Rudi Hartono Bangun: Jangan Setengah Hati Bubarkan BUMN Merugi

  • Bagikan
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem Rudi Hartono Bangun, SE, MAP (Waspada/ist)

JAKARTA (Waspada):  Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem Rudi Hartono Bangun, SE, MAP mengingatkan Menteri  Badan Usaha Milik Negar, (BUMN) dan PT.PPA, (Perusahaan Pengelola Aset),
untuk bersikap tegas terhadap pembubaran beberapa BUMN yang merugi .

” Jangan setengah hati bubarkan BUMN merugi,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini dalam keterangan tertulisnya kepada Waspada, Sabtu (27/11) di Jakarta.

Rudi Hartono Bangun, menyampaikan peringatan itu setelah mendengar, dan membaca paparan staf khusus BUMN Arya Sinulingga dan Dirut PT. PPA yang mengurusi seluruh BUMN  yang sakit dan sekarat karena merugi dan salah kelola, saat  rapat  kerja dengan Kementrian BUMN  dan PT. PPA Gedunng DPR RI, Senayan ,Jakarta.

Rudi Hartono Bangun menjelaskan, dalam paparannya Dirut PPA  mencontohkan PT Merpati Airlines yang sudah tutup beroperasi selama ini, tetapi di jajaran direksinya dan komisarisnya masih diadakan. fasilitas kantor, gaji dan lainya..

Hal inilah yang dikritis Rudi Hartono Bangun dan menilai Kementerian BUMN dan PT. PPA masih setengah hati untuk membubarkan jenis model BUMN yang merugi seperti PT Merpati Airlines.

Pasalnya, dengan pembubaran setengah hati seperti itu, tentuya membebani keuangan negara, dimana negara harus mengeluarkan biaya mengurusi BUMN yang sudah mati.

 Begitu juga halnya dengan PT. Industri Gelas (persero) yang sudah tidak aktif beroperasi tetapi masih ada karyawan dan direksinya yang harus dibayar negara gajinya.

” Harusnya BUMN -BUMN yang  seperti ini dibubarkan dan ditutup. Jangan setengah hati, sebab yang begini namanya buat keuangan negara jebol, ujar Rudi

Ada juga beberapa BUMN kontruksi yang bernama PT. Istaka Karya sudah dalam tahap pembubaran tetapi masih mencari kontrak kerja ke Pemda- Pemda dan mengerjakan proyek besar di Pemda.

Kemudian membuat mitra subkontraktor baru ,tetapi kewajiban bayarnya akan sulit dan akhirya subkontraktor ini datang ke DPR RI  mengadukan nasibnya, seperti yang dialami PT. Barata Indonesia persero.

Itu semua akibat setengah hati mengambil keputusan pembubaran atau kurang cepat,  sehingga pihak di dalam perusahaan terus bermain, tandasnya.

Rudi meminta kepada Kementerian BUMN  tegas mengambil sikap terhadap 7 perusahaan persero  yang dalam tahap pembubaran .
Dan juga ada 9 perusahaan yang akan direstrukturisasi dalam penyusunan ulag  sistim pengelolaan perusahaan antara lain  PT Indah Karya (persero),  PT Dok Perkapalan Surabaya. PT. Indah Karya Persero. PT. Barata Indonesia, PT  Industri Kapal.

” Harus segera dan tegas dibubarkan sehingga tidak menimbulkan dampak dan kerugian baru bagi negara,” tukas Rudi Hartono Bangun.(Jo5)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *