Waspada
Waspada » TNI/ Polri dan Polhut Diminta Tegas Sikat Mafia Perambah Hutan
Headlines

TNI/ Polri dan Polhut Diminta Tegas Sikat Mafia Perambah Hutan

PELAKSANAAN RDP yang berlangsung di DPRD Sumut, Selasa (9/3) dipimpin Ketua Komisi B Dhody Thahir (tengah), Wakil Ketua Rahmansyah Sibarani dan Wakil Ketua Komisi B Zeira Salim Ritonga, dengan Bupati Tanah Karo, dan Dinas Kehutanan Karo. TNI/ Polri dan Polhut diminta tegas sikat mafia perambah hutan. Waspada/Ist
PELAKSANAAN RDP yang berlangsung di DPRD Sumut, Selasa (9/3) dipimpin Ketua Komisi B Dhody Thahir (tengah), Wakil Ketua Rahmansyah Sibarani dan Wakil Ketua Komisi B Zeira Salim Ritonga, dengan Bupati Tanah Karo, dan Dinas Kehutanan Karo. TNI/ Polri dan Polhut diminta tegas sikat mafia perambah hutan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): TNI/ Polri dan Polhut diminta tegas sikat mafia serta oknum pejabat yang diduga kini sudah kuasai lahan hutan, termasuk di Taman Hutan Raya (Tahura), yang berada di Tanah Karo.

Ini merupakan kesimpilan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumut, dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, jajaran Dinas Kehutanan Sumut, di gedung dewan, Medan, Selasa (9/3).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini sepakat untuk segera “mengeksekusi” seluruh perambah dan penguasaan kawasan hutan Tahura Bukit Barisan, Laugedang Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang dan Desa Kutarayat, Kecamatan Namanteran Karo.

Kesepakatan ini terungkap dalam RDP di Komisi B DPRD Sumut dalam agenda menindaklanjuti surat dari DPD Walantara Karo, dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Deliserdang yang diwakili Asisten Ekbang Putra Manalu.

Kadishut Sumut yang diwakili Kabid Perlindungan Hutan Anas Zulpan Lubis, Kepala UPT Tahura Timbul Naibaho dan Ketua DPD Walantara Karo Darista Kaban, yang dipimpin Ketua Komisi B Dody Taher.

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua dan anggota Komisi B Zeira Salim Ritonga, Leonard Samosir, Sugianto Makmur dan H Anwar Sani, bahwa kasus perambahan hutan dan penguasaan lahan Tahura di Laugedang dan di jalan tembus Karo-Langkat sudah sangat membahayakan, harus segera diselamatkan dengan cepat.

“Perambahan dan penguasaan hutan Tahura di dua tempat ini jangan dianggap main-main, harus segera dihentikan, apalagi disebut melibatkan oknum pejabat dan legislatif serta oknum preman, sehingga diperlukan tindakan tegas dan nyata untuk membersihkannya,” tandas Leonard.

Bahkan Zeira Salim menuding Dishut Sumut dan UPT Tahura Bukit Barisan tidak ada keseriusan menindak tegas para perambah hutan.

Terbukti kawasan Tahura sepanjang jalan tembus Karo-Langkat sudah berdiri rumah kayu dan villa mewah milik oknum pejabat, masyarakat dan pengusaha dari berbagai daerah.

“Tidak ada alasan Polhut tidak sanggup menindak para perambah dan mafia penguasaan kawasan hutan Tahura. Hukum harus ditegakkan, apalagi sudah lama terjadi praktek jual beli lahan hutan tanpa ada tindakan dari UPT Tahura,” ujar Zeira sembari menambahkan, jika Dishut tidak mampu menjaga kawasan hutan, sebaiknya pelihara saja harimau di daerah itu.

Sugianto Makmur juga mempertegas, dari fakta yang diperolehnya di lapangan, lahan hutan Tahura di Laugedang dan Kutarayat sudah terjadi praktek jual beli lahan seharga Rp20-30 juta/hektar, sehingga diperlukan tindakan tegas dengan ancaman pidana, agar menjadi efek jera bagi perambah.

“Para pencaplok lahan hutan Tahura jangan hanya diusir, untuk menjadi efek jera, sebab banyak oknum pejabat daerah yang terlibat menguasainya. Kali ini jangan ada nego apapun. Kita buat target dalam dua bulan ini, seluruh kawasan hutan Tahura yang sudah dikuasai oknum pejabat dan berdiri rumah kayu dan villa mewah antik harus disikat habis,” kata Sugianto Makmur.

Sebelumnya, Ketua DPD Walantara Karo Daris Kaban juga membeberkan aksi perambahan hutan konservasi Tahura di Laugedang Deliserdang dan Kutarayat Karo semakin mengganas, sehingga harus segera dihentikan, sebelum terjadi bencana alam tanah longsor dan banjir bandang menerjang Kota Medan.

“Mirisnya, mafia perambahan ini dengan sombongnya membabati hasil hutan setiap harinya dan terkesan ada pembiaran, sehingga hutan sebagian besar sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan,” tegas Daris sembari berharap kepada Komisi B untuk menghentikan perambahan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dijadikan Areal Pertanian

Sementara itu, Anas Zulpan Lubis mengakui dua titik kawasan Tahura sudah dirambah dan dijadikan areal pertanian oleh kelompok tertentu, karena UPT Tahura hanya memiliki 4 orang Polhut, sehingga tidak mampu menjaga kawasan Tahura yang luas wilayahnya mencapai 39 ribu hektar.

Bupati Karo Terkelin Brahmana dalam pertemuan tersebut mengusulkan agar dibuat Pos jaga dan Portal di jalan tembus Karo-Langkat, agar siapa saja yang keluar masuk ke kawasan itu tetap terpantau.

Jika tidak, hutan Tahura dan kawasan TNGL terancam habis dibabat para perambah.

Namun pada intinya, Bupati Karo dan Bupati Deliserdang melalui Asisten II Ekbang Putra Manalu sangat sepakat agar hutan Tahura segera diselamatkan dengan melibatkan Tim Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri di dalamnya TNI, Polri dan Polhut, yang akan “menyikat” mafia perambah.

“Kesimpulannya, Ketua Komisi B Dodi Taher, pembersihan lahan hutan Tahura harus melibatkan TNI, Polri, Jaksa dan Polhut, sehingga dalam rapat dengar pendapat lanjutan dijadwalkan mengundang Pangdam I/BB, Poldasu, Polhut agar bersinergi dan berkolaborasi dalam penyelamatan hutan Tahura,” jelasnya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2