Waspada
Waspada » Soal PPKM Darurat, Ketua DPR RI Minta Hasil Evaluasi Sebelum Diperpanjang
Headlines Nusantara

Soal PPKM Darurat, Ketua DPR RI Minta Hasil Evaluasi Sebelum Diperpanjang

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Waspada/Ist)

JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 sebelum berencana memperpanjangnya kembali. Menurut Puan, hasil evaluasi ini penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan ini.

Pemerintah juga harus segera menentukan langkah ke depan terkait PPKM Darurat, sehingga ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya.  

Kata Puan, setelah pemerintah menyampaikan kekurangan PPKM Darurat periode pertama, barulah pemerintah mengumumkan perpanjangannya. Pengumuman perpanjangan tersebut harus disertai alasan yang bisa diterima masyarakat.

“Perlu dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini. Meski dampak positifnya masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/7).

Dia menuturkan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik, saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif. Pemerintah jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat.

 “Perlu dibangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  Bahwa ada dampak  nyata  PPKM Darurat ini meski kasus masih fluktuatif. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat selama PPKM Parurat termasuk perpanjangannya,” kata mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

Selain evaluasi, sambung Puan, pemerintah harus menjelaskan langkah-langkah PPKM Darurat berikutnya. “Misalnya akan ada  sistem monitoring yang akurat berdasar teknologi digital per daerah, pelaksanaan  testing yang lebih masif untuk tentukan langkah kedepan, penambah kamar rumah sakit dan isoman serta menggenjot pelaksanaan Vaksinasi,” paparnya.

Menyoal keselamatan, Puan menyoroti, masih rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. Menurutnya, hal ini tidak sepatutnya terjadi ketika keselamatan rakyat benar-benar menjadi landasan gerak para pemangku kebijakan.

“Refocusing anggaran harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa rakyat di situasi darurat seperti sekarang ini,” tegas Puan.

Menurut Puan, anggaran penanganan Covid-19 perlu segera diserap untuk belanja hal-hal yang mendesak, seperti pembukaan rumah sakit darurat dan layanan telemedicine bagi pasien isoman. 

Puan melanjutkan, dalam situasi seperti ini, semangat gotong royong harus dicontohkan dengan nyata oleh pemerintah pusat dan daerah, tanpa harus saling tunggu, apalagi lempar tanggung jawab. (irw)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2