Waspada
Waspada » Tertipu Sindikat Mafia Tanah, Warga Perumahan Ruzain 6 Ngadu Ke Polisi
Headlines Medan

Tertipu Sindikat Mafia Tanah, Warga Perumahan Ruzain 6 Ngadu Ke Polisi

ALANSYAH Putra Pulungan SH dan Reza Rayhan memperlihatkan surat laporan pengaduan dari Poldasu kepada wartawan di kantornya Komplek Perumahan Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Jumat (9/4). Waspada/Andi Aria Tirtayasa
ALANSYAH Putra Pulungan SH dan Reza Rayhan memperlihatkan surat laporan pengaduan dari Poldasu kepada wartawan di kantornya Komplek Perumahan Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, Jumat (9/4). Waspada/Andi Aria Tirtayasa

MEDAN (Waspada): Diduga tertipu oleh sindikat mafia tanah, Warga Perumahan Ruzain 6 di Jalan Perbatasan, Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, Suka Maju, Medan Johor melalui penasehat hukum, Alansyah Putra Pulungan SH dan Reza Rayhan SH, mengadu ke polisi.

“Kami membuat laporan pengaduan karena terlapor tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sudah sampaikan somasi namun tidak dijawab oleh para terlapor, “ ungkap Alan didampingi Reza kepada wartawan, Jumat (9/4) di kantornya Perumahan Griya Martubung Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan.

Dijelaskan Alan, pihaknya sudah melaporkan para terlapor yang diduga sindikat mafia tanah berinisial MTN, K, MI dan DKK ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut, Senin (5/4) sesuai nomor STTLP/654/IV/2021/SUMUT/SPKT II.

Dijelaskan Alan, kasus ini bermula pada tahun 2012. Terlapor berinisial K, mendapat kuasa dari beberapa orang ahli waris tanah seluas 815 Meter Persegi yang kini menjadi Perumahan Ruzain 6.

Kuasa kepada K itu dibuat Notaris berinisial ASP dengan akte nomor 12 dan 14.

“Berbekal kuasa itu, K dipertemukan terlapor MI dengan terlapor MTN sehingga terjadi kerjasama bangun bagi antara mereka di tahun 2017. Kerjasama itu dituangkan dalam dalam akte nomor 25 dan 27,” jelas Alan.

Alan menambahkan, pada 23 Mei 2017, terlapor K memberi kuasa kepada terlapor MTN sebagaimana surat kuasa nomor 25, 26, 27 dan 28, untuk mengurus surat, pembangunan dan jual beli kepada pihak lain atas tanah a quo.

Setelah pembangunan perumahan Ruzain 6 berjalan dan dipasarkan, lantas 4 orang klien Alan dan Reza, membeli 1 unit rumah dan sebidang tanah.

Ironisnya sampai saat ini, pembangunan rumah dan pengurusan pemecahan Sertifikat Hak Milik yang dibeli kliennya tidak kunjung selesai sehingga 4 orang kliennya itu mengalami kerugian sekitar Rp2 Milyar.

“Hambatannya karena kita dapati semua terlapor ternyata tidak ada tercantum namanya dalam sertifikat tanah. Kami menduga semua terlapor tidak memiliki legal standing untuk melakukan tindakan hukum. Parahnya, tanggal 17 Februari 2021 terlapor K memasang plang di atas tanah a quo itu, melarang orang masuk dan menyatakan tanah tersebut miliknya berdasarkan SHM 163, 164 dan 1752, “ tambah Alan.

Alan menilai adanya ketidak wajaran dalam surat kuasa yang diberikan ahli waris kepada terlapor K.

Dia curiga pengurusan data dan berkas yang berkaitan dengan orang yang memiliki hak atas tanah a quo itu dan ahli warisnya diduga dilakukan dengan cara yang tidak benar.

Oleh karena itu, Alan juga menduga perbuatan para terlapor adalah sindikat yang terorganisir untuk melakukan serangkaian perbuatan jual beli atas tanah yang bukan haknya yang biasa disebut sebagai mafia tanah.

Disebut Alan, hal itu diperkuat dengan adanya temuannya di website Pengadilan Negeri Medan, nama yang sama dengan terlapor K pernah menjadi terdakwa dan divonis bersalah atas kasus seperti ini dengan Notarisnya juga berinisial ASP, sama dengan kasus ini.

“Untuk itu, kita berharap kepada Polda Sumut untuk dapat mengusut tuntas kasus ini. Terlebih, Kabareskrim Polri juga telah bertekad memberantas mafia tanah. Kita meyakini, Polda Sumut akan dapat mengungkap kebenaran dalam kasus ini secara objektif dan terang benderang, ” tandas Alan. (m27)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2