Waspada
Waspada » Tiga Tersangka Korupsi UINSU Segera Diperiksa
Headlines Medan

Tiga Tersangka Korupsi UINSU Segera Diperiksa

GEDUNG UINSU. Waspada/Ist
GEDUNG UINSU. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut masih mempersiapkan pemanggilan tiga tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu UINSU TA 2018 yang terletak di Kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Seperti disampaikan Kasubbid Penmas Bid Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan, Rabu (2/9), pemanggilan segera dilakukan untuk memeriksa keterlibatan ketiga tersangka.

“Gelar perkara juga baru digelar tadi malam untuk menetapkan status para tersangka. Saat ini masih akan direncanakan untuk pemanggilan,” sebutnya.

Namun Nainggolan mengaku, belum mengetahui secara pasti kapan pemanggilan akan dilakukan.

Sebagaimana diberitakan, Poldasu telah menetapkan tiga tersangka kasus itu, yakni Rektor UINSU berinisial S, Pejabat Pembuat Komitmen UINSU SS, serta Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa JS.

Dalam proses pemanggilan tersangka, Nainggolan menjelaskan tergantung dari proses dilakukan penyidik.

Namun dia belum bisa memastikan apakah para tersangka bakal langsung dilakukan penahanan atau tidak.

Dugaan korupsi terjadi pada proyek pembangunan gedung kuliah senilai Rp44,973,352,460,93, tidak selesai sampai saat ini yang dikerjakan kontraktor PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP).

Penetapan tiga tersangka berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Sumut No: R-64/PW02/5 1/2020, tanggal 14 Agustus 2020 lebih kurang Rp10,350,091,337,98.

Kasus berawal pada Juli 2017 dimana Rektor UINSU memerintahkan Kabag Perencanaan dan Keuangan membuat proposal pengajuan pembangunan gedung kuliah terpadu di UINSU Medan kepada Kementerian Agama dengan surat Rektor UINSU No: B 305/Un 11 R2/B II b KS 02/07/2017 pada  4 Juli 2017.

Adapun anggaran dibutuhkan sebesar Rp49,999,514,721,00, kemudian disetujui oleh Kementerian Agara sebesar Rp50 miliar.

Namun sampai sekarang kondisi bangunan yang dikerjakan PT MBP tidak selesai dan tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya.

Sedangkan negara telah membayarkan 100 persen dalam pembangunan gedung tersebut. (m10)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2