Waspada
Waspada » Salah Paham, Kedubes RI Di Myanmar Didemo Karena Dituduh Dukung Junta
Headlines Internasional

Salah Paham, Kedubes RI Di Myanmar Didemo Karena Dituduh Dukung Junta

KBRI di Yangon, Myanmar, pada Selasa didemo karena dituduh mendukung junta militer terkait kudeta. Twitter/Hnin Zaw

JAKARTA (Waspada): Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar, diserbu demonstran anti kudeta karena dituduh mendukung junta militer.

Hal ini terungkap melalui unggahan seorang jurnalis lokal, Hnin Zaw, di Twitter. Ia mempublikasikan sebuah foto bagaimana para demonstran berunjuk rasa di depan KBRI.

“Protes telah muncul di Kedutaan #Indonesia di Yangon pagi ini menyusul kampanye negara itu kepada anggota ASEAN lainnya untuk mendukung pemilu yang ingin diadakan oleh pihak militer yang illegal,” berikut isi cuitannya dikutip Waspada, Rabu (24/2/2021).

Dalam aksi itu pendemo membawa foto pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan juga beberapa poster yang bertuliskan perlawanan kepada Pemilu militer.

“Kami tidak butuh Pemilu baru!” seru demonstran. “Kami ingin pemerintah yang telah kami pilih untuk KEMBALI. Hormati suara kami!” tulis salah satu slogan lain.

Masalah bermula dari tudingan pendemo bahwa RI mendukung junta militer. Ini terkait pemberitaan Reuters pada Senin (22/2/2021).

Kantor berita itu menyebut Indonesia tengah melobi negara-negara ASEAN untuk menyetujui Pemilu ulang di myanmar.

Dalam laporan eksklusifnya, ada tiga sumber yang dikutip Reuters. Namun, meski menyetujui Pemilu ulang yang dibuat junta, RI meminta Pemilu harus dipastikan terselenggara dengan adil dan inklusif.

Dalam berita itu dituliskan bahwa dua pejabat senior Indonesia secara anonim mengatakan bahwa solusi yang dipimpin secara diplomatis harus fokus pada pencegahan pertumpahan darah.

Ini akan membuat militer menghormati komitmennya untuk mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.

Indonesia juga disebut meminta ASEAN untuk memfasilitasi dialog antara junta dan pengunjuk rasa. Proposal RI itu, kabarnya, sudah mendapat dukungan beberapa negara ASEAN.

Pemberitaan terbit berbarengan dengan perjalanan dinas yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Sementara itu Juru Bicara Teuku Faizasyah mengatakan sudah mendapatkan informasi soal demonstrasi. Namun ia menegaskan hal ini karena kesalahpahaman.

“Sudah ada informasi terkait demonstrasi tersebut. Tampaknya ada kesalahpahaman di sana atas berita di Reuters terkait rencana aksi dalam konteks ASEAN bagi satu solusi masalah Myanmar,” tegasnya.

“Sementara posisi nasional Indonesia sudah sangat jelas, bisa dilihat lagi saat Ibu Menlu berbicara di Brunei terkait Myanmar.”

Ia pun kembali menegaskan ini. Menurutnya tak ada plan of action itu. “Apa yang dituliskan (Reuters) sebagai salah satu plan of action, dalam kesempatan ini saya secara tegas membantah adanya satu plan action,” kata Faizasyah.

“Faktanya sekarang Ibu Menlu sedang menyamakan persepsi, mengumpulkan pandangan dari menlu-menlu ASEAN lainnya, sebelum satu pertemuan spesial dari menlu-menlu ASEAN dapat dilaksanakan,” lanjutnya.

Menurut Faizasyah, sejak awal Indonesia berada pada posisi yang sama. Sedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar, Indonesia sudah mengeluarkan satu pernyataan jelas, yakni RI sangat prihatin atas perkembangan politik di sana.

Indonesia, tegasnya, juga mengimbau Myanmar dapat menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN. Di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

“Indonesia menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme atau hukum yang tersedia,” kata Faizasyah.

Selain itu, kata Faizasyah, Indonesia juga mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang ada. Sehingga tidak semakin memperburuk situasi di Myanmar.

Kudeta yang terjadi di Myanmar dimulai pada 1 Februari lalu ketika militer menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi bersama Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya.

Penahanan yang berujung kudeta itu dilakukan setelah berhari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan junta militer. Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) besutan Suu Kyi meraih kemenangan gemilang dalam Pemilu 8 November lalu.

Pemilihan ini dianggap dianggap sebagai bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011.

Namun kelompok militer menilai terjadi kecurangan pemilih yang meluas meski sudah dibantah oleh komisi pemilihan.

Pemimpin tertinggi Tatmadaw Jenderal Senior Min Aung Hlaing bersikeras bahwa kudeta militer adalah langkah yang dibenarkan. Ia masih berdalih Pemilu yang dilakukan November itu harus diadakan kembali.

Dalam melaksanakan Pemilu ulang, pihak militer menetapkan status darurat nasional selama setahun kedepan.

Namun ini mengundang demonstrasi berhari-hari oleh warga yang menolak kudeta.

Dalam perkembangannya, tercatat empat warga sipil tewas karena bentrok dengan aparat.

Salah satunya adalah seorang perempuan berusia 20 tahun yang tewas setelah seminggu kritis karena ditembak peluru tajam di kepala. (cnbc/m11)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2