Waspada
Waspada » Tiga Kali Mangkir Panggilan Jaksa, Ketua PDIP Paluta DPO
Headlines Sumut

Tiga Kali Mangkir Panggilan Jaksa, Ketua PDIP Paluta DPO

GUNUNGTUA (Waspada) : Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Paluta, SH masuk dalam daftar pencarian Orang (DPO) karena dianggap tidak kooperatif panggilan kejaksaan.

Kepala Kejari Paluta Andri Kurniawan SH MH melalui Kepala Seksi Bidang Intelijen Budi Darmawan SH dihubungi melalui selulernya, Selasa (22/12) mengatakan, ketua DPRD Paluta inisial SH yabg saat ini juga menjabat Anggota DPRD Paluta masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Paluta atas kasus penggelapan.

Katanya, terpidana inisial sudah dipanggil tiga kali berturut untuk pemeriksaan eksekusu, tapi tidak pernah hadir dan dianggap mangkir. Kemudian tim jaksa eksekutor beserta Tim Pamgal Kejari Paluta bersama Personil Polsek Padang Bolak mendatangi rumah terpidana inisial SH.

“Tim Jaksa Eksekutor Kejari Paluta sudah dua kali mengalami kendala dan hambatan dimana terpidana diduga menghindari proses eksekusi dengan beralasan sakit dan keluarga terpidana juga diduga menyembunyikan terpidana dengan tidak memberikan informasi apapun tentang keberadaan terpidana. Sehingga tim jaksa eksekutor berpendapat memasukkan terpidana SH dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Paluta,” terangnya.

Lanjutnya, kedatangan tim jaksa eksekutor pada Kejari Paluta ke rumah yang bersangkutan adalah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 923 K/Pid/2019 yang menyatakan terdakwa SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun terkait tindak pidana penggelapan.

Kehadiran tim Jaksa Eksekutor Kejari Paluta di rumah terpidana SH juga sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kejari Paluta terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 234/L.2.34/Eoh.3/09/2020 tanggal 02 September 2020 atas nama terpidana SH yang melanggar pasal 372 KUHP serta merupakan langkah komunikatif agar terpidana hadir untuk melaksanakan eksekusi.

“terpidana SH sudah 3 kali kita panggil, namun yang bersangkutan tidak mengindahkan panggilan tersebut,” jelasnya.

Masih menurut Budi, alasan istri terpidana SH menyampaikan bahwa suaminya sedang berobat untuk pemasangan ring jantung, namun yang bersangkutan tidak dapat menyampaikan surat sakit yang membenarkan bahwa yang bersangkutan sedang berobat serta mencoba memberikan narasi pembenaran atas kasus terpidana tersebut.

“Keluarga SH tidak memberikan informasi apapun tentang keberadaannya, sehingga tim jaksa eksekutor berpendapat untuk memasukkannya dalam status DPO,” tegasnya.

Diketahui, adapun tim jaksa eksekutor yang hadir dirumah terpidana SH antara lain Kepala Seksi Intelijen Budi Darmawan SH, Fery M Julianto SH selaku Jaksa Penuntut Umum, Personil Padang Bolak sebanyak 2 orang bersama Personil Intelijen Kejari Paluta.

Sebagai informasi, SH yang merupakan anggota DPRD Paluta aktif dan juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Paluta terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor : 923 K/Pid/2019 dengan hukuman penjara selama dua tahun (a29/C)

Keterangan Foto : Tim jaksa eksekutor bersama Polisi saat mendatangi rumah terpidana SH. (Waspada/Ist)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2