Waspada
Waspada » Soal Isu Skandal Seks Terpa DPRK Bener Meriah, Badan Kehormatan Didesak Bekerja
Aceh Headlines

Soal Isu Skandal Seks Terpa DPRK Bener Meriah, Badan Kehormatan Didesak Bekerja

 

REDELONG (Waspada) : Direktur LSM Ramung Institute Waladan Yoga (foto) mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRK Bener Meriah untuk berkerja soal kebenaran isu skandal seks yang melibatkan oknum anggota dewan setempat.

Menurutnya, sejak isu negatif itu mencuat, pihaknya belum melihat ada keseriusan lembaga terhormat tersebut dalam upaya mencari kebenarannya.

“Padahal ada instrument di DPRK Bener Meriah untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi alat kelengkapan untuk melakukan penyelidikan itu adalah Badan Kehormatan,” kata Waladan kepada Waspada, Kamis (22/7).

Begitu juga kata Waladan, saat ini pihaknya sudah membuat susunan draft pelaporan sebagai petunjuk mendorong Badan Kehormatan untuk bekerja secara maksimal dalam upaya penyelidikan terhadap isu tersebut.

“Kalau itu sebagai alasan BK untuk bekerja, kita sudah siapakan drafnya. Dalam waktu dekat akan kita buat laporan, sehingga nantinya akan kita uji apakah mereka mau atau tidak, ini menyangkut martabat lebaga terhormat itu,” tegas Waladan.

Ia berharap, tidak ada upaya siapapun untuk menghalangi proses penyelidikan terhadap isu kasus yang menerpa DPRK Bener Meriah.

“Penghalangan itu bisa saja terjadi. Namun, ini demi kehormatan lembaga dewan, semua insturmen yang melekat dalam DPRK Bener Meriah harus bersama mendorong kasus skandal ini dituntuaskan,” katanya.

Dikatakan, Dalam Tata Tertib DPRK Bener Meriah Pasal 77 mengenai Tugas Badan Kehormatan mempunyai tugas dan Wewenang, memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap sumpah/janji dan Kode Etik, kemudian meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRK.

Selanjutnya kata dia, Badan Kehormatan juga diberikan tugas melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi.

“Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.

“Selain itu, dalam mekanisme pelaporan pelanggaran, pimpinan DPRK sebenarnya bisa saja langsung menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh anggota DPRK secara tertulis. Tapi ya sudahlah, intinya kita tetap mendorong Badan Kehormatan untuk bekerja,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, isu skandal seks menyasar gedung DPRK Bener Meriah, isu itu pun heboh dibeberapa akun Media Sosial (Medsos). (cet)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2