Waspada
Waspada » RAPBD 2021 Medan Diproyeksi Sebesar Rp5,15 T
Headlines Medan

RAPBD 2021 Medan Diproyeksi Sebesar Rp5,15 T

RAPAT paripurna nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021, dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (26/10). Waspada/Yuni Naibaho
RAPAT paripurna nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021, dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (26/10). Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyampaikan nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021, dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (26/10).

Dimana pendapat diproyeksikan sebesar Rp5,15 triliun lebih terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,15 triliun lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp2,99 triliun lebih.

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho mengatakan,proyeksi pendapatan daerah yang direncanakan ini cukup realistis, baik jenis pendapatan yang diharapkan bersumber dari PAD maupun dari jenis pendapatan daerah lainnya, terutama dari dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah.

“Secara total jumlah belanja daerah diperkirakan sebesar Rp5,30 triliun lebih, dimana sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tenang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah ini terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga,” ujarnya.

Dikatakan Arief, sesuai dengan arahan pemerintah pusat, 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi setelah wabah pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang melanda seluruh dunia termasuk di Kota Medan, merujuk kepada tahun pemulihan ekonomi, maka keseluruhan belanja daerah diprioritaskan pada upaya.

Kemudian, dalam rapat paripurna tersebut, Arief mengatakan sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi setelah wabah pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Kota Medan.

Oleh karenanya, keseluruhan belanja daerah diprioritaskan pada tiga sektor prioritas.

“Tiga prioritas tersebut yakni membangun infrastruktur seperti merawat dan membangun infrastruktur jalan, jembatan, drainase sekaligus meningkatkan kebersihan kota. Kemudian, pelayanan kesehatan dan pendidikan yaitu menyediakan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin baik bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan serta iklim investasi guna menjaga iklim investasi yang kondusif serta kemudahan perizinan investasi dengan menggunakan teknologi informasi,” ucapnya.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, kata Arief, guna menutupi defisit belanja daerah, ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah yakni pembiayaan penerimaan sebesar Rp150 Miliar.

Dengan demikian, pembiayaan netto dalam APBD TA 2021, diproyeksikan sebesar Rp150 Miliar.

Atas dasar itulah, Arief mengajak semua pihak untuk berkomitmen dan memiliki semangat yang sama dalam mengelola APBD secara efisien, efektif, transparan dan taat azas.

“Namun, tuntutan, kebutuhan dan kepentingan pembangunan kota sangat besar sehingga tetap berada di atas kapasitas fiskal yang diformulasikan dalam APBD. Oleh karena itu, kita harus menyusun skala prioritas yang paling optimal terutama dari sisi outcome (hasil). Kami juga berharap dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholder kota terutama dalam implementasi pelaksanaan APBD nantinya,” harapnya.

Terakhir, kepada para anggota dewan yang hadir baik secara langsung maupun melalui sambungan virtual, ia berharap prioritas pembangunan kota yang ditetapkan diharapkan mampu secara bertahap dan berkesinambungan mengatasi persoalan-persoalan dasar pembangunan kota.

“Persoalan pembangunan kota seperti peningkatan dan perbaikan infrastruktur, pembangunan kawasan lingkar luar, peningkatan manajemen lalu lintas, sarana/prasarana pendidikan, kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan umum lainnya kita harapakan dapat segera terselesaikan,” pungkasnya. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2