Tolak Masuk Aceh Utara, GMBM Datangi DPRK Bener Meriah - Waspada
banner 325x300

Tolak Masuk Aceh Utara, GMBM Datangi DPRK Bener Meriah

  • Bagikan
Puluhan massa Gerakan Masyarakat Bener Meriah (GMBM) sedang beraudiensi di ruang sidang DPRK setempat, Rabu (7/7). Waspada/Eri Tanara
Puluhan massa Gerakan Masyarakat Bener Meriah (GMBM) sedang beraudiensi di ruang sidang DPRK setempat, Rabu (7/7). Waspada/Eri Tanara

REDELONG (Waspada) : Puluhan massa yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Bener Meriah (GMBM) mendatangi kantor DPRK setempat, Rabu (7/7).

Mereka menolak wilayah Kampung Rikit Musara, Kecamatan Permata dan Kampung Pasir Putih Kecamatan Syiah Utama, Bener Meriah menjadi wilayah Aceh Utara.

Audiensi yang berlangsung di ruang sidang DPRK itu turut dihadiri oleh Ketua DPRK Bener Meriah, Muhammad Saleh, Plt Bupati Dailami, Asisten I Mukhlis dan sejumlah anggota DPRK lainnya.

Dalam audiensi tersebut, Koordinator GMBM Musdar Amin mendesak DPRK untuk menurunkan tim verifikasi dari pemerintah pusat untuk mengkaji ulang tapal batas antara Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara.

“Kepada Pemkab Bener Meriah, kami meminta agar tidak merelokasi Kampung Rikit Musara dari kawasan yang ada saat ini. Dalam hal ini kami menolak masuk wilayah Aceh Utara,” katanya.

Selain itu, Saraddin Munte anggota GMBM lainnya menyampaikan jika kedua kampung tersebut masuk ke wilayah Aceh Utara akan berdampak pada sistem administrasi.

“Ini sama saja menyulitkan kami, bayangkan berapa jarak yang harus kami tempuh untuk menuju Aceh Utara. Jadi tolong, soal tapal batas harus dikaji ulang,” pintanya.

Dia mengatakan, mempertahankan wilayah tersebut adalah suatu marwah khususnya orang Gayo yang bermula menduduki kawasan tersebut.

“Kami tekankan, jangan ada satu jengkal tanah dari wilayah Kampung Rikit Musara dan Kampung Pasir Putih masuk dalam wilayah Aceh Utara, ini marwah kita selaku orang Gayo,” teriak Saraddin.

Selain Saraddin, anggota GMBM lainnya yakni Muhammadinsyah mempertanyakan upaya Pemkab Bener Meriah untuk mempertahankan wilayah kedua kampung tersebut.

“Kita ketahui, Pak Plt Bupati telah menolak menandatangani nota kepesepahaman tapal batas Bener Meriah – Aceh Utara di Kemendagri beberapa waktu lalu. Lantas, apa maneuver atau upaya yang dilakukan oleh pihak Pemkab saat ini untuk mempertahankan tanah itu,” katanya.

Dalam mempertahankan wilayah tersebut, kata dia, Pemkab Bener Meriah dapat melakukan upaya menempuh jalur hukum dengan cara menggugat ke pengadilan.

“Undang –undang memberikan kita ruang dalam upaya itu, banyak daerah di Indonesia berhasil dengan cara itu. Jelasnya kami pertanyakan apa upaya Pemkab Bener Meriah saat ini,” katanya.

Menanggai hal itu, Plt Bupati Bener Meriah Dailami mengatakan, terkait soal tapal batas, sejauh ini pihaknya hanya berusaha melukan pendekatan persuasive kepada Bupati Aceh Utara.

“Perlu saya sampaikan, soal tapal batas dengan Aceh Utara, secara administrasi kita sudah kalah, 99 persen kemenangan itu milik Aceh Utara, jadi saat ini hanya tinggal satu persen saja,” katanya.

Menurut Dailami, persoalan tapal batas dengan Aceh Utara sudah disepakati pada tahun 2013 lalu semasa Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani.

“Sehingga pada 2018 lalu, Gubernur Aceh mengeluarkan keputusan tersebut jika wilayah itu masuk ke Aceh Utara, namun keputusan itu tidak ditandatangani oleh Bupati Sarkawi,” jelasnya.

Lantas dengan kondisi tersebut, beberapa kepala daerah diundang untuk datang mendatangani nota kesepahaman di Kemendagri soal tapal batas beberapa waktu lalu.

“Dari beberapa nota kesepahaman, hanya tapal batas dengan Aceh Utara saja tidak saya tanda tangani. Sehingga nantinya, Kemendagri lah yang dapat memutuskan soal tapal batas tersebut pada Agustus 2021 mendatang,” sebutnya.

“Perlu difahami, jika itu terjadi, tidak ada relokasi terhadap masyarakat setempat, tanah dan bangunan tetap milik warga Kampung Rikit Musara dan Kampung Pasir putih, hanya saja adminstratifnya pindah ke Aceh Utara,” tambahnya.

Meski demikian kata Dailami, Pemerintah Aceh dalam hal ini hanya akan merelokasi aset-aset milik Pemkab Bener Meriah ke lokasi yang disediakan nantinya.

“Perlu saya ulangi, hanya satu persen saja ada kemenangan dikita soal wilayah itu, karena itu sebelumnya sudah disepakati, bahkan sesuai Topografi Kodam (Topdam) tahun 1978, wilayah itu masuk ke Aceh Utara,” tutupnya.

Sementara itu, koordinator GMBM Musdar Amin membacakan tiga tuntutan yakni, mendesak DPRK Bener Meriah untuk membatalkan keputusan Gubernur Aceh mengenai tapal batas di wilayah Kabupaten Bener Meriah – Aceh Utara.

Begitu juga, mereka meminta untuk menurunkan tim verifikasi terhadap tapal batas dari Pemerintah Pusat serta meminta Pemkab Bener Meriah meninjau ulang perbatasan antara Bener Meriah dan Aceh Utara.

Pantauan Waspada, meski audiensi yang berlangsung diruang sidang DPRK Bener Meriah sudah bubar, tiga tuntuntan tersebut tidak ditandatangani oleh ketua DPRK Bener Meriah dan Bupati Dailami lantaran akan ditelaah ulang oleh Bagian Hukum Setdakab setempat. (Cet)

  • Bagikan