,” ujar Khoirìzi.

Terkait syarat vaksin booster dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson, Khoirizi akan membahas hal tersebut dengan Kementerian Kesehatan, Satgas Pencegahan Covid-19, dan BNPB.

“Kita akan lakukan langkah koordinasi dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya untuk membahas persyaratan tersebut, agar kebutuhan jemaah umrah Indonesia bisa terlayani,” tegasnya.

Khoirizi menambahkan bahwa selama ini penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh pihak swasta (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah/PPIU), bersifat Bussines to Bussines (B to B), bukan Government to Government (G to G).

Karena itu, demi kepentingan terbaik bagi jamaah, pembahasan juga akan dilakukan  bersama dengan asosiasi PPIU terkait persyaratan yang ditetapkan Saudi.(J02)

  • Bagikan