Waspada
Waspada » Silpa 2020 Medan Naik Jadi Rp586 M
Headlines Medan

Silpa 2020 Medan Naik Jadi Rp586 M

SUASANA rapat pembahasan LKPJ di Gedung DPRD Medan, Senin (12/4). Waspada/Yuni Naibaho
SUASANA rapat pembahasan LKPJ di Gedung DPRD Medan, Senin (12/4). Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2020 Kota Medan berjumlah Rp586 miliar.

Jumlah tersebut naik ketimbang Silpa tahun 2019 yang berjumlah Rp506,65 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Tengku Ahmad Sofyan, mengatakan Silpa 2020 terdiri dari Silpa anggaran penanganan Covid-19 dan belanja.

“2020 Silpa yang ada persis di kas Rp586 miliar, itu uang sisa dana sisa dana Covid-19 tidak terpakai 200 M, sisa tidak terpakai Rp 300 miliar. Dana DAK fisik dan non fisik Rp300 miliar, sisanya dari anggaran Pemko Medan yang terkena recofusing,” ujar Sofyan saat rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2020, bersama DPRD Medan, Senin (12/4).

Rapat sendiri dipimpin Ketua Pansus LKPj, Robi Barus dan dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya.

Banyak OPD yang melaksanakan kegiatan bersifat seremonial dan mengumpulkan orang banyak.

Anggota Pansus LKPj DPRD Medan, Wong Cun Sen, menilai Silpa 2020 yang begitu besar karena tidak maksimal menggunakan anggaran.

Khususnya mengenai penanganan Covid-19.

Menurut dia, dengan Silpa yang begitu besar Pemko Medan seharusnya bisa membeli alat untuk strecing penanganan Covid-19.

“Recofusing kenapa tidak dari awal uangnya dipakai beli alat untuk strecing,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga, Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2020, Antonius Tumanggor mempertanyakan keberadaan aset di Kota Medan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Hak Pengelolaan (HPL) di sepanjang Jalan Nibung Raya.

“Aset seputar Medan Helvetia, Jalan Asrama berupa lahan itu bagaimana? Saya lihat sudah dikuasi masyarakat. Begitu juga yang di Jalan Nibung Raya, dalam kwitansi Rp1 juta, tapi nerima Rp50-60 juta. Ini benar masuk ke kas Pemko atau tidak?” ujarnya.

Menanggapi itu, Kepala BPKAD Medan, T Ahmad Sofyan aset yang berada di Jalan Asrama sudah diserahkan ke Pemko Medan.

Namun, penyerahan itu belum dilengkapi dengan dokumen.

“Waktu itu kita sudah diskusi dengan Perkim yang melakukan pengukuran, memang dari balai jalan belum menyerahkan ke Pemko. Karena pengukuran yang dilakukan oleh Pemko seluruhnya Ring Road belum selesai karena Perkim belum menyerahkan ke balai jalan jadi balai jalan belum menyerahkan ke pemko, itu mekanisme,” ucapnya.

Sedangkan, terkait keberadaan HPL di Jalan Nibung, Sofyan mengatakan jika saat ini pihaknya menunggu perubahan Perda 9/2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

“Kalau untuk ruko di Nibung, berdasarkan NJOP itu Rp1 juta. Saat ini sedang revisi perda 9/2012 yang sekarang mau dirubah perdanya atas usul DPRD. Kalau perdanya selesai mungkin ada peningkatan. Rp1 juta itu esmi ke kita, tapi di lapangan permainan notaris, dengan karena mereka yang urus, kami jelas sesuai dengan setoran,” ucapnya. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2