Sarpras Hancur Lebur, Dirut dan Dewan Pengawas RSUD Pirngadi Diminta Banyak Berbenah

  • Bagikan
WAKIL Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah. Waspada/Ist
WAKIL Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, mengkritik sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan yang hancur lebur. Padahal sebagai RSU yang sudah berstatus Badan Layanan Umum (BLU), seharusnya bisa bersaing dengan RS swasta yang tumbuh pesat dan pelayanan prima.

“RSU Pirngadi ini icon nya Kota Medan. Rumah sakit tertua yang sudah menyatakan dirinya BLU dengan manajemen yang baik. Harusnya sudah bisa mandiri, memiliki sarana dan prasarana serta SDM nya yang berkualitas,” ujarnya kepada wartawan, Senin (9/5).

Bahrum mengkritisi hal tersebut terkait kunjungannya ke RSUD Pirngadi Medan saat membesuk rekannya yang sakit dan dirawat di Lantai 7 Kamar 716 ruang kelas 2. Ketua DPD PAN Kota Medan ini, mendapati ruangan yang tidak memadai, hampir semua sarana tidak berfungsi dari AC, TV, jam dinding hingga pintu dan jendala kamar harus diganjal pakai kursi.

“Kelihatan bahwa bagian pemeliharaan tidak bekerja dengan baik. Dan direksi serta dewan pengawas nya juga tidak berfungsi maksimal dalam kinerjanya,” kata Bahrum.

Seharusnya, kata Bahrum lagi, sebagai Rumah Sakit yang sudah menjadi BLUD penuh, selayaknya berinovasi dan diberi keleluasaan menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

“Tapi nyatanya, hampir setiap tahun APBD dikucurkan untuk membantu RS ini, yang seharusnya tidak perlu lagi karena sudah BLUD penuh. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing dengan RS Swasta yang tumbuh pesat dan berikan pelayanan yang prima, kalau sarana dan prasarana dasar saja tidak mampu dipenuhi,” ungkapnya.

“Tapi semakin hari masih jauh dari harapan, jangankan menambah lebih baik, sarana dan prasarana malah semakin buruk. Hunian rumah sakit ini juga jauh berkurang, itupun mungkin karena ada rekomendasi pasien unregister untuk dirawat di Pirngadi,” katanya lagi.

Bahkan kata Bahrum, hutang-hutang obat sudah terlalu banyak akibat target pendapatan sekitar Rp 200 miliar tidak dapat tercapai yang hanya sekitar Rp 100 miliar pertahun. “Jadi kondisinya tutup lubang, gali lubang. Bayar hutang dengan berhutang,” imbuhnya.

Ia menyarankan, direksi dan manajemen agar selalu melakukan evaluasi mendasar atas kondisi yang ada agar RS kebanggaan Kota Medan ini kelak mampu menjadi icon Pusat Pelayanan  Kesehatan Terpadu dan jadi tempat tujuan Utama dalam hal memberikan pelayanan yang paripurna, serta dapat berpotensi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Direksi dan manajemennya mengavaluasi menyeluruh. Fungsi dewan pengawas dapat aktif dalam mengawasi manajerial rumah sakit ini. Perlu tim jdependen dan punya kehalian khusus tentang manajerial rumah sakit. Jangan sampai rumah sakit ini hanya menjadi pusat pelayanan sosial, karena kalau sudah BLUD berarti ada fungsi bisnisnya. Gedung sudah bagus, lahan luas dan promosi sudah ada, jangan kita lebih senang membangun daripada merawat,” tutur Bahrum. (h01)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *