Waspada
Waspada » Setara, Peran Perempuan Dan Laki-Laki Memulihkan Sosial Ekonomi Bangsa
Headlines

Setara, Peran Perempuan Dan Laki-Laki Memulihkan Sosial Ekonomi Bangsa

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga

JAKARTA (Waspada): Peran perempuan memulihkan kondisi ekonomi maupun sosial tidak diragukan lagi. Bahkan di era pandemi Covid-19 seperti saat ini, sudah banyak terjadi perempuan memainkan perannya sebagai tulang punggung keluarga.

“Itu artinya, perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang setara jika diberi kesempatan yang sama dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk memulihkan sosial ekonomi bangsa,”tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga saat menjadi pembicara kunci dalam Kumparan Women’s Week 2021: ‘The Future Makers’ yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (8/4).

Dia menambahkan, partisipasi yang setara dan penuh dari seluruh masyarakat termasuk perempuan, menjadi kunci kesejahteraan suatu bangsa, terlebih di saat kita semua hendak lepas dari jeratan pandemi.

Karena itu, lanjut Bintang, berbagai isu yang mengiringi perempuan, utamanya yang menghambat perempuan dalam menjemput berbagai kesempatan, perlu diminimalisir.

“Ini perlu menjadi perhatian kita semua. Bahwa kita semua perlu terlibat aktif untuk memangkas praktik-praktik patriarki, utamanya yang menghambat perempuan dalam meraih kesempatan,” kata Bintang.

Diapun mengimbau seluruh pihak untuk menghimpun kekuatan yang lebih besar lagi dalam menciptakan dunia yang lebih setara bagi laki-laki dan perempuan. Kesetaraan bagi perempuan harus bisa diterima dan dirasakan secara merata oleh seluruh perempuan Indonesia.

Memang, lanjut dia, dalam 10 tahun terakhir ada peningkatan tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Namun di beberapa wilayah, masih banyak perempuan yang belum mendapatkan haknya dalam berbagai sendi kehidupan..

“Ini menunjukkan bahwa perjuangan kita untuk mencapai kesetaraan gender yang merata belumlah usai,” pungkas Bintang.

Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menyelesaikan isu-isu prioritas terkait dengan pemberdayaan perempuan hingga 2024, yaitu dalam hal peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender; peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak; dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penyelesaian isu-isu prioritas ini tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh sektor pembangunan, termasuk media yang memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan sosial di masyarakat.

“Untuk itu, kami memohon dukungan kepada seluruh pihak yang hadir di sini. Semoga diskusi yang dilaksanakan hari ini dapat secara khusus mengurai berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan, mengoptimalkan jalan yang sudah ada serta menghasilkan solusi-solusi baru dari berbagai pihak untuk mengantar perempuan pada kehidupan yang lebih baik di masa depan,” ujar Menteri PPPA.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut perempuan adalah separuh dari energi besar Bangsa Indonesia, baik dari segi jumlah maupun dari sudut pandang substansi. Maka dari itu, peran dan partisipasi perempuan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan Indonesia.

“Jika melihat sejarah bangsa kita, ada Her Story atau cerita perempuan yang berisikan cerita kegigihan perempuan Indonesia yang berjuang untuk Indonesia, cerita visioner banyak perempuan Indonesia yang menjadi teladan pendidikan dan perjuangan hak-hak perempuan, cerita inspiratif para atlet perempuan Indonesia yang mengibarkan bendera merah putih di pentas olahraga internasional, dan cerita membanggakan prajurit perempuan Indonesia yang ikut dalam berbagai misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Semua cerita itu menunjukkan bahwa jika ingin Indonesia maju dalam berbagai bidang maka diperlukan peran laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan di Indonesia maju, maka Indonesia akan ikut maju,” ujar Puan.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan, DPR RI kembali memasukkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke dalam Program Legislatif Prioritas Nasional 2021 (Prolegnas 2021). Ini menjadi bagian dari kerja negara yang berkomitmen memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang banyak dialami oleh perempuan.

“Saya berharap seluruh elemen masyarakat terus memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran dalam pembahasan RUU PKS ini termasuk dalam sosialisasinya dalam masyarakat. (J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2