Tak Setor, Proyek Di PU Dan DPKPPR Sengaja Dikalahkan - Waspada

Tak Setor, Proyek Di PU Dan DPKPPR Sengaja Dikalahkan

  • Bagikan

 

MEDAN (Waspada): Sejumlah rekanan mengeluhkan praktik sejumlah oknum di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Pemko Medan yang sengaja menggagalkan proyek di APBD 2021 walau sudah menjalani proses tender. Alasannya, mereka tak setor fee.

“Caranya dengan menunda pemenang rekanan yang mengajukan penawaran secara proporsional sejak awal,” kata AZ, salah satu rekanan dari CV FH kepada Waspada di Medan, Kamis (29/7).

Dia mengaku, nama perusahaanya tampaknya tak muncul sebagai pemenang karena ada dugaan oknum Pokja di PU Medan sedang menunggu perusahaan yang sedang menyediakan setoran untuk dimenangkan. Proyek dimaksud adalah pembetonan drainase di Marelan senilai Rp1,6 miliar.

“Agar tidak terjadi permainan, Pokja mendalilkan sang pemenang colokan dengan harga penawaran terendah. Kita ini sengaja dikalahkan,” katanya.

Senada, salah seorang rekanan dari CV TS juga mengaku pasrah perusahaannya dikalahkan karena berbagai alasan yang sebenarnya sangat sederhana. “Ini sudah biasa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPK) Pemko Medan. Yang menang justru nama CV yang nomor urutnya jauh di bawah CV kami,” kata Sy M, seraya menyebutkan, perusahaan yang dimenangkan itu tampaknya sengaja diarahkan menyusun kembali penawaran yang jauh lebih rendah.

Dia mengaku perusahaanya sudah divaluasi Pojka DKPPR.

SY M menyebutkan, praktik setoran di DPKPPR maupun di PU Medan tampaknya sangat sulit dihentikan.

“Walau Walikota sudah melarang praktik KKN, tapi tak digubris, kini malah makin menjadi-jadi,” katanya.

Menyikapi ini, pengamat kebijakan publik Suherman meminta Walikota Medan Bobby Nasution untuk menyikapi dugaan praktik setor menyetor ini.

“Bagaimana infrastruktur mau bagus kalau pekerjaan proyek dilaksanakan rekanan yang tak profesional, dan terindikasi menyetor fee kepada Pokja, atau PPK,” katanya.

Karenanya, Suherman berharap kepada Walikota untuk bertindak tegas bahkan mencopot OPD yang diduga terlibat dalam praktik setor menyetor fee ini.

Sementara Kepala Dinas PU Medan Zulfiansyah dan plt Kepala DPKPPR Tondi Nasution belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan setor menyetor ini. Pesan melalui whatsapp yang dikirimkan belum berbalas. (cpb/m04)

  • Bagikan