Suap Penyidik KPK, Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif Dituntut 3 Tahun Penjara

Suap Penyidik KPK, Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif Dituntut 3 Tahun Penjara

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Wali Kota Tanjungbalai nonaktif Muhamad Syahrial dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pidana 3 tahun penjara, dalam persidangan virtual yang berlangsung di Ruang Cakra 3 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (30/8).

Jaksa KPK dalam tuntutannya menyatakan, terdakwa bersalah dalam kasus suap terhadap penyidik KPK Stepanus Robinson Pattuju sebesar Rp1,6 miliar.

“Meminta kepada majelis hakim yang menangani perkara ini, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan,” ucap JPU KPK Agus Prasetya Rahardja di hadapan Hakim Ketua As’ad Rahim Lubis.

Dalam nota tuntutan disebutkan, terdakwa terbukti bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan, yakni secara bertahap memberikan uang suap.

Selain hukuman penjara, jaksa KPK juga meminta agar terdakwa Syahrial membayar uang denda senilai Rp150 juta dengan subsidair 6 bulan kurungan.

“Perbuatan terdakwa Muhammad Syahrial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b dan a serta Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana,” ucap jaksa.

Jaksa mengatakan, pertimbangan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

Atas tuntutan jaksa, Hakim Ketua As’ad Rahim Lubis menunda persidangan hingga pekan mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa (pledoi).

Sebelumnya jaksa mengatakan, terdakwa Syahrial meminta Stepanus Robinson Pattujulu agar tidak menaikkan kasus perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang ditangani oleh KPK. Permintaan tersebut bertujuan agar proses Pilkada periode kedua tahu 2021-2026 yang akan diikuti tidak bermasalah.

Perbuatan terdakwa berawal sekitar bulan Oktober Tahun 2020. Terdakwa secara berkelanjutan memberikan uang suap kepada Stepanus Robinson Pattuju dengan total Rp1,6 miliar lebih. (m32).

Foto Wali Kota Tanjungbalai nonaktif Muhamad Syahrial saat mendengarkan tuntutan di PN Medan. Waspada/Rama Andriawan.

  • Bagikan