Sumut Butuh Perhatian Serius Kepala Negara

Sumut Butuh Perhatian Serius Kepala Negara

  • Bagikan
KETUA Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto. DPRD minta perketat pengawasan alat komunikasi di Lapas. Waspada/Ist
KETUA Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto. DPRD minta perketat pengawasan alat komunikasi di Lapas. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada):  Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto (foto) mengapresiasi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Sumatera Utara. Dewan menilai, kunjungan itu berlangsung terlalu singkat, karena Sumut memiliki 33 kabupaten/kota yang butuh perhatian serius kepala negara.

“Seharusnya kunjungan presiden ke Sumatera Utara minimal tiga hari, sehingga Pak Jokowi bisa melihat kondisi masyarakat dan beberapa daerah di Sumut yang perlu perhatian serius dalam pembangunan,” kata Hendro menjawab wartawan, Kamis (16/9/2021).

                                             

Apalagi para pelaku usaha UKM yang terkena dampak atas kebijakan PPKM bulan Juli kemarin, kata Hendro, sangat mendambakan perhatian bapak presiden.

Hendro berharap yang menjadi agenda Bapak Presiden di Sumut yakni terkait vaksin, hendaknya disertai perhatian serius pada ketersediaan dosis vaksin di Sumut.

Soalnya, surat Gubsu Edy Rahmayadi beberapa bulan lalu meminta 200 ribu vial dosis yang setara dengan 2 juta dosis vaksin, karena belum signifikan kiriman dari kemenkes.

Artinya, masyarakat masih mengantri jika ada lembaga atau institusi yang mengadakan vaksin. Seperti beberapa bulan lalu yang berakibat memunculkan kerumunan massa.

Untuk itu, Hendro mengharapkan, Presiden harus bisa memenuhi permintaan vaksin untuk masyarakat Sumut. Jumlah penduduk Sumut 14,8 juta jiwa.

Penggunaan vaksin ini memiliki tujuan untuk menciptakan herd immunity di Indonesia, khususnya di Sumut. Berdasarkan teori, untuk mencapai kondisi herd immunity diperlukan sebanyak 70% populasi yang memiliki imunitas.

“Dengan efikasi sinovac sebesar 65% dan target jumlah penduduk mendapatkan vaksin adalah 10,360 juta jiwa warga sumut, maka jumlah imunitas yang sebenarnya didapatkan adalah sebesar 6,734 juta jiwa. Angka tersebut belum cukup untuk mencapai kondisi herd immunity,” kata Hendro.

Hendro menjelaskan pertimbangan lain adalah herd immunity akan terbentuk jika target pemberian vaksin masih di dalam durasi imunitas terjadi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan imunitas alami dari Covid-19 tergolong singkat.

“Melihat kondisi sumut saat ini cukup sulit untuk mencapai herd immunity terjadi,” tutur wakil rakyat dari Dapil Binjai-Langkat ini.

Skenario ke depan, pandemi akan berlangsung cukup lama hingga fatalitas penyakit Covid-19 akan menurun dan akan menjadi flu musiman. Hal ini mirip dengan adanya flu Spanish yang sebenarnya sampai saat ini juga masih bersirkulasi.

Intervensi Keju Swiss

Untuk itu, selayaknya strategi intervensi keju Swiss diperlukan dengan berbagai intervensi agar mereduksi kasus Covid-19. Seperti yang sudah dilakukan bersama adalah penggunaan vaksin serta protokol kesehatan yang baik.

Strategi 3M, 3T, mereduksi mobilitas, dan vaksinasi harus terus berlangsung agar angka kasus Covid-19 dapat terkendali. Langkah ini harus selaras dilaksanakan bersama baik dari pihak pemerintah pusat, pemprovsu, kepala daerah di 33 se-Sumut dan masyarakat.

“Harapannya penularan Covid-19 di Sumatera Utara dapat dikendalikan,” kata Hendro Susanto, yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini.

Terkait infrastruktur kesehatan di Sumut, juga harus menjadi perhatian serius Presiden Jokowi. Saat ini ada dua daerah di Sumut yang masih dalam kategori PPKM level 4, salah satunya Madina.

Di sana belum ada alat PCR, dan tengah signifikan pertambahan kasus positif setiap hari. Kabupaten Madina harus diberikan perhatian serius dalam hal upaya menurunkan laju covid di sana. Belum lagi ketersediaan faskes rujukan penyangga yang belum memadai di Sumut.

Presiden harus mampu memerintahkan jajarannya dan Forkopimda di Sumut untuk lebih serius dalam hal penanganan narkoba, karena Sumut ranking 1 narkobanya. Belum ada upaya extra ordinary dalam agenda P4GN maupun rencana aksi daerah (RAD) dalam menurunkan redzone narkoba.

Kita minta presiden bisa menginstruksikan kepada Kapolri, BNN Pusat untuk fokus dalam upaya nasional yakni war on drugs. Kasihan generasi kita yang terancam akan bahaya narkoba.

“Kami menyampaikan usulan masyakat agar kiranya Presiden memberikan perhatian serius kepada pelaku usaha kecil mikro UKM yang terdampak PPKM mikro darurat kemarin, misal memberi modal tambahan kepada para pelaku UKM di pandemi saat ini,” kata Hendro.(cpb)

  • Bagikan