Taliban Umumkan Pemerintahan Baru, Daftar Hitam PBB Jadi Pejabat - Waspada

Taliban Umumkan Pemerintahan Baru, Daftar Hitam PBB Jadi Pejabat

  • Bagikan
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid berbicara kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers di Kabul, Afghanistan, Selasa (7/9/2021) waktu setempat. Taliban telah membentuk pemerintahan baru dan mengumumkan sejumlah sosok veteran yang mengisi jabatan pemerintah. AP

     KABUL, Afghanistan (Waspada): Taliban yang telah menguasai Afghanistan kini membentuk pemerintahan baru. Kelompok tersebut pun mengumumkan sejumlah sosok veteran yang bakal mengisi jabatan pemerintah.

     Seperti dilansir AFP, Rabu (8/9/2021), sejumlah sosok veteran kelompok Taliban ternyata dipilih untuk mengisi sejumlah jabatan. Bahkan sebagian dari mereka merupakan daftar hitam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

     Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan struktur pemerintah baru ini akan menjadi pemerintahan sementara. Beberapa pejabat veteran seperti Mullah Mohammad Hassan Akhund akan menjabat sebagai penjabat perdana menteri baru.

     Mullah Mohammad Hassan pernah menjabat sebagai wakil menteri luar negeri di bawah rezim lama Taliban. Dia salah satu yang masuk dalam daftar hitam PBB.

     Selain itu, Mujahid juga mengatakan salah satu pendiri Taliban, Abdul Ghani Baradar akan menjadi wakil pemimpin. Sebelumnya ia menjabat sebagai kepala kantor politik gerakannya, mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan AS pada tahun 2020.

     Selanjutnya posisi Menteri Dalam Negeri bakal dijabat oleh Sirajuddin Haqqani. Ia merupakan kepala jaringan Haqqani yang sangat ditakuti. Dia juga merangkap sebagai wakil Taliban.

     Sementara Mullah Yaqoob yang merupakan putra pendiri Taliban, Mullah Omar,

 ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Afghanistan. Sebelumnya Yaqoob merupakan kepala komisi militer Taliban yang bertugas mengawasi jaringan luas komandan lapangan yang ditugaskan untuk mengekskusi pemberontakan.

     Tak lama setelah pengumuman pemerintahan baru itu, Hibatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi rahasia Taliban membuat pernyataan pertamanya sejak gerakannya mengambil alih Afghanistan.

     Ia mengatakan bahwa pemerintah baru akan “bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah”.Sebelumnya dia tidak pernah tampil di publik sejak kelompok Taliban mengambil alih Afghanistan.

     Sementara itu, pemerintah Turki melalui Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menyatakan “tidak perlu terburu-buru” dalam mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan.

     Cavusoglu menyuarakan kehati-hatian tentang hubungan masa depan Turki dengan kelompok Taliban yang kembali berkuasa di Afghanistan. ia mengatakan pemerintah baru Afghanistan perlu “inklusif”, menambahkan bahwa perempuan dan berbagai kelompok etnis harus diberikan jabatan menteri.

     Namun, Cavusoglu mengatakan masyarakat internasional harus mengambil pendekatan menunggu dan melihat sebelum mengakui pemerintahan Taliban. Pernyataan ini senada dengan yang diadopsi oleh Uni Eropa pada pertemuan pekan lalu.

     “Tidak perlu terburu-buru,” katanya. “Ini adalah saran kami kepada seluruh dunia. Kita harus bertindak bersama dengan komunitas internasional,” imbuhnya. (afp/m11)

  • Bagikan